RadarMadura.id – Pemerintah kembali menunjukkan keseriusan dalam memperkuat perlindungan sosial dan menjaga daya beli rakyat.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa anggaran negara yang tidak terserap akan dialihkan ke tambahan dana bantuan sosial (bansos).
“Dua bulan bansos itu hanya percobaan. Jika kurang, saya tambah lagi,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR ke-5, Selasa 23 September 2025.
Baca Juga: Info Resmi! CPNS 2026 Jawa Barat dipastikan Tidak Ada Efek Anggaran Terpangkas Rp2,4 Triliun
Kebijakan ini berkaitan dengan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode keempat yang akan cair mulai Oktober hingga Desember 2025.
BPNT Naik, Rakyat Terima 20 Kg Beras dan 4 Liter Minyak Goreng
Atas usulan Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, bansos pangan ditambah.
Penerima manfaat (KPM) akan memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk Oktober–November 2025.
Alasan penambahan komoditas ini sangat strategis. Beras dan minyak goreng termasuk sembako yang paling memengaruhi inflasi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 menunjukkan, kontribusi beras terhadap garis kemiskinan mencapai 21,06 persen di perkotaan dan 24,92 persen di pedesaan.
Dengan demikian, selain meringankan beban rumah tangga miskin, bantuan ini sekaligus menjaga stabilitas harga di pasar.
Tidak Permanen, Tapi Bisa Jadi Jembatan Menuju Kemandirian
Pemerintah menekankan bahwa bansos tidak bersifat permanen.
Penerima bisa berubah sesuai hasil verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Jika ekonomi KPM membaik, haknya akan dialihkan ke warga lain yang lebih membutuhkan.
Namun, Purbaya berharap bansos bisa menjadi pintu menuju kemandirian. “KPM bisa mengalihkan pengeluaran yang biasanya untuk beras dan minyak goreng, menjadi modal usaha kecil atau pelatihan keterampilan,” jelasnya.
Bansos Jadi Instrumen Ekonomi dan Stabilitas Nasional
Menariknya, bansos tidak hanya dipandang sebagai program sosial, tetapi juga instrumen fiskal untuk memperkuat ekonomi.
Purbaya mengungkapkan, pemerintah bahkan sudah memindahkan Rp200 triliun dari rekening Bank Indonesia ke Bank Himbara demi memperbesar likuiditas dan menstimulasi sektor riil.
“Jika masyarakat sehat, sejahtera, dan daya beli terjaga, investor akan lebih percaya diri. Pertumbuhan ekonomi bisa naik 6–7 persen, bahkan Presiden Prabowo optimis bisa tembus 8 persen,” katanya.
Pemerintah menegaskan, mengurangi kemiskinan ekstrem adalah langkah vital.
Pasalnya, kemiskinan berpotensi memicu instabilitas politik dan keamanan yang bisa menghambat investasi.
Karena itu, bansos ditempatkan sebagai penopang ekonomi, pengendali inflasi, sekaligus peredam gejolak sosial. (hasan)
Editor : Hasan Bashri