Oleh: Fawaid Zaini
Ada ironi yang muncul setiap kali tahun ajaran baru tiba, dan rasanya semakin sulit diabaikan. Pemerintah tak henti menyerukan pentingnya mutu pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Tapi di lapangan, cerita yang terjadi sering kali berbeda. Banyak sekolah dan madrasah justru menghabiskan energinya untuk soal yang jauh lebih mendasar dari sekadar mutu: bagaimana caranya lembaga itu tetap punya murid.
Rapat internal yang seharusnya membahas inovasi pembelajaran atau penguatan kompetensi guru, kini lebih banyak diisi diskusi tentang strategi memenangkan persaingan mendapatkan peserta didik baru.
Fenomena ini paling kentara di kawasan pedesaan. Haflatul imtihan digelar semakin megah, tokoh agama dan tokoh masyarakat dilibatkan untuk ikut mempromosikan sekolah, biaya pendidikan dibebaskan, hadiah bernilai jutaan rupiah ditawarkan, bahkan simbol-simbol prestise dipertontonkan demi membangun citra. Persaingan yang mestinya mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pelan-pelan berubah wajah menjadi kompetisi memperebutkan siswa.
Selama ini penjelasan yang paling sering muncul adalah soal menurunnya angka kelahiran atau ketatnya persaingan antarlembaga. Penjelasan itu tidak salah. Hanya saja, kalau berhenti di situ saja, kita justru kehilangan peluang untuk melihat persoalan yang jauh lebih dalam. Krisis peserta didik sebenarnya cuma gejala di permukaan. Akar masalahnya ada pada rapuhnya tata kelola pendidikan itu sendiri.
Banyak daerah memperlihatkan situasi yang cukup paradoks. Jumlah satuan pendidikan terus bertambah, tapi pertumbuhan itu jarang dibarengi perencanaan berbasis data demografi, proyeksi anak usia sekolah, atau analisis kebutuhan wilayah.
Tidak jarang satu desa punya beberapa sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang harus berebut jumlah anak yang sebenarnya sama saja. Setiap lembaga pun terjebak dalam ruang kompetisi yang kian sempit—persaingan yang semestinya soal mutu pembelajaran, berubah jadi soal bertahan hidup.
Membaca Fenomena Lewat Bourdieu
Perspektif Pierre Bourdieu bisa membantu menjelaskan fenomena ini secara lebih utuh. Bagi Bourdieu, masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, melainkan rangkaian arena sosial atau field tempat berbagai aktor saling memperebutkan sumber daya.
Di setiap field, aktor berusaha memperoleh dan mempertahankan modal—entah itu modal ekonomi, sosial, budaya, maupun symbolic capital. Posisi seseorang, atau sebuah institusi, dalam arena tersebut sangat bergantung pada kemampuannya mengakumulasi dan mengonversi berbagai bentuk modal itu.
Dalam kondisi ideal, sekolah menempati field pendidikan sebagai arena produksi pengetahuan, pembentukan karakter, dan pengembangan peradaban. Legitimasinya dibangun dari kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, prestasi siswa, budaya akademik yang sehat, dan kepercayaan publik yang tumbuh secara alami. Modal yang diperebutkan, idealnya, bukan sekadar jumlah murid, melainkan pengakuan sosial yang lahir dari kualitas pendidikan itu sendiri.
Masalahnya, ketika pertumbuhan lembaga pendidikan tidak seimbang dengan perkembangan demografi, struktur field ini ikut berubah. Arena pendidikan berhenti bekerja berdasarkan logika akademik dan mulai bergerak mengikuti logika bertahan hidup. Sekolah tidak lagi cukup menghasilkan lulusan berkualitas—mereka juga dituntut pandai mengumpulkan berbagai bentuk modal supaya tetap kebagian murid.
Pergeseran logika arena ini terlihat jelas dalam berbagai praktik yang berkembang belakangan. Kedekatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi modal sosial yang diyakini bisa memengaruhi pilihan orang tua.
Kemegahan haflatul imtihan, gedung yang dibangun mencolok, hingga publikasi seremoni pendidikan di media sosial, semuanya upaya membangun symbolic capital—pengakuan sosial yang menghadirkan citra unggul di mata masyarakat. Sementara pembebasan biaya sekolah, hadiah, seragam gratis, dan berbagai insentif lain, adalah bentuk mobilisasi modal ekonomi agar lembaga tetap menarik.
