PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dua tahun sebelum Reformasi 1998, Masrukin menginjakkan kaki kali pertama di Bumi Gerbang Salam. Bukan dalam rangka berlibur atau silaturahmi ke kerabat, melainkan untuk menunaikan tugas sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Pria kelahiran 4 November 1969 tersebut mengemban tugas yang tidak sepele. Yakni, diberi tanggung jawab sebagai penjabat (Pj) Lurah Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu. Saat itu situasinya cukup mencemaskan karena berada pada masa transisi.
”Tahun 1996 saya lolos diterima jadi PNS dan diamanahi jabatan Pj Lurah. Semuanya masih saya ingat,” tutur Masrukin saat diwawancarai Jawa Pos Radar Madura (JPRM).
Sebagai pendatang, Masrukin tentunya membutuhkan penyesuaian atau adaptasi. Awal-awal tinggal di Pamekasan, pria asal Kota Malang itu memakai konsep running by the way. Terutama saat menyesuaikan diri dengan kultur warga Madura, khususnya Pamekasan.
”Saya kan saat itu belum fasih bahasa Madura, jadi pelan-pelan belajar. Setelah menguasai, saya mulai berkomunikasi dengan warga, tokoh, dan lain-lain. Saat itu saya masih bujangan,” tuturnya.
Menjadi Pj lurah pada era 90-an tidak semudah hari ini. Fasilitas terbatas, terutama teknologi sebagai salah satu penunjang kinerja. Yang paling membekas dari ingatan Masrukin adalah saat penyakit masyarakat (pekat) ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, kenakalan remaja, perjudian, dan lain-lain.
”Tapi, berkat kolaborasi pemerintah kecamatan dan para tokoh, dalam setahun bisa mengubah kebiasaan buruk warga. Karena masih bujangan, saya aktif berbaur dengan warga,” kenangnya.
Jabatan Pj lurah Barurambat Timur diemban Masrukin selama setahun. Sebab, pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 1997, dia mendapat kesempatan untuk kuliah magister di Universitas Brawijaya (UB) Malang. ”Istilahnya waktu tugas belajar,” sebutnya.
Akan tetapi, pada 2001, ayah dua anak itu ditugaskan kembali ke Pamekasan. Kali ini sebagai lurah Bugih, Kecamatan Kota Pamekasan. Situasinya tidak jauh berbeda, pada masa-masa transisi. Sebab, berada di bawah kendali Tentara Nasional Indonesia (TNI). ”Semuanya pulang, lalu saya akhirnya yang diamanahi sebagai lurah,” jelasnya.
Masrukin menceritakan, tugasnya kala itu benar-benar tidak mudah. Sebab, menjaga stabilitas dan kondisi masyarakat adalah salah satu tanggung jawab besar baginya. Apalagi, pada masa-masa itu Indonesia baru terbebas dari belenggu pemerintahan Orde Baru (Orba). ”Tapi karena sudah komitmen dan intens koordinasi, alhamdulillah tugas lancar,” terangnya.
Karier Masrukin makin moncer. Terbukti, pada 2004 dia dipercaya menjadi camat Tlanakan. Kemudian bergeser ke Kecamatan Pademawu dan camat Kota Pamekasan. ”Karier saya dari bawah. Tentunya, pengalaman dan ilmu yang diperoleh tidak sedikit. Yang penting jaga komunikasi dan koordinasi,” tuturnya.
Pada 2010, tepatnya pada periode kedua pemerintahan Bupati Achmad Syafi’ie Yasin, karier Masrukin kian naik. Dia dipercaya menjadi Kabag administrasi pemerintahan umum (adpum).
Saat menjabat Kabag adpum, suami Yenni Koeswardani itu belajar betul tentang tata pemerintahan, birokrasi, dan kebijakan. Dua tahun kemudian, dia didapuk sebagai kepala satpol PP. ”Saat di satpol PP tidak punya kantor. Fasilitas yang saya terima minim meski eselon II,” ujarnya.
Pada 2013, Masrukin diamanahi sebagai kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (bappemas dan pemdes). Dua jabatan besar berikutnya adalah sekretaris DPRD dan sekretaris kabupaten (Sekkab) Pamekasan.
Pertengahan 2023, DPRD Pamekasan mengusulkan Masrukin sebagai salah satu kandidiat Pj bupati karena Baddrut Tamam purnatugas pada Minggu (24/9). Masrukin bersaing dengan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Mohammad Alwy dan Kepala Diskominfo Nur Hidajatul Firdaus.
Bahkan, Gubernur Khofifah Indar Parawansa turut menyertakan namanya ketika akan diusulkan ke Kemendagri. Bersamaan dengan selesainya masa bakti Baddrut Tamam, Masrukin dilantik di Gedung Negara Grahadi Surabaya. ”Saya tidak menyangka sejauh ini,” ucapnya.
Bagi Masrukin, dipercaya sebagai Pj bupati Pamekasan sampai akhir 2024 adalah amanah sekaligus anugerah yang luar biasa. Di sisi lain, bebannya sangat berat. Lebih-lebih, menjelang pelaksanaan pilkada. Menjaga kondusivitas adalah salah satu program prioritas Masrukin. ”Saya juga harus memperhatikan batasan-batasan seorang Pj bupati. Namun, kebijakan dan program bupati sebelumnya, dalam hal ini Mas Tamam, akan saya lanjutkan,” janjinya.
Masrukin berpendapat, kesuksesan pelaksanaan program birokrasi itu bergantung intensitas koordinasi antar OPD. ”Saya berharap semua OPD bekerja bersama-sama, tidak jalan sendiri-sendiri. Sangat mustahil jika saya sendirian tanpa didukung eksekutif maupun legislatif,” tandasnya. (di/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Berta SL Danafia