Oleh: Moch Alfin Hadi
Mahasiswa Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya
Ketika Ruang Publik Tak Lagi Waras
KITA hidup di era ketika informasi sangat melimpah, tetapi kualitas percakapan publik justru menurun drastis. Media sosial yang awalnya diharapkan menjadi ruang demokratis untuk bertukar gagasan, kini lebih sering menjadi ajang debat kusir, saling serang, dan komentar kosong yang miskin substansi.
Diskusi kritis yang mestinya menjadi fondasi masyarakat berpikir dan berdemokrasi semakin langka. Yang ramai justru narasi saling hujat, penggiringan opini dengan labelisasi, dan buzzer yang membajak percakapan publik.
Fenomena ini bukan sekadar masalah gaya komunikasi, tapi gejala mendalam dari krisis budaya berpikir. Ruang publik digital kita tak lagi membentuk warga yang rasional dan terbuka, tetapi justru memelihara sikap impulsif, emosional, dan sering kali dangkal dalam memahami persoalan.
Meningginya Suara, Merendahnya Makna
Ambil contoh isu-isu sosial dan politik yang viral di media sosial: setiap kali topik hangat muncul, ratusan komentar segera membanjiri, tetapi yang banyak ditemui bukan analisis atau pendapat berbasis data, melainkan sindiran personal, fitnah, hingga ajakan linier untuk ”serang pihak lawan.” Bukan tak mungkin satu orang hanya membaca judul, lalu berkomentar seakan paling paham isi tulisan atau masalahnya.
Diskusi tak lagi bertujuan untuk mencari pemahaman bersama, tetapi untuk menang. Argumen dibentuk bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk menyerang. Lawan bicara dianggap musuh, bukan rekan berpikir. Dalam situasi ini, keberpihakan menjadi lebih penting daripada kebenaran.
Buzzer, Algoritma, dan Ekonomi Klik
Fenomena ini makin diperparah oleh ekosistem digital yang dibentuk oleh algoritma. Platform media sosial seperti X (dulu Twitter), Instagram, TikTok, atau Facebook lebih memprioritaskan keterlibatan (engagement) daripada kedalaman isi. Konten yang memancing emosi—marah, tersinggung, tertawa, terkejut—lebih disukai dan disebarluaskan secara otomatis oleh sistem.
Buzzer politik dan akun-akun anonim memanfaatkan ini untuk menggiring opini publik, memotong narasi, dan menciptakan polarisasi. Mereka bukan bagian dari diskursus, melainkan pengganggu diskursus. Mereka merusak ruang publik dari dalam, membuat orang takut berbicara, atau ikut-ikutan menjadi keras agar ”didengar” oleh sistem.
Akhirnya, kita lebih banyak menyaksikan pertarungan identitas ketimbang adu gagasan. Diskusi rasional kalah oleh framing. Kebenaran menjadi relatif, dan sering kali, yang viral adalah yang paling nyinyir, bukan yang paling bernas.
Minimnya Pendidikan Berpikir Kritis
Akar dari semua ini tentu tidak bisa hanya disalahkan pada media sosial. Rendahnya budaya berpikir kritis di Indonesia sudah menjadi masalah lama. Di ruang kelas, anak-anak jarang diajak berdiskusi. Pelajaran lebih fokus pada hafalan, bukan analisis. Guru menjadi satu-satunya sumber kebenaran, dan siswa didorong untuk menerima, bukan mempertanyakan.
Model pendidikan semacam ini menciptakan generasi yang takut berbeda pendapat, mudah terprovokasi, dan tidak terbiasa menguji asumsi atau mendudukkan persoalan dalam konteks yang luas. Maka tak heran, ketika dewasa, kita lebih nyaman berada dalam ”echo chamber” atau gelembung yang meneguhkan pendapat sendiri, daripada membuka diri pada perspektif lain.
Di luar sekolah, media massa pun ikut berkontribusi pada krisis ini. Alih-alih mengedukasi publik, sebagian media justru memproduksi sensasi dan clickbait. Talkshow televisi lebih sering mempertontonkan adu teriak daripada percakapan yang memperkaya wawasan. Diskusi serius sering dianggap membosankan, dan publik dibiasakan mengonsumsi konten cepat saji.
Kehilangan Etika Berdiskusi
Diskusi yang sehat bukan hanya soal logika, tapi juga etika. Dalam tradisi intelektual, diskusi dilakukan dengan saling mendengarkan, tidak memotong, dan tidak menyerang pribadi. Sayangnya, etika ini perlahan terkikis di era digital. Orang merasa bebas berkata apa saja karena berada di balik layar. Anonimitas membuat orang berani mencaci tanpa malu.
Hal ini tentu berbahaya. Bukan hanya merusak iklim berpikir, tapi juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan satu sama lain. Tanpa etika berdiskusi, tidak akan ada lagi ruang untuk mencari titik temu atau menyelesaikan perbedaan secara dewasa.
Harapan dari Komunitas dan Edukasi Digital
Namun semua ini bukan akhir dari segalanya. Di tengah keruhnya ruang publik digital, masih ada komunitas-komunitas yang berusaha menjaga tradisi berpikir sehat. Forum-forum diskusi daring, klub baca, ruang belajar alternatif, hingga kanal YouTube dan podcast independen yang mengedepankan substansi, mulai mendapat tempat di kalangan anak muda.
Pendidikan literasi digital dan berpikir kritis juga mulai diperkenalkan di beberapa sekolah dan komunitas. Tentu masih kecil skalanya, tapi ini bisa menjadi fondasi perubahan jangka panjang. Negara, lembaga pendidikan, media, dan platform digital punya peran penting untuk membentuk ruang publik yang sehat: tidak hanya bebas, tapi juga bermutu.
Menata Ulang Ruang Publik Kita
Kita perlu menata ulang ruang publik digital agar kembali menjadi tempat bertemunya gagasan, bukan bara konflik identitas. Kita butuh keberanian untuk berpikir, keberanian untuk mendengarkan, dan keberanian untuk berubah. Demokrasi tak akan tumbuh di atas debat kusir. Ia hanya tumbuh jika warga negaranya berpikir jernih dan berdialog dengan sehat.
Jika kita ingin menyelamatkan demokrasi dan membentuk masyarakat yang matang secara intelektual, maka menghidupkan kembali diskusi kritis adalah pekerjaan besar yang harus dimulai hari ini juga—mulai dari kelas, rumah, hingga kolom komentar. (*)
Editor : Hendriyanto