Oleh Ubaidillah
Dalam sejarah, NU merupakan organisasi keagamaan berpengalaman menapaki setiap dinamika, antara gejolak internal bahkan eksternal berbalut moral, disamping relasi kuasa samar dan terang dalam tempo perjalanannya.
Gejolak internal pernah terjadi begitu menguat ketika NU ditarik balik untuk kembali ke Khittah 1926, dan mengubah arah NU dari entitas politik praktis berorientasi pada kekusaan, kepada jalur semula sebagai kekuatan moral dan sosial.
Kaum Nahdiyin terkooptasi dalam segala bentuk ekspresi; peduli, terlibat dan ikut menyoroti, sekaligus tak tahu menahu sama sekali.
Nahdiyin punya perilaku dan cara tersendiri berkhidmat di dalam NU, mereka berada dalam dua zona, yakni, struktural dan kultural.
Zona kultural tidak ambil pusing, mereka sudah puas menjalani gerakan moral dan nilai-nilai ritual keseharian.
Sementara Nahdiyin struktural berada dalam mekanisme tata kelola organisasi disamping sikapnya yang tetap kultural.
Dalam kondisi ini, gonjang-ganjing hanya memiliki daya bandul kepada pihak struktural dan tokoh level tinggi yang masuk dalam pusaran, karena terpanggil atau ditarik-tarik oleh kelompok faksional walaupun tidak menjadi pengurus langsung.
Dinamika pucuk pimpinan NU, tak mengubah gerakan dan kegiatan kaum nahdiyin pedesaan, aktifitas sosial berjalan normal, dan sama sekali tidak terganggu oleh kebisingan arus politik struktural NU.
Dimensi politik perebutan kekuasaan berbalut moral, disamping berkait kelindan dengan kepentingan personal dan gerbong kolektifitas dalam faksi-faksi, akibat retakan perbedaan yang kian menguat, hanya ramai dikalangan elit dan dunia maya.
Berawal dari rapat ditingkat Syuriah, yang memutuskan agar KH.Yahya Chalil Staquf mundur dalam jangka tiga (3) hari, dan bila dalam tempo yang ditentukan tidak diindahkan maka pemecatan jadi upaya terakhir yang akan dilalukan oleh Syuriah dengan alasan "demi menyelamatkan NU", menimbulkan perhatian besar dari elemen bangsa.
Konflik keras internal NU, memantik berbagai komentar seantero negri, karena selain poin sangkaan terhadap Gus Yahya yang dianggap membuka kran zionisme dalam sistem kaderisasi NU, dan pengelolaan keuangan melanggar Syara', ternyata dalam perbincangan "setengah kamar" terdapat isu sengketa "tarik tambang" diinternal PBNU. Isu ini menyeruak tak terbendung, dan jadi bahan "gorengan" netizen.
Patut diduga, poin-poin alasan putusan Rapat Harian Syuriah, mungkin hanyalah "kalimat" yang harus menjadi "pembungkus" opini, dan sekaligus argumentasi pembenaran atas pemakzulan Gus Yahya dihadapan publik, walaupun sejatinya ada unsur tertutup mengenai kepentingan besar semisal "tarik menarik konsesi tambang" atau misi lainnya yang tersembunyi.
Inilah yang belum terklarifikasi secara utuh, karena proses tabayun belum benar-benar terjadi antara para pihak yang terlibat "duel" dalam kepemimpinan tingkat tinggi NU.
Ada lapisan episode dalam drama "pergulatan" elit NU. Pertama, pusat sorot berkutat antara Rais Aam dan Ketum Tanfidziyah PBNU, yang menciptakan resistensi luar biasa.
Kedua, muncul aksi baru dalam bentuk rapat Pleno di Hotel Sultan yang dipimpin Rais Aam KH. Miftahul Akhyar menunjuk Penjabat Ketum PBNU KH. Zulfa Musthafa. Aktor lama namun peran baru dalam episode perpecahan NU.
Kiai Zulfa adalah tokoh Kharismatik yang fasih dalam ceramah dan menguasai balaghoh, pencipta banyak syair-syair kontekstual nan indah.
Menjadi suatu ironi, ketika beberapa hari sebelum KH.Miftahul Akhyar mimpin Rapat Pleno di Hotel Sultan, berkumpul Kiiai-Kiai sepuh jajaran Mustasyar PBNU di Tebuireng, menyarankan agar Pimpinan Syuriah dan Tanfidziyah islah, sebab apa yang dilakukan Syuriah atas Gus Yahya telah melebihi kewenangannya, dan 'pemakzulan" tidak dibenarkan menurut AD/ART.
Namun, Rais Aam bergeming, dan skenario penunjukan PJ Ketum PBNU tetap dilakukan.
Para Kiai sepuh berpendapat, pergantian Ketum PBNU hanya bisa dilakukan melalui Muktamar, termasuk Muktamar Luar Biasa (MLB), hal inilah yang secara tegas dan bernas disampaikan oleh KH. Makruf Amin.
Dilain sisi, Gus Yahya dalam pernyataannya siap kapanpun Muktamar akan diselenggarakan, menunjukkan bahwa Gus Yahya legowo asal tidak punya sejarah "dipecat", dan tetap turun dengan terhormat dalam forum Muktamar sebagai wadah pengembil keputusan tertinggi.
