BANGKALAN, RadarMadura.id – Isu banjir yang makin masif di Pulau Madura menjadi perhatian serius Abdul Halim, SH, MH, Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur.
Ia menyebut, penanganan banjir di empat kabupaten—Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep—tak bisa lagi dilakukan dengan solusi jangka pendek.
Dibutuhkan terobosan permanen, termasuk menghidupkan kembali rencana pembangunan Waduk Blega yang sempat tertunda sejak 2004.
“Dulu ada penolakan karena trauma sosial dari kasus Waduk Nepa. Tapi hari ini, intensitas banjir meningkat. Kalau tidak dimulai sekarang, korban dan kerugian akan terus bertambah,” ujar Halim dalam program Sapa Legislatif Radar Madura TV, yang tayang di kanal Radar Madura TV.
Waduk untuk Banjir, Pertanian, hingga Air Bersih
Rencana Waduk Blega akan melintasi tiga kecamatan: Blega, Galis, dan Konang.
Waduk ini tidak hanya dirancang sebagai pengendali banjir, tapi juga sebagai sumber irigasi, penyedia air bersih, dan potensi destinasi wisata.
Halim menegaskan bahwa pemerintah pusat seharusnya mengambil peran lebih besar karena proyek ini berskala nasional.
“Kita harus mencontoh kasus Sampang, di mana penanganan banjir bisa dilakukan setelah dukungan APBN hampir satu triliun rupiah turun,” katanya.
Normalisasi Sungai Bangkalan Jadi Pilot Project
Selain wacana waduk, Pemprov Jatim melalui dorongan Halim juga telah menginisiasi normalisasi sungai dari Burneh hingga Kota Bangkalan sepanjang 12 kilometer.
Proyek ini tidak hanya difokuskan pada pengerukan sedimentasi, tapi juga disiapkan untuk pembangunan taman dan jogging track yang dapat menunjang estetika dan aktivitas masyarakat kota.
“Konsep ini kita sebut sungai terkoneksi. Kita ingin wajah Bangkalan menyambut pendatang bukan dengan genangan air, tapi dengan taman indah dan sungai yang bersih,” kata Halim.
Proyek ini diproyeksikan menelan anggaran Rp40–50 miliar dan akan dikerjakan secara multiyears, dimulai pada 2025 atau 2026 mendatang.
Alih Fungsi Lahan Picu Krisis Ekologis
Halim menyoroti perubahan fungsi lahan sebagai penyebab utama krisis banjir.
Banyak daerah resapan kini berubah menjadi pemukiman dan kebun, memperburuk daya serap air.
Ia juga mengecam maraknya pembangunan liar di bantaran sungai tanpa izin teknis.
“Pemerintah kabupaten tidak bisa lempar tangan. Sungai memang domain provinsi, tapi pemeliharaan, edukasi ke masyarakat, dan pengawasan di lapangan adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Dukungan Masyarakat Jadi Kunci
Dalam penutupan wawancara, Halim menekankan bahwa kebijakan apa pun tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat.
Ia meminta warga untuk menjaga sungai, tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut mengawasi keberlangsungan proyek normalisasi.
“Ketika sungai bersih dan alirannya lancar, bukan hanya banjir yang dicegah. Tapi nilai ekonomi juga bisa tumbuh. Warung, pariwisata, dan kenyamanan kota ikut meningkat,” pungkas Halim.
???? Simak wawancara lengkap Abdul Halim di YouTube Radar Madura TV: https://www.youtube.com/watch?v=IUS1FAOQrPk
Editor : Abdul Basri