SURABAYA, RadarMadura.id - Sinkronisasi dan penguatan kelembagaan dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sangat penting.
Itu diungkap juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim Cahyo Harjo Prakoso.
Dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap raperda perubahan tersebut di ruang paripurna DPRD Jatim, Senin (13/10).
Fraksi Gerindra mengatakan, perubahan perda menjadi upaya strategis dan visioner untuk memperkuat mitigasi serta kesiapsiagaan bencana di daerah.
Selain penyesuaian administratif, juga tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan warga.
Rakyat harus menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana.
Cahyo mengatakan, secara yuridis raperda telah menyesuaikan perkembangan regulasi nasional.
UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sinkronisasi antar aturan tetap perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Sinkronisasi vertikal dan horizontal harus dilakukan secara cermat, supaya tidak ada duplikasi norma dan kewenangan antara provinsi, kabupaten/kota, maupun desa, terangnya.
Secara sosiologis, revisi peraturan sangat relevan. Pasalnya, Jatim merupakan daerah kerentanan bencana tinggi.
Gunung api aktif, potensi tsunami pesisir selatan. Ancaman kekeringan dan tanah longsor.
Sehingga, kesiapan sistem tanggap bencana yang kuat sangat diperlukan.
Namun di balik risiko tersebut, kita juga memiliki kekuatan sosial dan kearifan lokal yang selama ini terbukti efektif dalam mitigasi bencana.
Maka, kebijakan baru harus memastikan partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi pentahelix benar-benar hidup di lapangan, tegas ketua DPC Gerindra Surabaya itu.
Fraksi Gerindra juga menyebutkan beberapa aspek penting. Seperti, perlindungan terhadap kelompok rentan, pembentukan forum relawan kebencanaan, serta penguatan tugas BPBD.
Kemudian, pentingnya keberlanjutan anggaran kebencanaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada transfer pusat.
Fraksi Gerindra juga mengusulkan adanya mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan raperda.
Kebijakan penanggulangan bencana tidak boleh berhenti di dokumen administratif.
Harus ada pengawasan dan evaluasi kinerja secara periodik agar implementasinya benar-benar melindungi masyarakat, pungkasnya. (*/han)
Editor : Amin Basiri