RadarMadura.id — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Pemprov Jabar tetap mengutamakan pelayanan publik, meski harus menghadapi penurunan dana transfer dari pusat pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,458 triliun.
Dedi menyebut, efisiensi besar-besaran menjadi langkah yang tidak bisa dihindari agar pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap berjalan.
“Dana transfer pusat ke Jabar pada 2026 penurunannya mencapai Rp2,458 triliun. Namun pembangunan layanan dasar masyarakat tetap jalan, tidak boleh dikurangi,” kata Dedi di Bandung, Kamis 25 September 2025.
APBD Jabar 2026 Turun Jadi Rp28,6 Triliun
Penurunan dana transfer tersebut membuat APBD Jawa Barat yang semula diproyeksikan Rp31,1 triliun direvisi menjadi Rp28,6 triliun.
Beberapa pos anggaran yang terdampak antara lain:
1. Dana Bagi Hasil (DBH) turun dari Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar dihapus.
4. DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terkoreksi dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun.
CPNS 2026 Ditunda, Belanja Pegawai Dipangkas Rp768 Miliar
Dampak terbesar efisiensi ini adalah penundaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026.
Belanja pegawai akan dikurangi sebesar Rp768 miliar.
“Kalau tidak ada kegiatan pembangunan, ASN-nya juga akan menganggur. Jadi percuma kita angkat CPNS baru,” tegas Dedi.
Selain itu, belanja hibah juga turun dari Rp3,03 triliun menjadi Rp2,3 triliun.
Khusus hibah pendidikan, anggaran dialihkan menjadi beasiswa langsung bagi siswa kurang mampu.
Bantuan keuangan untuk kabupaten/kota dikurangi dari Rp2 triliun menjadi Rp1,2 triliun, sementara belanja barang dan jasa ditekan dari Rp7,6 triliun menjadi Rp5 triliun.
Instruksi Hemat Listrik Hingga Stop Jamuan Mewah
Dedi juga menginstruksikan seluruh dinas melakukan penghematan operasional. Listrik, AC, air, dan internet hanya boleh digunakan saat jam kerja.
Bahkan, biaya jamuan makan yang selama ini mencapai Rp5 miliar akan dipangkas drastis.
“Kita cukup sediakan minuman saja. Kalau perlu makanan, masak sendiri pakai jasa tukang masak. Tidak perlu katering,” ujarnya.
Infrastruktur Tetap Jadi Prioritas
Meski banyak pos belanja dipangkas, Gubernur memastikan anggaran untuk pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, dan penerangan jalan umum tetap aman.
Ia menegaskan efisiensi ini adalah strategi agar masyarakat tetap merasakan kehadiran pemerintah.
“Jalan harus halus, jembatan harus bagus, sekolah tidak boleh rusak, PJU harus menyala. Kita tetap harus prima melayani rakyat, walau anggaran menurun,” tegas Dedi. (hasan)
Editor : Hasan Bashri