Dari sudut pandang Bourdieu, semua praktik itu bukan sekadar kreativitas sekolah dalam menjaring murid. Justru sebaliknya—itu pertanda bahwa struktur field pendidikan sudah bergeser cukup serius.
Arena yang mestinya jadi ruang produksi pengetahuan, perlahan berubah jadi arena rebutan legitimasi, pengaruh, dan sumber daya. Yang dipertaruhkan bukan cuma jumlah murid, tapi juga posisi sosial setiap lembaga di tengah struktur pendidikan yang makin kompetitif.
Di titik inilah persoalan menjadi rumit. Ketika sekolah sibuk mengakumulasi modal demi bertahan, pendidikan berisiko kehilangan orientasi utamanya sebagai institusi pembentuk manusia. Tapi ini bukan semata salah sekolah—mereka sesungguhnya sedang merespons struktur arena yang dibentuk oleh sistem. Untuk memahami mengapa field pendidikan bisa bergerak mengikuti logika kompetisi seperti sekarang, kita perlu melangkah lebih jauh: melihat bagaimana logika pasar ikut merasuki dunia pendidikan.
Ketika Logika Pasar Masuk ke Ruang Kelas
Pergeseran field pendidikan yang dijelaskan Bourdieu tidak muncul begitu saja di ruang hampa. Ia menguat seiring masuknya logika pasar ke dalam pendidikan. Di sinilah pemikiran Michael Apple relevan untuk melengkapi analisis Bourdieu. Kalau Bourdieu menunjukkan bagaimana aktor berkompetisi memperebutkan modal dalam suatu field, Apple menjelaskan mengapa arena pendidikan pelan-pelan meninggalkan orientasi publiknya dan mulai tunduk pada mekanisme pasar.
Apple menyebut fenomena ini sebagai commodification of education—proses ketika pendidikan tidak lagi dipandang sebagai layanan publik untuk membangun manusia, melainkan komoditas yang harus dipasarkan, dipromosikan, dan dikonsumsi.
Sekolah pun tidak lagi sekadar institusi pembelajaran, tapi juga organisasi yang harus pintar menarik "konsumen". Peserta didik dan orang tua diam-diam ditempatkan sebagai pelanggan bebas memilih, sementara sekolah jadi penyedia layanan yang harus memenangkan persaingan.
Masuknya market logic ini mengubah ukuran keberhasilan lembaga pendidikan. Kualitas pembelajaran, kekuatan budaya akademik, integritas guru, pembentukan karakter—semua itu masih dianggap penting di atas kertas, tapi pada praktiknya sering kalah oleh indikator yang lebih gampang terlihat: jumlah murid baru, kemegahan fasilitas, gencarnya promosi di media sosial, popularitas lembaga. Wajar kalau kemudian strategi pemasaran mendapat perhatian yang setara, bahkan kadang lebih besar, dibanding investasi pada mutu akademik.
Dengan kerangka ini, praktik-praktik yang berkembang di banyak sekolah jadi lebih mudah dipahami. Haflatul imtihan yang dirancang makin spektakuler, hadiah untuk calon murid, pembebasan biaya sekolah, baliho yang bertebaran, testimoni tokoh masyarakat—semua itu bukan sekadar kreativitas lembaga, melainkan manifestasi dari bekerjanya market logic dalam field pendidikan. Sekolah merasa harus terus mendongkrak daya tarik agar tak tersingkir dari persaingan yang kian ketat.
Yang lebih jauh lagi, commodification of education tidak cuma mengubah strategi sekolah, tapi juga cara masyarakat memaknai pendidikan itu sendiri. Orang tua dihadapkan pada beragam "produk pendidikan" yang saling menawarkan keunggulan.
Pilihan terhadap sekolah pun tidak selalu didasarkan pada kualitas pembelajaran atau capaian akademik, melainkan pada citra, simbol prestise, dan insentif yang ditawarkan. Symbolic capital ala Bourdieu jadi lebih mudah diproduksi lewat pencitraan—meski belum tentu diikuti peningkatan kualitas pendidikan yang sesungguhnya.
Bourdieu dan Apple, dengan begitu, saling melengkapi. Bourdieu menjelaskan perubahan struktur field dan perebutan modal, Apple menunjukkan bagaimana perubahan itu memperoleh pembenaran karena pendidikan makin tunduk pada logika pasar. Arena pendidikan pun tak lagi sekadar ruang produksi pengetahuan, tapi berubah menjadi arena kompetisi di mana citra, promosi, dan daya tarik pasar menjadi bagian dari strategi bertahan hidup lembaga.
