RadarMadura.id — Seleksi CPNS dan PPPK 2024 sempat digadang-gadang sebagai momen perekrutan terbesar dalam sejarah ASN Indonesia.
Pemerintah membuka jutaan formasi, menyasar hampir semua lini birokrasi, dari pusat hingga daerah.
Tapi siapa sangka, di balik gaung seleksi yang menggelegar itu, ribuan kursi justru tetap kosong, tanpa pelamar, tanpa peminat, dan akhirnya, tanpa pegawai.
Situasi ini seperti ironi: kebutuhan ASN terus meningkat, tapi formasi yang tersedia justru tak diminati.
Padahal, jutaan orang di luar sana menanti kesempatan menjadi bagian dari birokrasi negara.
Apakah karena sistem seleksi yang rumit? Atau karena pemerintah daerah salah membaca peta kebutuhan?
Dari total kebutuhan ASN nasional tahun 2024 sebanyak 2,3 juta formasi, hanya sekitar 250 ribu formasi CPNS yang benar-benar dibuka untuk seleksi.
Dan dari formasi yang tersedia itu, hanya 72 persen formasi CPNS serta 87 persen formasi PPPK yang berhasil terisi. Sisanya? Menguap begitu saja, karena tak ada satu pun pelamar yang datang.
Masalah ini bukan soal rendahnya minat masyarakat untuk menjadi ASN.
Justru sebaliknya, antusiasme publik sangat tinggi. Masalah utamanya terletak pada perencanaan formasi yang tidak presisi.
Banyak instansi mengajukan formasi untuk posisi yang bahkan tidak punya tenaga honorer atau pelamar potensial di wilayah tersebut. Akibatnya, formasi itu hanya tercantum di dokumen, tapi kosong saat pendaftaran.
Formasi yang tidak terisi bukan sekadar angka kosong. Ini berimplikasi langsung terhadap pelayanan publik.
Sekolah kekurangan guru, puskesmas kekurangan tenaga kesehatan, hingga kantor pemerintahan yang tetap padat pekerjaan karena kurang personel.
Belum lagi anggaran belanja pegawai yang sudah disiapkan namun tak terserap karena posisi tak kunjung terisi.
Pemerintah sebenarnya telah membuka peluang besar. Bahkan, 547 instansi ikut serta dalam seleksi CPNS 2024, mencakup 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah.
Ada juga alokasi khusus untuk proyek strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN). Tapi peluang tanpa pemetaan sumber daya manusia yang tepat justru menimbulkan kekosongan struktural.
Fenomena formasi kosong ini bukan pertama kali terjadi, namun belum ada langkah konkret yang benar-benar mengatasi akar masalahnya.
Dari tahun ke tahun, perencanaan formasi cenderung meniru pola lama, tidak didasarkan pada data mutakhir, dan minim dialog dengan pemerintah daerah soal kondisi ril di lapangan.
Sudah saatnya pemerintah, baik pusat maupun daerah, mulai membangun sistem pengajuan formasi yang berbasis data dan kebutuhan ril. Pendataan tenaga honorer harus diperkuat.
Wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjangkau pendidikan atau pelatihan ASN juga harus diberi prioritas pengembangan SDM.
Tanpa itu, setiap rekrutmen hanya akan jadi seremoni pengumuman, bukan pemenuhan kebutuhan.
Ratusan ribu formasi kosong di tengah jutaan pencari kerja adalah ironi yang tak boleh terus berulang.
Rekrutmen ASN semestinya jadi jembatan antara kebutuhan negara dan potensi anak bangsa.
Tapi jika sistemnya tak berubah, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan seleksi besar-besaran yang tetap menyisakan bangku-bangku kosong di ruang birokrasi. (hasan)
Editor : Hasan Bashri