RadarMadura.id - Bayangkan seorang anak dari keluarga buruh harian yang bermimpi jadi guru, tapi tak sanggup bayar sekolah.
Atau seorang tenaga honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, namun tak kunjung diangkat jadi ASN.
Di tahun 2025, dua kabar baik datang untuk mereka. Negara akhirnya membuka jalan: Sekolah Rakyat dan PPPK Paruh Waktu.
Keduanya bukan sekadar program, tapi peluang hidup baru.
Baca Juga: CPNS 2025 Siap Dibuka: Pemerintah Siapkan ASN Digital dan Adaptif Lewat Skema Seleksi Baru
Sekolah Rakyat: Jalan Baru untuk Anak yang Hampir Menyerah pada Mimpi
Di tengah mahalnya biaya pendidikan, pemerintah akhirnya meluncurkan program Sekolah Rakyat, khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Melalui kebijakan ini, Sri Mulyani mengucurkan dana hingga Rp 2,14 triliun untuk menghadirkan pendidikan gratis, bermutu, dan inklusif.
Sejak 14 Juli 2025, 63 sekolah telah beroperasi dan menampung lebih dari 9.000 siswa. Targetnya? 159 sekolah aktif hingga akhir tahun.
“Kami tidak ingin ada anak yang gagal sekolah hanya karena orang tuanya miskin,” ujar Sri Mulyani lewat unggahan pribadinya.
Ini bukan proyek jangka pendek. Pemerintah memastikan anggaran akan ditambah pada 2026 agar program ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak anak.
PPPK Paruh Waktu: Peluang Kedua bagi Pejuang Honorer
Tak semua orang bisa langsung sukses. Bagi ribuan pelamar CPNS dan PPPK yang gagal seleksi tahun 2024, kini hadir kabar harapan: mereka masih bisa diangkat menjadi ASN lewat skema PPPK Paruh Waktu.
Program ini ditujukan bagi:
-
Pelamar yang ikut tes CASN 2024 namun gagal lolos formasi,
-
Honorer kategori R2 dan R3 yang masih aktif dan terdaftar di BKN.
Yang istimewa dari PPPK Paruh Waktu:
-
Jam kerja hanya 4 jam per hari
-
Kontrak tahunan dengan potensi perpanjangan
-
Gaji minimal sesuai UMP, tergantung wilayah kerja
Misalnya, gaji di:
-
Jakarta: sekitar Rp 5,39 juta
-
Papua: sekitar Rp 4,22 juta
-
Kalimantan Timur (IKN): sekitar Rp 3,52 juta
Dengan fleksibilitas ini, program ini cocok untuk mereka yang butuh bekerja sambil mengurus keluarga atau lanjut pendidikan.
Program yang Tak Hanya Memberi, tapi Memulihkan Harapan
Sekolah Rakyat dan PPPK Paruh Waktu bukan sekadar kebijakan anggaran. Ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada yang lemah, mereka yang sering kalah dalam kompetisi, atau tak pernah mendapat cukup ruang untuk berkembang.
Anak-anak dari desa terpencil kini punya peluang duduk di bangku sekolah yang layak. Para honorer yang hampir menyerah, kini tahu: jalan masih terbuka. (fadila)
Editor : Fadila An Naila