BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melanjutkan program universal health coverage (UHC).
Anggaran yang disiapkan untuk program kesehatan gratis tersebut Rp 55 miliar.
Namun, anggaran diprediksi masih kurang.
Sebab, dana yang melekat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan tersebut digadang-gadang hanya bisa membayar premi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dibayarkan pemkab selama sembilan bulan.
Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinkes Bangkalan Miftahul Jannah menyatakan, anggaran program UHC Rp 55,5 miliar.
Namun, pagu dana dipastikan tidak bisa mengakomodasi premi penerima bantuan iuran daerah (PBID) selama setahun
”Karena pagu anggaran itu juga digunakan untuk membayar tagihan tahun sebelumnya, yang belum terbayarkan. Nilainya Rp 7 miliar,” terangnya.
Peserta JKN pernah melebihi seratus persen. Sehingga, biaya iuran yang ditanggung pemkab juga cukup besar.
Namun, program UHC sangat membantu masyarakat untuk mendapat akses layanan.
”Ini menjadi PR bagi kami untuk berupaya mencari tambahan anggaran dalam program UHC,” harapnya.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Bangkalan Bambang Budi Mustika menyatakan anggaran UHC yang disiapkan sudah cukup besar.
Namun, anggaran itu tidak cukup untuk membayar iuran BPJS selama satu tahun ke depan.
Mantan Kadispendik Bangkalan itu mengeklaim pemkab sudah mengantisipasi kekurangan anggaran itu.
Yakni, dengan melakukan perubahan peraturan bupati (perbup). Salah satunya dengan memperketat persyaratan untuk mengakses program UHC.
”Kami sudah mengusulkan peraturan tersebut,” katanya. (din/jup)
Editor : Fatmasari Margaretta