SAMPANG, RadarMadura.id – Pengelolaan dana desa (DD) Baruh, Kecamatan Sampang, kembali bermasalah.
Inspektorat Sampang menemukan proyek fiktif yang bersumber dari DD Baruh 2023. Proses audit realisasi program DD Baruh tersebut dilakukan pada 2024.
Audit realisasi DD Baruh 2023 mendapat atensi Inspektorat Sampang.
Sebab, pada 2021 terdapat penyimpangan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) DD di desa tersebut.
Mantan kepala desa dan bendahara Desa Baruh divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) tersebut.
Inspektur Inspektorat Sampang Ariwibowo Sulistyo mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi desa yang masuk kategori rawan penyimpangan realisasi DD.
Utamanya, desa yang mendapat porsi DD besar dan ada laporan dari masyarakat. Menurutnya, Desa Baruh termasuk rawan penyimpangan DD.
Karena itu, pada 2024 pihaknya melakukan audit realisasi DD 2023.
Desa tersebut menjadi sasaran audit lantaran sebelumnya ada dua perangkat desa yang terlibat tipikor BLT DD.
”Kami melakukan audit Desa Baruh tidak melihat Pj Kadesnya. Yang dilihat yakni realisasi DD-nya,” ujarnya.
Dia mencatat, selama 2023 Pj Kades Baruh diganti tiga kali. Meski begitu, pergantian Pj Kades tersebut tidak memengaruhi proses audit.
Audit dilakukan untuk memastikan benar tidaknya realisasi DD Baruh 2023.
Ari membeberkan, ada sejumlah temuan dari hasil audit realisasi DD 2023 di Desa Baruh.
Di antaranya terdapat beberapa pekerjaan yang bersumber dari anggaran DD yang tidak dikerjakan alias fiktif. Meski tak dikerjakan, tapi di-SPj-kan.
”Hasil audit pada 2024 dilakukan di sejumlah desa. Temuan paling besar yakni di Desa Baruh,” bebernya.
Sayangnya, Ari tidak menyebut secara detail anggaran proyek fiktif tersebut.
Alasannya, pihaknya dibatasi aturan untuk menyampaikan informasi hasil audit yang harus dipatuhi.
Dia memastikan, temuan kerugian negara mencapai ratusan juta.
”Mayoritas alokasi DD di Desa Baruh dialokasikan untuk fisik, seperti pembangunan jalan, pelengsengan, dan lain-lain. Kami sudah meminta agar mereka mengembalikan ke kas desa,” ungkapnya.
Ari menuturkan, hingga sekarang kerugian negara yang dikembalikan 78 persen.
Pihaknya terus mengawal proses pengembalian kerugian negara hingga seratus persen.
”Jika dalam jangka waktu 60 hari belum 100 persen terhitung dari Kamis (9/1), kami akan berkoordinasi dengan Kejari Sampang,” tegasnya.
Sebelumnya, Kades dan bendahara terbukti menyelewengkan BLT DD Baruh.
Namun, hal itu tidak dijadikan pelajaran oleh pejabat setelahnya.
Pj Kades yang melanjutkan roda pemerintahan di desa tersebut tidak hati-hati dalam merealisasikan DD.
Baca Juga: Gunakan Gerobak Kontainer, Omzet Bisnis Jualan Makanan dan Minuman Raup Belasan Juta
Seharusnya, lanjut Ari, Pj Kades lebih hati-hati dalam merealisasikan DD. Sebab, mereka adalah ASN yang dianggap paham administrasi.
Inspektorat mengingatkan agar perangkat desa tidak main-main dan berhati-hati dalam merealisasikan DD.
”Kami tidak ingin temuan ini terulang. Tapi, kalau permintaan pengembalian kerugian tidak diperhatikan dan tak ada efek jera, kami dan kejaksaan akan turun bersama untuk menindaklanjutinya,” terang Ari.
Anggota DPRD Sampang Toipul Minan menyampaikan, setiap tahun inspektorat melakukan audit realisasi DD yang bermasalah.
Jika desa mengulangi kesalahan dalam pengelolaan DD, berarti desa tersebut memang nakal.
”Seharusnya semua program itu dikerjakan. Terlepas dari segi kualitas dan volumenya kurang, bisa diperbaiki jika terdapat temuan,” bebernya.
Toipul menyayangkan adanya temuan proyek DD fiktif di Desa Baruh.
Sebab, sebelumnya ada kasus penyelewengan BLT DD yang dilakukan Kades dan bendaharanya. Menurutnya, proyek fiktif tersebut masih tindak pidana.
”Kami di komisi I akan menindaklanjuti informasi temuan proyek fiktif di desa itu,” paparnya.
Pj Kades Baruh Abdul Fatah membenarkan jika inspektorat telah melakukan audit realisasi DD 2023 di desanya.
Program yang diaudit sebelum dirinya menjabat di desa tersebut. ”Waktu itu masih dipimpin oleh Pj Kades sebelumnya,” tuturnya.
Dia tidak memungkiri hasil audit inspektorat terkait temuan kerugian negara atas realisasi DD 2023. Total kerugian negara berkisar Rp 300 juta.
”Tapi kerugiannya sudah dikembalikan oleh Pj sebelumnya sebesar 90 persen. Selebihnya masih terdapat kendala NPWP,” ungkapnya.
Koran ini juga menghubungi Pj Kades Baruh 2023 Sunardi. Sayang, upaya konfirmasi JPRM belum berhasil.
Dia tidak merespons saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp. (bai/bil)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti