RadarMadura.id— Isu pencairan rapel gaji ASN, TNI, dan Polri kembali menjadi sorotan publik menjelang akhir tahun 2025.
Pemerintah dikabarkan akan segera menyalurkan pembayaran rapel sesuai ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, yang mengatur penyesuaian dan kenaikan gaji pokok bagi aparatur negara.
Meski begitu, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa proses finalisasi regulasi dan teknis pencairan masih dalam tahap evaluasi agar penyalurannya berjalan tepat sasaran.
Namun sebelum membahas lebih jauh tentang pencairan rapel, penting untuk memahami apa sebenarnya rapel gaji itu dan mengapa pembayaran ini sering ditunggu-tunggu pegawai negeri maupun karyawan swasta.
Secara sederhana, rapel gaji adalah pembayaran selisih atau kekurangan gaji yang diterima pegawai untuk periode sebelumnya.
Hal ini biasanya terjadi karena ada kenaikan gaji pokok, tunjangan, atau perubahan golongan dan jabatan yang berlaku surut.
Jadi, meski kebijakan gaji baru sudah berlaku sejak beberapa bulan lalu, proses administrasi yang memakan waktu membuat pegawai baru bisa menerima pembayaran selisihnya di kemudian hari — inilah yang disebut rapel.
Ada beberapa penyebab umum munculnya rapel gaji. Pertama, kenaikan gaji berkala atau penyesuaian upah yang diumumkan pemerintah atau perusahaan namun baru dibayarkan beberapa bulan setelahnya.
Kedua, promosi jabatan atau perubahan pangkat/golongan yang membutuhkan waktu verifikasi administrasi.
Ketiga, keterlambatan pembayaran karena faktor teknis atau keuangan perusahaan, yang menyebabkan upah tertunda.
Untuk menghitung rapel gaji, rumus dasarnya sangat mudah: selisih antara gaji baru dan gaji lama dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan.
Misalnya, seorang pegawai bergaji lama Rp 5 juta per bulan mendapatkan kenaikan menjadi Rp 5,5 juta yang berlaku sejak Januari, namun baru diterima pada April.
Maka selisih per bulan sebesar Rp 500 ribu dikalikan 3 bulan (Januari–Maret), sehingga total rapel gaji yang diterima adalah Rp 1,5 juta.
Namun perlu diingat, rapel gaji juga merupakan objek pajak PPh Pasal 21, sehingga nominal bersih yang diterima bisa sedikit berkurang karena potongan pajak berdasarkan total pendapatan pada bulan pembayaran.
Semakin besar total penghasilan di bulan tersebut, semakin tinggi pula potongan pajaknya.
Dalam konteks kebijakan terkini, pemerintah berencana mencairkan rapel gaji ASN, TNI, dan Polri pada November 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyesuaikan kesejahteraan aparatur negara di tengah perubahan ekonomi dan inflasi yang terus bergerak.
Pencairan rapel tersebut akan mencakup selisih gaji sejak kebijakan kenaikan berlaku di awal tahun 2025, sehingga nominal yang diterima bisa mencapai beberapa bulan akumulasi.
Banyak pihak menilai, kebijakan ini bukan hanya bentuk penghargaan terhadap pengabdian ASN, TNI, dan Polri, tetapi juga menjadi stimulus ekonomi menjelang akhir tahun.
Dana rapel yang cair diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat dan memperkuat konsumsi rumah tangga di kuartal terakhir 2025.
Meski demikian, Kementerian Keuangan tetap mengingatkan bahwa pencairan rapel dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan administrasi di masing-masing instansi.
Pemerintah juga memastikan prosesnya transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan kesenjangan pembayaran antar lembaga.
Bagi pegawai, rapel gaji bukan sekadar bonus, tetapi hak atas selisih gaji yang tertunda. Sementara bagi negara, kebijakan ini mencerminkan upaya reformasi sistem penggajian agar lebih adil, efisien, dan tepat waktu.
Jika benar cair November 2025, momen tersebut tentu akan menjadi kabar menggembirakan bagi jutaan abdi negara yang telah lama menunggu.
Dengan pemahaman yang tepat mengenai arti, penyebab, dan cara menghitung rapel gaji, pegawai dapat lebih siap mengelola keuangan pribadi saat pencairan tiba.
Maka dari itu, pantau terus informasi resmi dari Kementerian Keuangan dan instansi terkait agar tidak terjebak hoaks atau informasi tidak valid terkait waktu dan mekanisme pencairan rapel. (Hasan)
Editor : Hasan Bashri