JAKARTA, RadarMadura.id – Tidak terasasudah 10 tahun Presiden Joko Widodo memimpin jalannya pemerintahan. Bersamaan dengan itu, pada tahun depan estafet kepemimpinan nasional akan beralih dan berlanjut oleh pemerintahan berikutnya dari hasil Pemilu 2024.
Pada tahun depan pula, DPR akan dijabat oleh para anggota yang terpilih pada pemilihan legislatif (Pileg) 14 Februari 2024. ”Saya mendoakan, semua anggota yang ada di sini, dan mencalonkan kembali, bisa mendapatkan amanah dari rakyat di dapilnya masing-masing,” harapan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah.
Bagi Said, 2024 mendatang menjadi tonggak penting. Sebab, anggota dewan menjadi bagian dari peristiwa sejarah tersebut. Dengan begitu, dia mengajak semua wakil rakyat untuk memberikan legacy di tahun terakhir pemerintahan ini melalui berbagai program konsolidatif di bawah kementerian koordinator (Kemenko).
Menurut dia, agenda konsolidasi program-program K/L di bawah Kemenko sangat penting. Alhasil, sebagai jalan untuk memastikan berbagai program strategis berjalan lancar. Mengingat sebagian menteri menjadi calon anggota legislatif, bahkan menjadi calon presiden dan wakil presiden.
Banggar DPR mencatat, ada 8 arah kebijakan dari Rencana Kerja Pemerintah pada 2024. Delapan arah kebijakan itu terdiri atas; pertama, pemerintah menargetkan pengurangan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Agenda ini memerlukan bauran kebijakan antara kementerian dan lembaga dibawah Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian. Selain itu, penting memastikan konvergensi kebijakan antara K/L terirama dengan baik mencapai target.
Arah kebijakan kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan rakyat. Sebab, sudah 20 tahun kita mengafirkan kebijakan pendidikan karena mandat konstitusi anggaran pendidikan nasional sebesar 20 persen dari belanja APBN. Tiap tahun belanja pendidikan meningkat. Namun angkatan kerja kita masih 54 persen lulusan SMP ke bawah. Angka harapan hidup rakyat Indonesia memang meningkat, tapi sangat melandai. Indonesia menempati peringkat 115 dunia dengan skor 71,85, sementara 10 negara tertinggi harapan hidupnya seperti Jepang, Singapura dan negara-negara Skandinavia memiliki skor di atas 80. Hal ini menjadi tantangan serius. Padahal, kita telah mengafirmasi anggaran kesehatan 5 persen dari belanja APBN di luar gaji.
Arah kebijakan ketiga, yakni terus melakukan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. Program ini sangat penting, mengingat dalam satu dekade ini kita terus mengalami de-industrialisasi. Kita harus cegah Indonesia mengalami de-industrialisasi lebih dini. Oleh sebab itu, agenda mengawinkan riset-riset terapan oleh berbagai tenaga akademis yang handal dengan industri sangat penting. Langkah ini untuk membuat berbagai inovasi produk industri, khususnya yang menopang potensi ekonomi kita seperti sektor maritim, energi, tambang dan pertanian.
Arah kebijakan keempat, yakni penguatan daya saing usaha, khususnya dilevel pelaku UMKM. Sebab, sektor ini yang menyerap tenaga kerja sangat besar. Kita ingin agar UMKM tidak jago kandang. Kontribusi ekspor non migas dari UMKM tahun lalu masih 15 persen. Padahal, tetangga kita seperti Thailand sudah mencapai 29 persen, Singapura bahkan 41 persen, lebih gila lagi Tiongkok mencapai 60 persen. Oleh sebab itu, peran konsolidasi Kemenko PMK dan Perekonomian sangat penting memastikan K/L di bawah koordinasinya bisa saling sinergis.
Agenda kebijakan kelima adalah pembangunan rendah karbon dan transisi energi. Hal ini menjadi fokus kita bukan lantaran kita terikat dengan Paris Agreement yang telah kita ratifikasi melalui Undang-Undang 16/2016. Lebih dari itu, kita perlu melakukan transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan. Upaya ini sebagai jalan keluar kita dari jebakan energi fosil yang membuat APBN berdarah-darah tatkala harga minyak dunia melambung. Ekosistem mobil dan motor listrik harus nyata progresnya pada tahun depan.
Arah kebijakan keenam yakni percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Kita harus lebih fokus pembangunan infrastruktur pada target pada penurunan ICOR (Incrimental Capital Output Rasio) dibawah 6 persen. Sebab negara negara tetangga kita rata rata dibawah 5 persen. Situasi ini bisa membuat iklim investasi berbiaya mahal, dampaknya produk produk kita tidak bisa bersaing di pasar global.
Sementara, arah kebijakan ketujuh mendorong percepatan pembangunan IKN. Pembangunan IKN telah menjadi mandat undang undang. Presiden Jokowi ingin menjadi IKN sebagai legacy beliau. IKN juga wujud komitmen kita meletakkan pembangunan dengan pendekatan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. IKN sangat mengurangi carrying capacity Jakarta. Menko Marinves dan Menko Perekonomian memiliki peran penting atas suksesnya pembangunan IKN.
Terus arah kebijakan kedelapan yakni memastikan pelaksanaan pemilu 2024 berlangsung tertib dan demokratis. Pemilu 2024 bisa menjadi momentum pemerintah untuk membalikkan tudingan berbagai pihak bahwa demokrasi di periode kedua Presiden Jokowi menurun. Penegasan cawe-cawe dalam pemilu 2024 oleh Presiden Jokowi adalaha cawe-cawe sebagai negarawan yang tidak ingin karena pemilu terjadi segregasi sosial yang tajam, yang rentan mengoyak persatuan nasional. Menkopolhukam memiliki peran penting atas pelaksanaan pemilu 2024 nanti.
Atas pengantar RKA itu, Said menginginkan bisa dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing Menko. Tujuannya, agar segera melakukan penajaman dan pendalaman dari RKA para Menko. (*/daf)
Editor : Abdul Basri