SURABAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Jatim melontarkan kritik keras terhadap arah pengelolaan BUMD.
Kondisi itu memantik desakan pembenahan serius. Hal itu terungkap saat rapat paripurna DPRD Jatim, Selasa (5/5).
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Jatim Mohammad Nasih Aschal mengatakan, problem BUMD kini bukan lagi sekadar urusan administratif, melainkan sudah menjelma menjadi krisis struktural tata kelola.
”Permasalahan BUMD sudah berkembang menjadi persoalan struktural, mencerminkan lemahnya desain kebijakan, tata kelola, dan pengawasan,” tegasnya.
Wakil Ketua Pansus BUMD itu mengungkapkan, secara ideal BUMD dibentuk sebagai mesin penggerak pendapatan asli daerah (PAD), penyedia layanan publik, sekaligus instrumen pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, realitas di lapangan justru menunjukkan banyak perusahaan daerah berjalan tanpa kompas yang jelas.
Alih-alih menjadi lokomotif ekonomi, lanjut dia, sebagian BUMD justru masih bergantung pada suntikan fiskal Pemprov Jatim. Kontribusi antar perusahaan pun timpang.
Ada yang menopang, tetapi tak sedikit yang justru menjadi beban. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan rapuhnya struktur ekonomi daerah sekaligus membuka potensi risiko fiskal bagi APBD.
Nasdem juga menyoroti absennya sistem akuntabilitas berbasis indikator kinerja utama (KPI) yang terukur.
Tanpa parameter yang jelas, evaluasi kinerja direksi dinilai rawan bias dan berujung pada ketimpangan antara capaian usaha dan remunerasi.
”Akibatnya, hubungan antara kinerja dan remunerasi menjadi tidak seimbang, dan ini berpotensi menimbulkan moral hazard,” ujarnya.
Tak hanya itu, persoalan klasik lain juga mencuat, yakni aset tidak produktif. Banyak aset BUMD disebut belum dikelola produktif, mulai dari aset menganggur hingga tidak memberikan nilai tambah ekonomi.
Situasi ini bukan hanya menghambat pertumbuhan usaha, tetapi juga berpotensi menggerus kesehatan keuangan perusahaan.
Fraksi Nasdem juga menilai lemahnya sinergi antara BUMD, BLUD, dan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi salah satu faktor penghambat.
Selama ini, masing-masing institusi dinilai berjalan sendiri-sendiri tanpa orkestrasi kebijakan yang solid.
Padahal, jika terintegrasi, BUMD dinilai bisa menjadi katalisator ekonomi daerah dengan efek berganda yang besar.
Sorotan paling tajam diarahkan pada belum adanya grand design atau peta jalan pengelolaan BUMD Jatim.
Ketiadaan peta jalan strategis membuat kebijakan penyertaan modal, ekspansi bisnis, hingga pembentukan entitas baru dinilai rawan melenceng dari kebutuhan riil daerah.
”Tanpa peta jalan yang terukur, pengelolaan BUMD akan terus berjalan tanpa arah dan sulit memberikan kontribusi optimal,” ulasnya.
Sebagai jalan keluar, Nasdem mendorong pembenahan total. Mulai dari kontrak kinerja berbasis indikator terukur, penataan aset secara produktif, restrukturisasi BUMD non-keuangan, hingga penguatan posisi Pemprov Jatim sebagai pemegang saham utama agar lebih efektif mengendalikan arah kebijakan.
”Bagi Nasdem, pembenahan BUMD tidak cukup dengan tambal sulam administratif. Yang dibutuhkan adalah reformasi menyeluruh agar perusahaan daerah benar-benar menjadi mesin ekonomi, bukan sekadar badan usaha yang terus mengandalkan napas APBD,” tandasnya. (bam/yan)
Editor : Amin Basiri