Ponorogo – Kementerian Sosial kembali menegaskan bahwa program bantuan sosial atau bansos bukanlah solusi permanen, melainkan langkah sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebelum diarahkan menuju kemandirian.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam dialog bersama ratusan pilar sosial dari Kabupaten Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 435 peserta dari berbagai unsur pilar sosial seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Tagana, Pordam, hingga pendamping rehabilitasi sosial.
Baca Juga: Informasi Terbaru PPPK Paruh Waktu: ASN Rasa Honorer? Ini Fakta yang Wajib Kamu Tahu!
Dialog ini menjadi wadah penguatan visi Kemensos dalam mengarahkan penerima manfaat agar tidak bergantung secara terus-menerus pada bantuan, melainkan terdorong menuju kemandirian ekonomi.
Menteri Sosial menekankan bahwa evaluasi terhadap penerima bansos terus dilakukan, khususnya bagi kelompok usia produktif. Pemerintah melakukan peninjauan secara berkala setiap lima tahun untuk menilai kelayakan penerima dalam beralih ke program pemberdayaan.
Jika dianggap layak, mereka akan diarahkan ke program pemberdayaan masyarakat. Namun, bila tidak, bansos tetap disalurkan sesuai dengan ketentuan.
Pemerintah kini menaruh perhatian lebih besar terhadap aspek pemberdayaan, terutama dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, yang bertugas memperkuat inisiatif-inisiatif kemandirian di tingkat akar rumput.
Baca Juga: CPNS 2025 Ditiadakan, Pemerintah Hanya Buka Formasi PPPK di Beberapa Instansi Ini
Di sisi lain, Menteri Sosial juga menyoroti pentingnya penggunaan bansos sesuai dengan peruntukannya.
Setiap jenis bantuan memiliki target yang spesifik, seperti bantuan untuk ibu hamil yang harus digunakan untuk asupan gizi, bantuan balita, lansia, dan penyandang disabilitas yang diarahkan pada kebutuhan dasar mereka.
Kemensos menginstruksikan para pendamping di lapangan agar aktif membina keluarga penerima manfaat.
Mereka bertugas memastikan bantuan digunakan sebagaimana mestinya, bukan untuk konsumsi yang tidak relevan.
Ini penting dalam menjaga efektivitas program sekaligus mencegah penyalahgunaan bantuan negara.
Salah satu tantangan serius yang dihadapi saat ini adalah temuan data yang menunjukkan lebih dari 600 ribu penerima bansos diduga terlibat dalam praktik judi online. Sekitar 300 ribu di antaranya merupakan peserta PKH.
Pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan penyaluran terhadap 230 ribu penerima. Sisanya masih dalam proses verifikasi, termasuk kemungkinan penyalahgunaan identitas oleh pihak ketiga.
Evaluasi dan pemutakhiran data terus dilakukan secara kolaboratif bersama Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, dan berbagai pihak lainnya. Data yang valid menjadi kunci utama dalam menyalurkan bansos secara tepat sasaran.
Dengan dinamika sosial yang terus berubah—seperti kelahiran, kematian, perpindahan, hingga pernikahan—pembaruan data dilakukan secara triwulan dan berbasis data terbaru dari BPS.
Baca Juga: Gaji PPPK Paruh Waktu Naik Sesuai UMP, Skema Baru ASN 2025 Makin Diminati
Dalam dialog tersebut, para pendamping PKH juga menyampaikan berbagai masukan terkait beban kerja di lapangan.
Salah satunya adalah tantangan penumpukan tugas pada waktu tertentu, mulai dari pendampingan Sekolah Rakyat, pemeriksaan tumbuh kembang anak, hingga penanganan kasus sosial.
Para pendamping berharap adanya penjadwalan kerja yang lebih terstruktur agar mereka dapat menjalankan peran dengan lebih optimal.
Selain itu, apresiasi juga disampaikan oleh para pendamping atas dukungan pemerintah daerah dan pusat yang telah memberikan perlengkapan kerja.
Dukungan tersebut dinilai sangat membantu dalam menjalankan tugas, sekaligus menjadi motivasi untuk menyukseskan program nasional ke depan.
Menutup dialog, Menteri Sosial mengajak seluruh pilar sosial untuk terus menjaga integritas, disiplin terhadap regulasi, dan memperkuat sinergi lintas sektor. Ia optimistis, dengan konsistensi pembaruan data dan komitmen dari seluruh unsur sosial, penyaluran bansos akan semakin tepat sasaran dan tujuan besar pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan. (hasan)
Editor : Hasan Bashri