PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan eks Stasiun PJKA (Tapsiun) mengeluh. Sebab, sejak 2010, para pedagang konfeksi mengaku tidak pernah tersentuh program dari Pemkab Pamekasan.
Ketua Dewan Penasihat DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Pamekasan Nur Faisal mengaku, ada delapan persoalan yang disampaikan pada audiensi di Pringgitan Dalam Pendopo Ronggosukowati, Jumat (30/1).
Meliputi kondisi bangunan, penerangan, hingga kebutuhan pelatihan dan permodalan. ”Saat ini, terdapat 76 kios konfeksi aktif di lokasi tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya, ada beberapa persoalan yang paling mendesak yang perlu segera ditangani. Di antaranya pagar sisi utara kawasan Tapsiun, minimnya penerangan jalan umum (PJU), instalasi listrik yang kerap bermasalah, dan toilet umum yang tidak berfungsi.
Baca Juga: IPP Pamekasan Duduki Peringkat Ke-25 Se-Nusantara
”Para PKL juga minta fasilitas internet gratis. Ini penting untuk mendukung mereka. Sebab, mayoritas pedagang terkategori ekonomi menengah ke bawah,” tuturnya.
Kepala Diskop UKM dan Naker Pamekasan Achmad Sjaifudin mengeklaim pihaknya telah merencanakan revitalisasi empat titik sentra PKL di Kota Gerbang Salam, termasuk di kawasan eks PJKA. Sehingga, kondisinya lebih baik dan menjadi pusat perekonomian masyarakat.
”Saat ini kami sedang melakukan redesain agar kawasan tersebut lebih estetis, ikonik, dan memiliki nilai historis,” sebutnya.
Dijelaskan, pemkab juga berencana akan menjalin kerja sama digitalisasi pemasaran dengan Shopee yang ditargetkan terealisasi setelah Hari Raya Idul Fitri. Khusus pengadaan fasilitas internet gratis akan dikomunikasikan dengan stakeholder terkait.
Baca Juga: Ribuan Warga Dicoret sebagai KPM PKH, Komisi IV Ingatkan Proses Garduasi Tidak Boleh Serampangan
”Kami sangat mengapresiasi semua masukan dari para pedagang. Namun perlu juga dipahami, revitalisasi tidak bisa dilakukan sembarangan, harus dikaji. Sebab, lahan eks stasiun PJKA belum sepenuhnya milik Pemkab Pamekasan,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri