Oleh FADALI RAHMAN*
PEREKONOMIAN Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Perlambatan konsumsi rumah tangga, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri, serta kenaikan harga kebutuhan pokok menjadi sinyal bahwa kondisi ekonomi domestik sedang berada dalam tekanan.
Di tengah situasi tersebut, buruh menjadi kelompok paling rentan merasakan dampaknya. Ketika harga kebutuhan hidup terus meningkat, sementara pendapatan stagnan, daya beli buruh perlahan melemah.
Padahal, dalam struktur ekonomi Indonesia, buruh bukan hanya tenaga produksi, melainkan juga penggerak utama konsumsi nasional.
Selama ini, konsumsi rumah tangga menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) bahkan selalu berada di atas 50 persen.
Artinya, kuat atau lemahnya ekonomi domestik sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam konteks ini, buruh memegang posisi strategis karena jumlahnya sangat besar dan tersebar di hampir seluruh sektor ekonomi, mulai dari industri manufaktur, perdagangan, transportasi, hingga jasa.
Namun persoalannya, daya beli buruh saat ini menghadapi tekanan dari berbagai arah. Harga pangan mengalami kenaikan, biaya pendidikan dan kesehatan semakin tinggi, sementara kebutuhan transportasi dan perumahan terus membebani pengeluaran rumah tangga.
Pada saat yang sama, tidak semua pekerja menikmati peningkatan upah yang sebanding dengan kenaikan biaya hidup.
Bahkan, sebagian buruh masih bekerja dengan sistem kontrak dan upah minimum yang terbatas. Kondisi tersebut membuat banyak keluarga pekerja harus mengurangi konsumsi, menunda kebutuhan penting, hingga kehilangan kemampuan menabung.
Jika situasi ini terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh buruh semata, tetapi juga oleh perekonomian nasional. Ketika daya beli melemah, konsumsi masyarakat ikut turun. Akibatnya,
sektor perdagangan mengalami penurunan penjualan, pelaku UMKM kesulitan mempertahankan omzet, dan industri menghadapi perlambatan produksi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menciptakan lingkaran perlambatan ekonomi yang semakin sulit diputus.
Karena itu, menjaga kesejahteraan buruh seharusnya tidak dipandang sebagai beban ekonomi, melainkan investasi untuk memperkuat pasar domestik. Negara-negara dengan ekonomi kuat umumnya memiliki kelas pekerja yang relatif sejahtera dan mampu menjadi motor konsumsi nasional.
Ketika buruh memiliki penghasilan yang layak, mereka dapat membeli produk dalam negeri, meningkatkan permintaan pasar, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan usaha serta penciptaan lapangan kerja baru.
Pemerintah perlu melihat isu daya beli buruh secara lebih komprehensif. Kebijakan pengupahan tidak cukup hanya mempertimbangkan kepentingan investasi dan stabilitas industri, tetapi juga harus menjamin kualitas hidup pekerja.
Upah yang terlalu rendah mungkin menguntungkan perusahaan dalam jangka pendek, tetapi dapat melemahkan pasar domestik dalam jangka panjang. Ekonomi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara produktivitas usaha dan kesejahteraan tenaga kerja.
Selain itu, perlindungan sosial bagi pekerja perlu diperkuat. Program jaminan kesehatan, subsidi transportasi, bantuan pangan, hingga akses perumahan terjangkau dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga buruh.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kebijakan semacam ini penting untuk menjaga stabilitas konsumsi masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan kelompok pekerja menghadapi tekanan ekonomi sendirian.
Di sisi lain, dunia usaha juga perlu memandang buruh sebagai mitra pembangunan ekonomi, bukan sekadar faktor produksi.
Perusahaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sejatinya sedang memperkuat fondasi bisnisnya sendiri.
Buruh yang sejahtera cenderung lebih produktif, loyal, dan memiliki daya konsumsi yang baik. Dalam perspektif ekonomi modern, hubungan industrial yang sehat justru menjadi modal penting untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan.
Momentum Hari Buruh seharusnya menjadi pengingat bahwa kesejahteraan pekerja bukan hanya isu ketenagakerjaan, melainkan juga isu ekonomi nasional.
Ketika daya beli buruh melemah, yang terancam bukan hanya kehidupan rumah tangga pekerja, melainkan juga ketahanan ekonomi domestik Indonesia. Sebab itu, menjaga kesejahteraan buruh harus menjadi agenda bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Indonesia membutuhkan ekonomi yang tumbuh tidak hanya dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh kelompok pekerja.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti peningkatan kesejahteraan buruh hanya akan memperlebar kesenjangan sosial dan memperlemah fondasi konsumsi nasional.
Sebaliknya, ketika buruh memiliki penghasilan layak dan rasa aman terhadap masa depannya, mereka akan menjadi kekuatan utama yang menjaga denyut ekonomi domestik tetap hidup.
Pada akhirnya, menjaga daya beli buruh bukan semata persoalan upah, melainkan juga tentang menjaga keberlanjutan ekonomi Indonesia itu sendiri.
Sebab, ekonomi nasional yang kuat selalu bertumpu pada masyarakat pekerja yang mampu hidup dengan layak, produktif, dan sejahtera. (*)
*)Dosen Magister Manajemen, Universitas Madura
Editor : Amin Basiri