PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dari 178 desa di Pamekasan, 48 desa di antaranya belum membentuk badan usaha milik desa (BUMDes).
Padahal, pemkab melalui DPMD Pamekasan terus mendorong pemerintah desa (pemdes) untuk segera membentuk BUMDes.
Kepala DPMD Pamekasan Fathorrohman mengatakan, ada beberapa alasan yang disampaikan pemdes hingga enggan membentuk BUMDes.
Salah satunya, di desanya belum ada potensi yang bisa dikembangkan.
”Sudah saya minta. Tapi, mereka (pemdes) tidak mau. Ya mau bagaimana lagi,” ucapnya.
Menurut dia, salah satu tujuan dibentuknya BUMDes adalah agar pemdes tidak selalu bergantung pada pemkab.
”Sebab, keuntungan yang diperoleh BUMDes bisa dipakai untuk memperkuat dana desa (DD) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut dia, ada berbagai jenis BUMDes yang dikelola pemdes.
Hal itu disesuaikan dengan potensi yang ada di masing-masing desa-desa.
”Yang terpenting bisa mendatangkan penghasilan dan bermanfaat bagi warga,” ucap Fathor.
Diterangkan, saat ini ada tujuh desa yang akan mendapatkan bantuan keuangan khusus (BKK) dari Pemprov Jatim senilai Rp 100 juta.
”Perinciannya, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan; Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu; Desa Tampojung Pregi; dan Desa Waru Timur Kecamatan Waru. Lalu, Desa Sotabar; Desa Batu Kerbuy; dan Desa Sana Daya, Kecamatan Pasean,” rincinya.
Ditambahkan, bantuan tersebut nantinya digunakan untuk pengembangan tiap desa. ”Intinya untuk pengembangan desa, bukan yang lainnya,” tegas Fathor.
Saat ini, sambung dia, jumlah pemdes yang sudah memiliki BUMDes ada 130. Perinciannya, BUMDes tingkat pemula 65 desa, BUMDes berkembang 38, dan BUMDes maju 27 desa.
”Selain mendorong pemdes untuk segera memiliki BUMDes, kami juga minta kategori BUMDes ditingkatkan,” tandasnya. (ail/yan)
Editor : Fatmasari Margaretta