PAMEKASAN, RadarMadura.id – Calon Wakil Presiden pendamping Ganjar Pranowo, Mahfud MD pulang ke kampung halamannya kemarin (11/1).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD itu berkunjung ke LPI Al-Hamidy Banyuanyar, Desa Potoan Daya, Palengaan.
Suami Zaizatun Nihayati itu datang ke Pamekasan dengan didampingi Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang karib disapa Yenny Wahid.
Dia tiba sekitar pukul 08.00 dengan disambut RKH Muhammad Rofi’i Baidhowi.
Pertemuan dengan para kiai karismatik itu berlangsung secara tertutup. ”Saya ke sini silaturahmi, tidak ada sesuatu apa,” katanya.
Mahfud mengaku mengenal baik sosok RKH Muhammad Rofi’i Baidhowi.
Sejak kecil dia sering berkunjung ke pesantren itu. ”Tidak hanya sekarang saya ke sini. Berkali-kali.
Ini bukan kunjungan politik. Murni kunjungan biasa. Saya ngalap berkah pada beliau,” ujarnya.
Sementara KH Abrori Sholeh membenarkan pernyataan Mahfud MD yang mengaku hanya sebatas silaturahmi.
Sebagai lembaga yang terbuka, ponpesnya tidak hanya menerima tokoh nasional. Masyarakat biasa juga bisa sowan ke pesantrennya.
”Tokoh maupun pejabat publik lumrah silaturahmi ke sini. Selama murni sowan, kami sangat terbuka,” ucapnya mewakili keluarga besar LPI Al-Hamidy.
Hubungan antara masyarakat dan pesantren harus terjalin dengan baik. Termasuk dengan tokoh dan pejabat publik.
”Tidak ada obrolan apa-apa, hanya ingin menjaga hubungan baik saja,” tegasnya.
Sementara keponakan Mahfud MD, Firmansyah Ali menyampaikan, selain bersilaturahmi, calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo itu juga untuk menapaktilasi leluhurnya.
Sebab, sang kakek merupakan alumnus dari Ponpes Banyuanyar.
”Jadi, kakek dari Pak Mahfud bernama Hasyim. Kebetulan ketika kecil nyantri di Banyuanyar.
Saat itu masih dipimpin RKH Abdul Hamid bin Itsbat alias kakek dari Kiai Muhammad Rofi’i,” sambungnya.
Pemilu tahun ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat Madura.
Sebab, baru kali ini tokoh dari Pulau Garam berkontestasi dalam perebutan kursi orang paling berpengaruh di tanah air.
Sosok itu adalah Mahfud MD yang selama ini dikagumi seluruh masyarakat Madura.
Sejak kecil Mahfud yang lahir di Sampang dikenal cerdas dan rajin.
Dalam kesehariannya kental dengan tradisi pesantren.
”Seperti ngaji bareng, bangun malam, tahajud. Di pesantren, yang dirindukan itu suara orang mengaji, enak didengar.
Kamar saya dulu terbuat dari bilik bambu sederhana.
Bahkan, dulu mencari kayu bakar untuk memasak,” kata Mahfud saat menginap di Ponpes Nurul Qarnain, Jember, Kamis (28/12/2023).
Mahfud hijrah dari Madura ke Jogjakarta 1974 untuk melanjutkan pendidikan.
Dia menuntaskan pesan kiai dan ayahanda untuk menuntut ilmu hingga menjadi pakar. Juga mengabdikan diri sebagai akademisi.
Dia termasuk segelintir orang yang mendapatkan gelar guru besar di usia 40 tahun.
Mahfud memiliki sumbangsih besar atas bertransformasinya Universitas Bangkalan (Unibang, kini UTM).
Setelah sekian tahun mengabdi sebagai akademisi di Kota Pelajar, Jogjakarta, Mahfud hijrah ke Jakarta untuk menuntaskan tugas sebagai pejabat negara.
Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil Gus Dur membuka jalan bagi Mahfud untuk mengabdi untuk negeri sebagai menteri.
Kini Mahfud MD menjadi cendekiawan asal Madura yang sudah berkiprah di tiga lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Dalam bekerja dia mempertahankan karakter warga Madura. Yakni jujur, tegas, dan berani.
Masyarakat yang mengidolakan Mahfud tidak hanya orang Madura.
Banyak kalangan muda di tanah air mengakui keberanian Mahfud MD. Sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD kerap tampil di depan mengejar para koruptor dan membela mereka yang lemah dalam penegakan hukum.
Mulai dari menguak kasus Ferdy Sambo, kasus korupsi dana Asabri dan Jiwasraya, kasus TPPU Rp 349 triliun, dan lainnya.
Beberapa kasus seperti pemberian amnesti untuk Saiful Mahdi, buruh migran dan lainnya diselesaikan Mahfud bersama-sama masyarakat melalui media sosial.
Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD dikenal dengan prestasi mengeluarkan keputusan penting.
Yakni, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009 yang memperbolehkan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) dan paspor dalam proses pemilihan, sehingga banyak warga bisa ikut pemilu.
Mahfud MD dijuluki Peluru Tidak Terkendali. Julukan itu diberikan Gus Dur saat menjadi Menteri Pertahanan. (di/bam/jup)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti