PAMEKASAN, RadarMadura.id – Anggaran cetak stiker parkir berlangganan yang melekat di Dinas Perhubungan (Dishub) Pamekasan menuai sorotan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan akan mengkaji ulang pengadaan yang menelan anggaran ratusan juta tersebut.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno menilai, dana Rp 170 juta untuk pengadaan cetak stiker parkir berlanggan terlalu besar.
Sedangkan sampai saat ini pemanfaatan stiker dan pelaksanaan kebijakan parkir berlangganan tidak jelas.
Harun belum mengetahui secara pasti zonasi parkir berlanganan yang diterapkan oleh dishub tersebut.
Baca Juga: Kekurangan Guru ASN di Sampang Hampir Seratus Orang
Sebab, berdasarkan informasi yang diterima, stiker parkir berlangganan itu hanya berlaku di kabupaten tempat perpanjangan kendaraan.
”Makanya masih banyak yang bertanya-tanya manfaat stiker parkir tersebut,” ujarnya.
Pihaknya berjanji segera melakukan hearing dengan instansi dishub untuk mengevaluasi penerapan parkir berlanggaran.
Sebab, manfaat kebijakan itu lebih sedikit dibandingkan mudaratnya. Sehingga, ke depan tidak ada lagi anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah secara cuma-cuma.
”Sebenarnya sudah lama permasalahan itu dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Prioritaskan Distribusi Logistik Kepulauan, Bawaslu Sumenep: Surat Suara DPRD Rawan Tertukar
Harun menambahkan, pemkab saat ini melakukan evaluasi terhadap beberapa program yang dinilai kurang efisien.
Termasuk, pengelolaan anggaran yang dinilai manfaatnya kurang begitu besar terhadap masyarakat.
”Jika memang anggaran cetak stiker parkir itu tidak jelas manfaatnya, mungkin bisa kita ajukan untuk diefisiensi anggaran juga,” pungkasnya. (bai/jup)