Pernyataan KH. Makruf Amin agar PBNU Islah, dan pemakzulan atas Gus Yahya tidak sah, sekaligus menepis klaim sepihak KH Zulfa Mustofa bahwa dirinya telah mendapat restu KH Makruf Amin untuk menjadi PJ Ketum PBNU.
Secara kasat mata, Klaim Kiyai Zulfa adalah upaya mendapat legitimasi, sayangnya terbantah dan pupus
Bagi Kiai sepuh jajaran Mustasyar, bila Ketum PBNU dapat dengan mudah dimakzulkan hanya melalui mekanisme rapat ditingkat Syuriah, akan menjadi preseden buruk bagi NU dimasa depan.
Dengan semakin kompleksnya konfigurasi politik elit NU, maka drama Hotel Sultan adalah labirin yang menjadi babak dan judul baru dari cerita "tarik tambang siapa tumbang".
Benturan sosok kharismatik melawan tokoh kharismatik lainnya, menjadi alasan kenapa pergulatan di internal NU sangat menarik namun sekaligus menyayat hati.
Politik di NU adalah kedalaman rasa, memicu emosi, dan menggugah moral, mengoyak batin bersama rasa sedih tak terkira, khususnya bagi Nahdiyin yang mengikuti drama dan opini pro-kontra disetiap linimasa dan layar kaca.
Lalu apa akar masalah sesungguhnya?
Konon, sayup-sayup terdengar bahwa konsesi tambang NU jadi salah satu pemicunya, hal ini diungkap oleh Gus Ulil Abshar Abdalla pada beberpa kesempatan, walaupun Gus Syaifullah Yusuf menepis bahwa sengketa NU akibat manuver elit PBNU dalam urusan tambang, dan meminta Gus Ulil membuktikan.
Dugaan konsesi tambang jadi penyebab kegaduhan perlu ditelusuri kembali, walau isu tersebut telah matang diaduk-aduk oleh netizen dan jemaah grup-grup pengamat dadakan..
Kiai Said Aqil Siraj meminta agar konsesi tambang tersebut dikembalikan pada pemerintah.
Lantas kalau tidak ada korelasinya antara konsesi tambang dan polemik perpecahan di tubuh NU, mengapa Kiai Said menjadikan isu tambang salah satu topik yang disampaikan dalam pertemuan jajaran Mustasyar dan kiai sepuh ketika menyikapi panasnya dinamika "perkubuan" ditubuh NU.
Bahkan sebelum ada forum Mustasyar, Kiyai Said menilai konsesi tambang menimbulkan mudharat ditubuh NU.
Maka melihat statmen Kiai Said, sulit dibantah oleh nalar, bila konsesi tambang tidak ada korelasi dari pecahnya pucuk pimpinan NU.
Muncul pula isu, bahwa konsesi tambang telah sejak awal ditentukan siapa investor yang akan mengelola sesuai rekomendasi dari lingkaran terdekat rezim Istana saat itu, dan sosok investor tersebut diduga telah terjalin komunikasi yang sangat intens dengan oknum elit PBNU.
Seiring berjalannya waktu, rezim berubah. Dan karena kondisi tertentu, skema dan investor yang akan terlibat dituntut untuk dilakukan perubahan, begitupula ramuan konsesi dan tata kelolanya.
Akibatnya, timbul ketegangan, satu pihak meminta untuk tetap konsisten dengan skema awal saat konsesi diberikan, pihak lain sepakat untuk menyesuaikan dengan kondisi eksternal yang terjadi.
Akibat dari manuver dua kubu pengurus tingkat tinggi ditubuh NU, pelan tapi pasti polarisasi terbentuk, menguat dalam kesunyian dan meledak dipermukaan, bahkan goncangannya menjalar keseluruh hierarki struktural.
Lalu muncul artikulasi narasi yang beragam, satu sisi bicara moral, sisi lain bicara fiqih dan bahkan ada yang fokus pada konstitusi jam'iyah.
Dalam keruhnya dinamika Jam'iyah yang berhasil menyeret Rais Aam dalam pusaran konflik, menjadikan Gus Yahya semakin aktif bergerak mengkonsolidir barisan, dan tentu bersiap dalam segala kemungkinan yang akan dilakukan kubu sebelah.
Bahkan, Gus Yahya menjadi lebih ofensif, dirinya siap berhadapan dimeja hijau (pengadilan) soal sengketa PBNU.
Artinya bila keadilan dan proses penyatuan tak bisa diformulasikan melalui mekanisme organisasi dan spektrum kharismatik para sesepuh, maka jalan lain dari penyelesaian sengketa akan ditarik keluar, dan meminta pengadilan memutuskan perakara mereka.
Namun, jika tidak ada islah dan berujung dimeja pengadilan, yang akhirnya harus ada yang tumbang, menjadi penanda bahwa seruan moral telah tumpul bersamaan jatuhnya wibawa NU.
Publik menilai, bahwa NU organisasi tua tapi belum dewasa. Na'udzubillah Min Dzalik.
Semoga PBNU bersatu dan damai kembali..
Editor : Amin Basiri