Choirul Anam – Mahasiswa Sastra Indonesia
BAGAIMANA jadinya jika napas yang begitu “berani” ini justru menjadi ilham dalam sebuah tulisan pinggiran? Tajuk yang begitu personal dan gamblang ini tentu membuat banyak akal waras terperanjat sekaligus berapi-api.
Nada yang terdengar menantang ini jelas akan menarik banyak atensi kritikus (yang akademis maupun yang sekadar koar-koar) untuk beradu analisis, menyanggah, membantah, melemahkan, atau bahkan menguatkan.
Pemberian tajuk yang demikian, jika dikembangkan pada lain orang, tentu akan memberi ruang untuk berandai-andai secara legal.
Bagaimana tidak? Bisa dipastikan bahwa semua tulisan yang masuk telah dibentengi dengan kerasionalan dan kelogisan berpikir, bukan sekadar celotehan mentah yang bisa digugat, didebat, atau dibantah. Sebuah satire yang elegan namun tetap menohok bagaimanapun.
Merekonstruksi pernyataan Royyan Julian dalam esainya, bahwa di tengah kerumunan manusia-manusia yang silau akan gemerlap glamoritas, obsesi pada hal-hal mewah, akumulasi kekayaan yang tidak wajar, dan penampilan yang mentereng, masuk akal rasanya jika manusia dapat menghalalkan hukum rimba.
Sebab telah terbiasa nyaman dengan materi tersier, mereka akan menerkam sebagian yang lain—kubu inferior—dengan berpretensi pada kebijakan. Ironis.
Maka, dengan begitu, bahkan sampai orang “terkecil” pun dapat mengerti bahwa mereka sedang dikibuli, diperah, dan dieksploitasi dengan gaya.
Tanpa menunggu pengakuan secara gamblang dan konferensi pun, dalam “Arah Kebijakan BPP Tahun Anggaran 2026: Mendukung Program-program Prioritas Presiden” yang santer berseliweran akhir-akhir ini, tampak bahwa mutu ketahanan pangan dan urusan gizi lebih didahulukan ketimbang pendidikan.
Paradigma sungsang mana lagi yang akan menjadi pelengkap kejutan tahun ini?
Perlu ditekankan di sini bahwa tidak salah jika urusan pangan dan gizi diprioritaskan, namun apakah etis jika sektor pendidikan yang justru dianaktirikan? Kembali menukil pernyataan Royyan Julian dalam kritiknya yang bernada satire: esensi “Himne Guru” jatuh menjadi mitos belaka.
Menyalakan “pelita dalam kegelapan” dianggap tak butuh bahan bakar. Walhasil, di rezim anti-pendidikan, kas negara tidak lagi dikonversi menjadi bahan bakar “sang pelita”, melainkan dihambur-hamburkan untuk membuncitkan perut segelintir orang.
Alih-alih menjadi “kandil kemerlap di malam gelap”, wacana pendidikan justru “tinggal kerdip lilin di kelam sunyi”. Sudah saatnya kebijakan pendidikan bergerak melampaui perkara perut belaka.
Penggalakan gizi juga semestinya turut diimbangi dengan pemerataan akses literasi hingga pelosok, jaminan pendidikan, dan pemulihan martabat guru.
Ketiganya harus selaras digalakkan, bukan malah jomplang, timpang, apalagi saling menumbalkan satu sama lain.
Kita sepakat bahwa kebijakan yang komunal (bahkan universal) mestinya berbasis sains.
Logika berpikir yang ditawarkan pun semestinya harus melewati serangkaian riset panjang.
Sejalan dengan hal ini, saya teringat dengan esai Fahrus Refendi yang begitu pembacaan pertama langsung membuat saya tertegun membenarkan: untuk mengasah kepekaan akal agar dapat berpikir logis, kita butuh pendidikan.
Ketika anak-anak masih “kertas putih kosong”, akalnya butuh amunisi pendidikan yang mumpuni. Ini menjadi pegangan yang kuat bagi saya untuk berkata: empiris saja tidak cukup.
Jika Si Gemoy dan Si Bocah Ajaib bersikukuh bahwa rezim ini berjaya, tidakkah bisa kita nilai ribuan momen yang tak sengaja—atau sengaja—ditangkap kamera-kamera fotogenik? Tentang kecemburuan sosial dua kubu yang semakin menggerogoti naluri insani, tentang ekspertisme pengolahan yang lambat laun dipersoalkan, dan berbagai keironian lain yang tidak dapat didikte satu per satu.
Sangat dapat dipahami bahwa rezim ini tengah membangun citra baru tentang negara yang berswasembada. Dipahami betul.
Namun dengan melakukan pengebirian pada sektor yang justru paling krusial dan memiliki prospek panjang, di situlah titik celanya.
Kadang kala kita berangan tentang bagaimana empuknya kursi goyang milik pejabat—yang dengannya mungkin saja bisa dibuat untuk berayun dan hengkang-hengkang, namun bagi mereka, kita yang bergelut sebagai penyambung lidah masyarakat dianggapnya kerikil-kerikil penghambat yang harus secepatnya dibersihkan.
Tapi meski demikian, saya sepenuhnya percaya bahwa masa transisi ini tak selamanya buruk. Justru kata Ayu Utami, salah seorang sastrawan kenamaan Indonesia, hal-hal aneh justru selalu terjadi di perbatasan: satire.
Andai kata ada suatu kesempatan, di mana saya dimandatkan menjadi Menteri Pendidikan—meski sebuah kemustahilan, maka akan saya wajibkan Sastra Indonesia menjadi jurusan yang harus dipatenkan di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Mungkin terdengar nyeleneh atau omong kosong belaka.
Lalu mengapa? Bukankah para politisi juga demikian? Bercuap-cuap hendak membangun jembatan melintang meski tak ada sungai.
