Oleh ACH. NURUL LUTFI*
TUJUH organisasi mahasiswa asal Madura di berbagai daerah, baik di dalam maupun luar negeri, menggelar kegiatan kolaborasi pada Jumat (17/1). Tema Seminar Internasional Kemaduraan bertajuk ”Pasca Pesta Rakyat (Pilkada): Harapan Baru Pemerintah Daerah dalam Merespons Perkembangan SDM Madura”. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring itu menghadirkan Direktur Visi Indonesia Abdul Hamid, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) Imam Hidayat, dan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Miswari.
Ketujuh penyelenggara seminar internasional kemaduraan tersebut merupakan Keluarga Besar Mahasiswa Madura Bandung Raya (KBMMBR) yang dipimpin Noer Moch. Yoga Zulkarnain; Forum Silaturahmi Mahasiswa Keluarga Madura Yogyakarta (FSM KMY) dipimpin Ach. Nurul Luthfi; Jong Madura Korpus Wilayah III Ubaidillah sebagai pemimpin, Ikatan Lanceng Praben Kalimantan Barat (ILP Kalbar) dipimpin Fitri Andriyani, Forum Mahasiswa Madura (Formad) Jabodetabek dipimpin Ferdi Ansyah, Forum Studi Keluarga Madura (Forgama) Mesir dipimpin M. Syarif Toyyib, serta Forum Silaturahmi Pelajar dan Mahasiswa Madura (Fosmaya) Yaman di bawah pimpinan Asyroful Waro.
Menurut Ach. Nurul Luthfi selaku ketua panitia, kegiatan kolaborasi tersebut berangkat dari kegelisahan ketujuh organisasi penyelenggara bahwa Madura sebagai bagian dari Jawa Timur sudah beberapa kali menyelenggarakan pesta demokrasi hingga terakhir pemilihan kepala daerah 2024. Namun, pergantian gubernur tidak berpengaruh signifikan terhadap kemajuan di empat kabupaten Madura karena masih terdapat ketimpangan dan kesenjangan dalam taraf kesejahteraan masyarakat.
Indikator ketimpangan kesejahteraan di Jawa Timur, khususnya Madura, bisa dilihat berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur dari tiga dimensi. Yaitu, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Data badan pusat statistik (BPS) tentang IPM Jawa Timur 2024 menunjukkan kabupaten-kabupaten di Madura masih menjadi wilayah yang kesulitan mengakses fasilitas pendidikan. Khususnya di Sampang menjadi kabupaten paling rendah angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Sedangkan Sumenep terdata sebagai kabupaten dengan umur harapan hidup (UHH) terendah yang artinya kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Kaitannya dengan standar hidup layak, di Madura masih cukup tinggi angka kemiskinan dan minim lapangan pekerjaan. ”Data IPM Jawa Timur tiap tahun memang menunjukkan tren meningkat, tetapi berbanding terbalik dengan di Madura yang masih stagnan,” tegas Luthfi.
Dalam pandangan Abdul Hamid, Pemprov Jatim telah gagal membawa kemajuan dan kesejahteraan serta pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) di Madura. Fakta tersebut merupakan kondisi yang terperangkap dalam mesin waktu serta jalan di tempat (stagnan) hingga sekarang belum ada perkembangan. Padahal, menurut dia, hal itu bisa diperjelas dari refleksi berbagai kegagalan pemerintah dalam menangkap esensi kebutuhan lokal dan menjembatani disparitas antara wilayah Madura dan daerah lain di Jawa Timur. Harusnya melalui langkah-langkah strategis yang komprehensif dan inklusif, Madura mempunyai potensi besar untuk keluar dari stagnasi dan menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan mandiri.
