BATU, RadarMadura.id – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar sosialisasi jasa konstruksi di Golden Tulip Holland Resort Batu, Senin (5/2).
Kepala Dinas PRKPCK Provinsi Jatim I Nyoman Gunadi mengatakan, pekerjaan konstruksi butuh pengetahuan hukum kontrak kerja dan perhitungan harga satuan. Terdapat hak dan kewajiban antarpihak serta alokasi risiko yang diatur.
Termasuk, penerapan pemungutan PPN 11 persen dan perkembangan teknologi material dan peralatan baru.
”Pelaksana konstruksi diharapkan dapat memahami penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara,” ujarnya.
Kementerian PUPR merevisi Peraturan Menteri PUPR 1/2022 menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 8/2023.
Dijelaskan, penerapan hukum kontrak kerja konstruksi guna memahami hak dan kewajiban setiap pihak serta sebagai pengendali kegiatan konstruksi.
”Kami berharap, pelaksana konstruksi, baik penyedia jasa maupun pengguna jasa dapat mengetahui dan memahami dokumen kontrak konstruksi dan perkembangan perundang-undangan terbaru,” harapnya. (bam/bil)
Editor : Hendriyanto