Bukan Salah Sekolah, tapi Salah Desain
Akan keliru rasanya kalau seluruh tanggung jawab ditumpahkan ke pundak sekolah. Sekolah sebenarnya cuma sedang beradaptasi dengan struktur sistem yang mendorong kompetisi semacam ini. Karena itu, akar persoalannya perlu dicari pada level tata kelola pendidikan.
Pertanyaan yang lebih tepat bukan lagi "mengapa sekolah berlomba mencari murid", tapi "mengapa sistem pendidikan kita menghasilkan desain kompetisi yang begitu keras". Di sinilah pemikiran Henry Mintzberg soal organization design dan coordination jadi penting—untuk menunjukkan bahwa persoalan utamanya justru ada pada desain organisasi dan lemahnya koordinasi kebijakan pendidikan.
Analisis Bourdieu dan Apple sejauh ini memperlihatkan bahwa krisis peserta didik bukan kejadian yang muncul begitu saja. Ia lahir dari pergeseran field pendidikan dan menguatnya market logic yang mendorong sekolah mengumpulkan modal demi bertahan. Tapi kedua perspektif ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar.
Mengapa perubahan orientasi pendidikan bisa berlangsung seluas ini tanpa terkendali oleh kebijakan publik? Mengapa kompetisi antarlembaga justru makin tajam padahal jumlah peserta didik terus menurun? Dan mengapa negara seolah membiarkan sekolah masuk ke arena persaingan yang tidak sehat?
Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa persoalannya tidak berhenti pada perilaku sekolah atau pilihan masyarakat. Sekolah pada dasarnya cuma merespons struktur yang dibangun oleh sistem.
Ketika sebuah lembaga menawarkan berbagai insentif, memperkuat promosi, atau membangun symbolic capital lewat pencitraan, itu lebih tepat dibaca sebagai strategi bertahan menghadapi lingkungan yang kompetitif, bukan sekadar pilihan manajerial semata. Kalau perhatian kita hanya terpaku pada perilaku sekolah, analisis kita akan berhenti di gejala, tidak pernah menyentuh akarnya.
Di titik inilah pemikiran Mintzberg memberi dimensi yang penting. Kalau Bourdieu berfokus pada dinamika field dan distribusi modal, dan Apple mengkritik dominasi logika pasar dalam pendidikan, Mintzberg justru mengarahkan perhatian pada cara sebuah sistem dirancang dan dikoordinasikan.
Lewat konsep organization design dan coordination, ia mengingatkan bahwa keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi jarang ditentukan oleh kualitas aktor di dalamnya—melainkan oleh bagaimana keseluruhan sistem dibangun, diatur, dan disinergikan.
Dalam konteks pendidikan Indonesia, perspektif ini membawa kita pada kesimpulan yang cukup berbeda. Persoalan utamanya bukan sekolah yang berlomba mencari murid, melainkan desain tata kelola yang membiarkan kompetisi itu tumbuh tanpa arah. Penambahan jumlah satuan pendidikan sering tidak didasarkan pada proyeksi demografi, analisis kebutuhan wilayah, atau pemerataan layanan pendidikan.
Koordinasi antarlembaga dan antarotoritas pendidikan pun kerap berjalan sendiri-sendiri, sehingga kebijakan pendirian, pembinaan, dan pengembangan sekolah tidak pernah membentuk satu desain yang utuh. Akibatnya, field pendidikan yang sudah bergeser menurut Bourdieu, dan diperkuat oleh market logic menurut Apple, tidak pernah mendapat koreksi lewat desain organisasi dan koordinasi yang memadai.
Pada akhirnya, krisis peserta didik tidak bisa direduksi jadi sekadar salah sekolah, salah orang tua, atau semata soal demografi. Ia adalah konsekuensi dari tata kelola pendidikan yang gagal menjaga keseimbangan antara pertumbuhan lembaga, dinamika kependudukan, pemerataan akses, dan peningkatan mutu.
Selama desain organisasi pendidikan belum dibangun secara komprehensif, kompetisi antarsekolah akan terus mengikuti logika pasar—sementara tujuan pendidikan sebagai ruang pembentukan manusia akan terus terdesak oleh urusan bertahan hidup kelembagaan. (*)
Editor : Amin Basiri