Oleh: Mohamad Fathollah*)
Suatu waktu selepas Isya, seorang guru ngaji umur 50-an tahun bercerita panjang lebar tentang NU (Nahdlatul Ulama). Dia lama aktif di kompolan NU di desa.
Pernah sekali menjadi pengurus NU di tingkat ranting (desa). Kini lebih memilih sebagai warga NU biasa tanpa melekat identitas struktural di balik bajunya yang lusuh.
Dia begitu menikmati molang (mengajari ngaji) anak-anak di kampungnya. Sembari bekerja serabutan dan tetap hadir kompolan bulanan NU di desanya.
Dari sekian panjang obrolan dan cerita yang disampaikan, ada satu kalimat menggugah saya sebagai kader NU. Katanya, NU hari ini membutuhkan sosok seperti Gus Dur atau KH. Abdurrahman Wahid.
Sebenarnya, dia mengakui sangat jarang mengikuti obrolan politik di perkumpulan ranting. Termasuk desas-desus perihal kontestasi Ketua Umum PBNU yang bakal berlangsung di arena Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang pada 27-31 Agustus 2026, beberapa hari lagi. Setelah tahlilan rutin dan ramah tamah biasanya dia langsung pulang ke rumah.
Walau sangat jarang terlibat diskusi tentang “politik” dan NU, tapi malam itu obrolan kami di langgarnya yang berukuran 2 x 5 meter mengalir begitu saja. Maklum, obrolan orang desa dari satu tema ke tema yang lain.
Ternyata, dia banyak mendapat informasi beragam sana-sini melalui gawainya yang buatan China. Termasuk hiruk-pikuk tentang NU belakangan ini. Semuanya diserap.
Ya, Seperti Gus Dur!
Katanya, Gus Dur berhasil memimpin NU. Faktanya, Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-27 di Situbondo. Kemudian terpilih kembali pada Muktamar ke-28 di Krapyak dan mendapat mandat lagi pada Muktamar ke-29 di Cipasung. Selama hampir 15 tahun Gus Dur mampu membawa perubahan signifikan di internal NU.
Saat Gus Dur memimpin, NU tak steril dari konflik. Di awal kepemimpinannya, sebagaimana diceritakan Greg Barton, terdapat penolakan dari beberapa kalangan terhadap Khittah 1926 yang menegaskan NU sebagai organisasi jami’yah ijtima’iyah. Bukan organisasi partai politik.
Gaya kepemimpinan Gus Dur yang dianggap “terlalu liberal” juga menjadi atensi internal. Saat Muktamar Cipasung, kepemimpinan Gus Dur diuji kembali melalui penetrasi rezim Orde Baru.
Tekanan politik dan kehadiran pasukan tentara waktu itu tak berhasil mendongkel kharisma dan basis dukungan pesantren pada sosok Gus Dur yang dikenal humoris.
Di tengah pasang surut dukungan terhadap sosok Gus Dur ini, Barton (dalam Prisma Pemikiran Gus Dur, 1999:17) melihat pola berbeda bahwa nyatanya Gus Dur semakin populer sebagai figur karismatik.
Gus Dur, hingga paska menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4, menjadi tokoh yang selalu memberi cinta bahkan pada orang-orang yang acap mengkritik dan para penentangnya.
Di tengah pergolakan, rivalitas (saya membahasakknya demikian untuk menyebut “perebutan” nahkoda pimpinan pusat), dan distraksi sosial di era disrupsi seperti sekarang ini, sosok Gus Dur atau serupa dengannya dapat membawa perubahan positif di internal dan eksternal NU.
Seperti kata guru ngaji yang saya temui itu, bahwa era kepemimpinan Gus Dur dirasakan hingga tingkat ranting. Di era Gus Dur semua pihak, utamanya yang sempat berseberangan, dapat dirangkul tanpa memukul.
Saya tanya lebih lanjut, siapa kiranya sosok yang pas untuk memimpin PBNU seperti Gus Dur? “Ya, seperti Gus Dur,” katanya tanpa menyebut satu persatu sosok calon Ketua Umum PBNU yang lagi bersileweran di media sosial. Saya berpikir dia tak menjawab secara spesifik sosok tersebut dimungkinkan karena hal mendasar; bukan ranahnya.
Muktamar NU salah satu agendanya adalah memilih Rais ‘Am dan Ketua Umum PBNU.
Dua posisi ini dalam istilah sekarang disebut kepemimpinan kolektif-kolegial. Rais ‘Am (struktur wilayah dan cabang disebut Rais Syuriah) adalah pemimpin tertinggi organisasi dan atau dewan pengarah. Sementara Ketua Umum atau Tanfidziyah sebagai pelaksana eksekutif. Keduanya dipilih untuk masa kepemimpinan lima tahun.
Secara umum mereka memiliki satu tugas yang sama, yakni berkhidmat untuk umat dan mengawal khittah organisasi agar tak melenceng dari ajaran Islam dengan karakter ahlussunnah wal jamaah an-nahdliyah.
Masa Depan Peradaban NU
Menjelang Muktamar, banyak suara dari bawah yang merindukan Gus Dur. Banyak doa dipanjatkan siapa pun yang bakal memimpin organisasi terbesar ini nantinya mampu mengawal cita-cita Gus Dur.
Kepemimpinan seperti Gus Dur bukan dalam arti meniru gaya homor atau paradok personalnya, lebih dari itu ialah bagaimana pucuk pimpinan PBNU di masa mendatang mampu menjaga marwah, guyup di tengah revitalitas, meerawat khittah tanpa kaku, dan menjadikan organisasi relevan bagi warga di langgar desa hingga panggung global. Masa depan peradaban NU di mulai dari sini.
Kiranya, apa yang telah dilakukan Gus Yahya (KH. Yahya Cholil Staquf) sebagai Ketua Umum PBNU dan KH. Miftachul Akhyar sebagai Rais ‘Am PBNU masa jabatan 2021-2026 telah melakukan pelbagai upaya merawat legacy para pendahulu, utamanya Gus Dur.
Era Gus Yahya, mencoba menterjemahkan warisan Gus Dur ke dalam bentuk yang lebih institusional dan global.
Beberapa kebijakan yang perlu diapresiasi ialah soal digitalisasi NU. Tak hanya itu, sejumlah capaian dalam diplomasi peradaban atau peran NU di panggung internasional semakin dikuatkan. Sistem kaderisasi juga ditata lebih rapi.
Mungkin Gus Yahya bukanlah Gus Dur. Tapi paling tidak, sebagaimana dalam Menghidupkan Gus Dur: Catatan Kenangan Yahya Cholil Staquf (AS Laksana, 2021), “menghadirkan” Gus Dur di masa kini adalah sebuah keniscayaan.
Menghidupkan “ruh” Gus Dur adalah menjaga idealisme kemanusiaan yang universal dengan visi besar untuk masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik.
Barangkali cita-cita ini sebalas dua belas dengan salah satu kaidah ushul fiqh, bahwa memelihara nilai lama yang baik dan melakukan perbaikan baru yang lebih baik.
Mendamba Gus Dur seperti keinginan guru ngaji, barangkali juga menjadi kehendak arus bawah.
Memilihara legacy Gus Dur yang baik, dan mengembangkan warisannya menjadi lebih baik dan bermanfaat hingga masyarakat di desa-desa. Wallahua’lam.
*)Wakil Ketua PC GP Ansor dan Pengurus Lakpesdam NU Sumenep.
Editor : Amin Basiri