Selain terperangkap dalam mesin waktu yang stagnan, Hamid juga mengamati bahwa baik pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak memiliki rencana yang jelas untuk memajukan SDM. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Madura tidak banyak terdongkrak oleh keberadaan Jembatan Suramadu yang beroperasi belasan tahun. Tentu, ini menjadi masalah serius dan harus menjadi atensi lebih dari pemangku kebijakan. Meskipun, semua pihak ikut bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, mulai dari masyarakat termasuk mahasiswa dan pelajar. Akan tetapi, tanggung jawab utamanya tetap kepada para pengambil kebijakan di setiap kabupaten dan daerah. ”Bentuk kegagalan pemerintah karena tidak punya roadmap dalam mengembangkan SDM di Madura. Padahal, tingginya kualitas SDM akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi,” jelas pria asal Sumenep itu.
Masalah krusial lainnya, kata Hamid, pemerintah masih terjebak pada pengelolaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Alokasi APBD masih lebih dominan diperuntukkan belanja langsung. Belanja langsung mengacu pada pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan operasional dan program jangka pendek seperti pembayaran gaji pegawai, tunjangan, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Sementara itu, alokasi anggaran untuk pembangunan berkelanjutan memerlukan investasi yang dirancang untuk menciptakan manfaat jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, dan pelestarian lingkungan. ”APBD masih dialokasikan pada belanja langsung malah hampir 70 persen, contohnya kalau di Sumenep. Padahal, yang butuh adalah manfaat berkelanjutan,” ungkapnya.
Bagi Hamid, demi memberdayakan SDM, terlebih mahasiswa, pemprov atau kabupaten bisa menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan potensi serta proses belajar mereka. Seperti halnya menyediakan beasiswa dan tempat asrama bagi mereka yang belajar di dalam negeri maupun luar negeri. Namun, mereka para mahasiswa juga dituntut untuk kembali ke daerah masing-masing, kemudian membuat perubahan dan kontribusi yang nyata. ”Fungsi mahasiswa untuk mengingatkan dan mengkritik pemerintah agar bekerja lebih baik. Tapi bisa juga sebagai mitra kerja sehingga menjadi bagian dari proses perubahan itu,” imbuhnya.
Menanggapi persoalan di atas, Imam Hidayat dari Pemprov Jatim, yang digantikan Deni Prasetyo Anggoro, menyampaikan bahwa salah satu potensi di Madura adalah perkembangan khazanah keilmuan keagamaan yang sangat kental dan pesat. Dengan demikian, salah satu upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Pemprov Jatim adalah memberdayakan pondok pesantren. Menurut dia, pesantren menjadi keunggulan melalui kearifan lokal di Madura yang perlu menjadi perhatian khusus sehingga bisa menciptakan para santri yang berkualitas.
Upaya dari program Pemprov Jatim dalam pengembangan SDM adalah pemberian beasiswa. Dari data penerima beasiswa tersebut terhitung dari periode 2019–2024, totalnya berjumlah 5.680 mahasiswa yang tersebar di dalam negeri maupun luar negeri. Perinciannya, S-1, S-2, dan S-3 perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), Ma’had Aly, dan S-1 Al-Azhar Kairo. Meskipun pemberian beasiswa tersebut diperuntukkan secara umum bagi yang berasal dari Jawa Timur bukan hanya dari Madura. ”Kami sudah melakukan upaya untuk pengambangan SDM, tapi kalau di Madura fokusnya ke pesantren,” jelas Analis Kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jatim Deni.
Program berikutnya yang sedang dirancang oleh Pemprov Jatim untuk 2025 adalah optimalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi pesantren. Regulasinya tersedia seperti Peraturan Presiden 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; Peraturan Gubernur Jawa Timur 38/2024 tentang Perencanaan Strategi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; kemudian Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/333/KPTS/013/2023 tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Jawa Timur Periode 2023–2024.
Pihaknya sedang membentuk kelompok kerja (pokja) pesantren dalam tim koordinasi daerah revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Tim tersebut fokus melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi pesantren di Jawa Timur. (*)
*) Ketua Umum Organisasi Daerah FSM KMY
Editor : Ina Herdiyana