Ketua Pengurus Wilayah PGMNI Jawa Timur Moh. Ali Muhsin mengaku datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ratusan ribu guru madrasah, khususnya yang ada di Jawa Timur. PGMNI berpendapat, keluhan para guru madrasah tersebut perlu disampaikan pada DPR RI dan pemerintah pusat.
”Kami datang ke sini (Jakarta) memang seorang diri. Akan tetapi, di belakang saya ada ribuan, ratusan ribu, bahkan puluhan ribu aspirasi yang harus saya sampaikan dalam kesempatan yang terhormat ini,” ucap Moh. Ali Muhsin disambut tepuk tangan rekan-rekannya.
Pria yang juga berprofesi sebagai jurnalis tersebut berpendapat, anggaran yang dialokasikan untuk guru madrasah belum adil jika dibandingkan dengan guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaa, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kebijakan yang dibuat pemerintah bagi guru madrasah juga dinilai sebelah mata.
”Guru-guru madrasah, kalau tadi dikatakan ada yang (gajinya) Rp 75 ribu per bulan, Rp 55 ribu per bulan, dan di Jawa Timur itu bahkan ada yang Rp 25 ribu. Ironisnya, ada (guru madrasah) yang tidak (dikasi honor) sama sekali. Karena itu, saya kira ini sudah tidak adil. Guru madrasah dipandang sebelah mata,” tambahnya.
Ali Muhsin berharap Komisi X DPR RI dapat mengawal dan memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah. Sebab, guru madrasah belum sejahtera dan nasibnya benar-benar memprihatinkan. ”Saya berharap komisi X DPR RI mendengar dan memperjuangkan aspirasi guru madrasah. Sehingga, anggaran yang dialokasikan untuk guru madrasah bisa lebih besar,” ucapnya.
Ali Muhsin juga menyoroti keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi atau insentif guru madrasah dari Kementerian Agama (Kemenag). Bahkan, masih banyak hak-hak guru madrasah yang tidak terbayar atau belum dipenuhi oleh negara. ”Pembayaran (tunjangan) sertifikasi sering terlambat. Padaha, itu satu-satunya harapan guru madrasah,” katanya.
”Beberapa waktu lalu, menjelang bulan Ramadan, tunjangan itu sangat ditunggu-tunggu guru madrasah untuk beli beras dan minyak goreng. Ternyata tidak cair. Sedih guru madrasah,” tambah Ali Muhsin.
Ke depan, dia berharap pemerintah dan DPR bisa memperhatikan kesejahteraan guru madrasah. Dengan begitu, nasib dan kesejahteraannya bisa lebih baik. Salah satu caranya, dengan mengangkat guru madrasah yang berstatus tenaga honorer menjadi PPPK. Atau jika memungkinkan, menganggarkan insentif khusus bagi guru madrasah.
Ketua Umum PB PGMNI Hery Purnama mengungkapkan, gaji guru madrasah yang berstatus honorer sangat memprihatinkan. Dia meminta Komisi X DPR RI memperjuangkan gaji guru honorer yang masih jauh di bawah standar. ”Kalau insentif guru madrasah ditambah, saya yakin negara akan mendapatkan keberkahan. Negara akan semakin hebat. Sebab, guru madrasahnya sejahtera, hebat, dan bermartabat,” ucapnya.
Hery prihatin dan sedih setelah mengetahui pendapatan guru madrasah sangat kecil. Akibatnya, mereka terkadang merasa malu untuk mengakui dirinya sebagai guru madrasah. ”Ada yang Rp 75 ribu loh gaji guru madrasah, satu bulan loh itu,” ucapnya.
Dia mengajak kepada sejumlah pengurus wilayah PGMNI untuk datang langsung ke Komisi X DPR RI guna menyampaikan aspirasi guru madrasah di seluruh Indonesia. ”Terima kasih sudah mau menerima kami, mengundang kami, dan terima kasih sudah menerima keluh kesah kami,” tukas Hery.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengucapkan terima kasih kepada PGMNI karena telah menyampaikan aspirasi guru madrasah. Terutama berkenaan dengan kesejahteraan guru madrasah. Dia berjanji akan memperjuangkan aspirasi guru madrasah. ”Termasuk PPPK untuk guru madrasah. Nanti akan kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan sejumlah instansi terkait,” pungkasnya. (sin/yan) Editor : Abdul Basri