RadarMadura.id – Jawa Barat harus menghadapi kenyataan pahit. Dana transfer pusat ke Provinsi Jawa Barat tahun 2026 turun drastis hingga Rp2,458 triliun.
Kondisi ini memaksa Gubernur Dedi Mulyadi melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk menunda rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026.
“Walau fiskal menurun, pelayanan dasar masyarakat seperti jalan, jembatan, sekolah, dan kesehatan tidak boleh berhenti,” tegas Dedi di Bandung, Kamis 25 September 2025.
APBD Jabar Turun Jadi Rp28,6 Triliun
Penurunan dana transfer tersebut membuat proyeksi APBD Jabar 2026 anjlok dari Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Beberapa sumber penurunan di antaranya:
- Dana Bagi Hasil (DBH) merosot dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar.
- Dana Alokasi Umum (DAU) turun dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar dihapus.
- DAK nonfisik BOS terkoreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
CPNS 2026 Ditunda, Belanja Pegawai Dipotong Rp768 Miliar
Salah satu kebijakan paling menonjol adalah penundaan penerimaan CPNS 2026.
Belanja pegawai akan dikurangi sebesar Rp768 miliar.
Menurut Dedi, penundaan ini langkah realistis agar anggaran tidak jebol.
“Kalau tidak ada pembangunan, ASN baru juga akan menganggur. Jadi percuma kita angkat CPNS baru,” ujarnya.
Selain itu, belanja hibah dipangkas dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun.
Khusus sektor pendidikan, hibah dialihkan menjadi beasiswa langsung untuk siswa kurang mampu.
Bantuan keuangan bagi kabupaten/kota dipangkas dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Belanja barang dan jasa pun ditekan dari Rp7,6 triliun menjadi Rp5 triliun.
Instruksi Hemat Listrik, Air, hingga Stop Jamuan Mewah
Tak hanya itu, penghematan juga menyasar operasional kantor.
Dedi menginstruksikan listrik, AC, air, dan internet hanya digunakan pada jam kerja. Bahkan, biaya jamuan makan yang sebelumnya mencapai Rp5 miliar akan dipotong drastis.
“Cukup sediakan minuman. Kalau butuh makanan, masak sendiri. Tidak perlu katering mewah,” tegasnya.
Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas
Meski berbagai pos belanja dipangkas, Dedi memastikan pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti. Jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, hingga penerangan jalan umum tetap jadi prioritas.
“Jalan harus halus, jembatan harus bagus, sekolah tidak boleh rusak, PJU harus menyala. Itulah wujud pelayanan nyata,” ucapnya. (hasan)
Editor : Hasan Bashri