Resmi! Prabowo Naikkan Gaji ASN, TNI/Polri, dan Pejabat Negara hingga 12 Persen Mulai Oktober 2025

RadarMadura.id — Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Peraturan ini berlaku sejak 30 Juni 2025 dan menjadi salah satu kebijakan paling ditunggu.

Sebab, mencakup kenaikan gaji bagi ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara.

Baca Juga: CPNS 2026 Dipastikan Segera Dibuka, Pemerintah Siapkan 400 Ribu Formasi Baru: Ini Jadwal, Syarat, dan Tips Lolosnya

Langkah ini menandai komitmen pemerintahan Prabowo–Gibran dalam memperkuat kesejahteraan aparatur Negara.

Karena berperan penting dalam pelayanan publik dan stabilitas nasional.

Rincian Kenaikan Gaji ASN Berdasarkan Golongan

Berdasarkan Perpres 79 Tahun 2025, kenaikan gaji ASN ditetapkan bervariasi antara 8 hingga 12 persen. 

Tergantung golongan dan masa kerja.

Rinciannya sebagai berikut:

Golongan I & II: kenaikan sebesar 8 persen

Golongan III: kenaikan sebesar 10 persen

Golongan IV: kenaikan sebesar 12 persen

Kebijakan ini mencakup seluruh elemen ASN, mulai dari guru, dosen, tenaga kesehatan, hingga penyuluh pertanian dan kelautan.

Baca Juga: Suasana Malam di Batu Jadi Mewah! Batu Night Spectacular Suguhkan Sensasi Wisata Penuh Cahaya

Siapa yang Akan Mendapat Kenaikan Gaji

Kenaikan gaji ini berlaku untuk seluruh aparatur sipil negara dan pejabat negara, di antaranya:

Guru dan tenaga pendidik dari tingkat dasar hingga menengah

Dosen dan tenaga akademik di perguruan tinggi

Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan

Penyuluh dan petugas lapangan di berbagai sektor produktif

Anggota TNI dan Polri, serta pejabat negara

Dengan cakupan yang luas, kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup para aparatur yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.

Baca Juga: Jangan Salah Pilih! Instansi Sepi Peminat di CPNS 2024 Bisa Jadi Strategi Cerdas untuk Lolos Seleksi ASN 2026

Jadwal Berlaku dan Pencairan Gaji Baru

Pemerintah menjadwalkan gaji baru mulai berlaku pada Oktober 2025.

Namun, pencairan akan dilakukan pada bulan November 2025 melalui sistem rapel untuk satu hingga dua bulan sebelumnya.

Dengan begitu, ASN dan aparatur negara akan menerima tambahan penghasilan sekaligus pada akhir tahun.

Hal ini juga diharapkan dapat menjadi stimulus positif bagi perekonomian nasional.

Baca Juga: Bikin di Rumah, Semur Jengkol Betawi Ini Punya Rasa Gurih-Manis yang Sulit Dilupakan

Alasan dan Tujuan Kenaikan Gaji

Menurut pemerintah, terdapat empat alasan utama di balik kebijakan kenaikan gaji ini:

Meningkatkan kesejahteraan ASN di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga bahan pokok.

 

Memberikan apresiasi terhadap dedikasi dan kinerja aparatur negara dalam pelayanan publik.

 

Mendorong profesionalitas dan produktivitas ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara.

 

Menunaikan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan.

Langkah ini juga diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat serta meningkatkan semangat kerja di lingkungan birokrasi nasional.

Baca Juga: Heboh CPNS 2026 Akan Dibuka Besar-besaran, Ini Fakta yang Wajib Kamu Ketahui Agar Tidak Mudah Percaya dengan Isu Menyesatkan

Delapan Program Prioritas Nasional dalam Perpres 79 Tahun 2025

Selain kenaikan gaji, Perpres 79 Tahun 2025 juga memuat delapan program prioritas nasional yang menjadi arah kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran untuk 2025.

Berikut daftarnya:

 

Makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

 

Layanan kesehatan gratis dan pembangunan rumah sakit lengkap di setiap kabupaten.

 

Ketahanan pangan nasional melalui lumbung desa, daerah, dan nasional.

 

Pendidikan unggul dan pemerataan sekolah terintegrasi di seluruh kabupaten.

 

Kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha rakyat untuk menghapus kemiskinan absolut.

 

Kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan pejabat negara.

 

Pembangunan infrastruktur desa, BLT, dan penyediaan rumah layak huni.

 

Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23 persen.

Baca Juga: Siap Hadapi CPNS 2026? Panduan Lengkap Jadwal, Syarat, Dokumen, Hingga Tips Lolos Ujian CAT Tanpa Panik di Detik Terakhir

Delapan program tersebut menjadi pilar utama dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mempercepat transformasi ekonomi nasional.

Dampak Kenaikan Gaji terhadap Ekonomi dan Pelayanan Publik

Kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara ini diyakini akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional.

Selain meningkatkan daya beli rumah tangga aparatur, kebijakan ini juga berpotensi menggerakkan sektor konsumsi dan memperkuat stabilitas ekonomi di daerah.

Di sisi lain, dengan peningkatan kesejahteraan, ASN diharapkan lebih fokus, profesional, dan termotivasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Komitmen Pemerintah untuk Indonesia yang Lebih Sejahtera

Melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan manusia dan kesejahteraan aparatur negara merupakan fondasi dari birokrasi yang kuat dan efisien.

Kenaikan gaji ini bukan sekadar pemenuhan janji politik, tetapi langkah konkret untuk memperkuat fondasi pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Dengan pelaksanaan serentak berbagai program prioritas nasional, pemerintah menargetkan Indonesia menuju era baru kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dan pemerataan pembangunan. (hasan)

Editor : Hasan Bashri