Begitulah komedi hidup di ruang yang tabu dengan orientasi pendidikan, sehingga berpikiran out of the box langsung dinilai irasional.
Padahal, justru di tengah situasi seperti itulah pemikiran saya membuncah.
Berpikir berlainan dengan orang kebanyakan terdengar seperti rencana konyol.
Bukan saya menganggap Sastra Indonesia lebih prioritas. Bebaslah setiap perguruan tinggi hendak membuka jurusan apa saja, kapan saja, dan merekrut sebanyak apa.
Tapi, satu hal yang pasti: jika Sastra Indonesia hanya sekadar menjadi ornamen dan jurusan opsional, Indonesia akan selamanya buta fakta.
Di tengah atmosfer yang kian kedap dengan celotehan vokal, maka sudah saatnya negara juga melestarikan kritikan lewat tulisan. Tentu saja tulisan yang beretika dan berpedoman kuat.
Dengan berkiblat pada diktat-diktat tebal, Sastra Indonesia tidak hanya melahirkan prosais-prosais andal, namun juga bisa memodifikasinya ke jenis-jenis tulisan lain. Seperti yang saya lakukan sekarang.
Menemukan makna “cukup” di zaman sekarang memanglah pelik (meminjam kalimat Zainal A. Hanafi).
Keinginan dan ekspektasi manusia yang bejibun turut memperparah kondisi hati yang semakin kering kerontang dengan kerohanian.
Sebab, di masa yang kian kompetitif ini, terlihat superior dan unggul adalah sebuah pencapaian, prestisius, dan validasi yang spektakuler.
Sekalipun itu, katakanlah, tidak sesuai peruntukannya. Dalam hal ini, saya akan beberkan personalisasi saya sebagai analogi: eksklusif.
Bukan untuk ajang kontestasi atau obsesi validasi (sebagaimana disinggung sebelumnya), cara ini saya pikir lebih efektif untuk menjelaskan kerunyaman teori “Kutukan Pengetahuan” yang telah menjadi mitos besar dan terus dipelihara oleh masyarakat modern sampai sekarang.
Saya terlahir dalam keluarga berdarah sains-numerikal, sangat pemerhati pendidikan.
Namun meski demikian, tidak lantas menjadikan saya juga turut menekuni bidang keilmuan yang sama, saya justru mendobrak garis positif itu, lalu membuat orbital baru dengan membenturkan seluruh minat saya pada sastra.
Orbital baru itulah yang kemudian memantik sisi eksistensial saya untuk terus memutar otak agar tidak terdegradasi dengan eksistensi orang lain.
Bukan sebagai personal yang kaku dan normatif (sebagaimana esensi sains-numerikal), melainkan sebagai personal yang luwes, fleksibel, namun tetap rasional.
Sebuah intermeso receh yang saya rasa dapat menyederhakan kerumitan teori “Kutukan Pengetahuan”.
Jika kita tarik konsep (yang sudah disederhanakan) tadi ke konteks, asumsi bahwa kecerdasan yang luar biasa otomatis dibarengi dengan kecakapan artikulasi yang juga brilian, saya pikir tidak benar.
Pikiran dangkal kita sering beropini liar, orang yang genius pasti penjelasannya akan sangat mencerahkan. Katakanlah demikian.
Faktanya, begitu banyak revolusioner di masa lampau yang pemikirannya sempat “mati suri” hanya karena tidak dapat memposisikan dengan lawan bicara.
Sebut saja Isaac Newton. Bukan berarti intelektualnya yang melampaui batas wajar—sehingga tidak dapat dijangkau akal awam, melainkan para genius ini tidak tahu cara berbicara dengan manusia biasa.
Alih-alih mencerahkan, di telinga dan perspektif orang awam, mereka tak ubahnya seperti sedang berbicara dengan bahasa alien. Penuh labirin, aneh, rumit, berbeli-belit, dan membingungkan.
Berbekal analogi yang demikian, kebijakan yang telanjur terealisasi ini boleh dikatakan seperti dirancang oleh otak-otak yang amatiran, tidak paham duduk perkara, dan tidak mampu membaca prospek ke depan.
Bagaimana tidak? Ingatan saya seketika melambung pada momen ketika saya membaca esai anggitan Syaiful Anam, Indonesia tidak pernah persis berjalan seperti adagium fenomenal itu: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dan, saya tak ingin membohongi diri sendiri, menutup mata-telinga, atau menyangkal, sebab memang demikianlah kenyataannya.
Lagi, menurut opini saya yang rendah hati, dalam mendukung misi Indonesia Emas 2045 yang bahkan telah digembar-gemborkan secara seremonial, pendidikan justru menjadi sumbu utama dan pangkal dari itu.
Jika yang utama telah dipatenkan, barulah: jaminan pendidikan digalakkan, pemerataan akses literasi, pembenahan infrastruktural, dan yang paling esensial adalah pemulihan kesejahteraan guru.
Dengan menggeser—atau lebih tepatnya mengubah—poros utama pengoptimalan, sama halnya mengubah orientasi tujuan, bukan? Meredefinisi pernyataan Yohan Fikri dalam esainya: pengelolaan sumber pangan lokal (melalui ketar-ketir MBG) sejatinya tidak hanya ikhtiar untuk melepaskan diri dari fenomena busung lapar atau “rahang malapetaka” (ia mengistilahkannya demikian), namun juga sebagai pancingan untuk mengulik narasi “kebudayaan” mengenai jati diri bangsa yang kian hari kian menanggalkan narasi, buta fakta, dan enggan melirik pada perspektif kebenaran.
Karena sekali kita berandai, kita langsung disambar kenyataan: ini adalah konsekuensi. (*)
Editor : Amin Basiri