RadarMadura.id - Pemerintah memberikan kabar gembira bagi jutaan pekerja di Indonesia. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 dipastikan akan kembali disalurkan hingga akhir tahun, tepatnya untuk kuartal III dan IV.
Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi global.
Riznaldi Akbar, Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa keputusan perpanjangan BSU diambil karena program ini terbukti efektif pada penyaluran sebelumnya.
Bantuan akan tetap diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan dan dicairkan sekaligus dengan total Rp600 ribu per penerima.
Baca Juga: Afirmasi Terakhir, 5 Kriteria Tenaga Honorer yang Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu Tahun 2025
Dampak Positif Penyaluran BSU Sebelumnya
Pada kuartal II 2025, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp10,72 triliun untuk program ini. Dana tersebut menyasar 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta dan 565 ribu guru honorer.
Hasil evaluasi menunjukkan, BSU mampu membantu menahan penurunan konsumsi rumah tangga dan menggerakkan ekonomi lokal, terutama di sektor UMKM.
Melihat hasil positif itu, pemerintah optimistis penyaluran pada kuartal III dan IV akan memberi efek serupa. Apalagi, pencairan BSU kali ini bertepatan dengan periode belanja besar menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Baca Juga: Uji Coba Payment ID Dimulai 17 Agustus, Pemerintah Siapkan Era Baru Penyaluran Bansos Digital
Stimulus Fiskal untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi
BSU menjadi bagian dari strategi stimulus fiskal pemerintah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil di kisaran 5 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah telah menyiapkan total stimulus senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, dan program perumahan FLPP.
Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar, serta mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target Rp287,8 triliun pada semester kedua 2025.
Baca Juga: Ada Skema Baru Tes CPNS 2025: Bisa Kapan Saja, Hasil Berlaku 2 Tahun, Peserta Bisa Ulang Subtes
Ruang Fiskal Masih Aman
Dengan APBN 2025 yang memiliki kapasitas fiskal hingga Rp2.121 triliun, pemerintah menegaskan siap melanjutkan berbagai program stimulus yang langsung menyentuh masyarakat.
Fokusnya adalah menjaga daya beli, menggerakkan sektor riil, dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di tengah tantangan global.
Perpanjangan BSU ini sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah terus hadir memberikan dukungan nyata bagi pekerja dan keluarga mereka, bukan hanya untuk meredam tekanan ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi pertumbuhan di masa depan. (hasan)
Editor : Hasan Bashri