JUPRI, Bangkalan, Jawa Pos Radar Madura
NAMA Islah Bahrawi muncul di mana-mana. Dia sangat lantang berbicara tentang isu-isu radikalisme dan terorisme. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) itu merupakan putra asli Pulau Garam.
Putra pasangan H. Bahrawi Qorib (almarhum) dan Hj. Faizah Zayyadi itu lahir 21 April 1971. Masa kecilnya dihabiskan di Kabupaten Bangkalan. Islah memulai pendidikan dasar di SDN Kranggan Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan, 1977.
Di usianya yang masih sangat belia, Islah harus jauh dari kedua orang tuanya. Sebab, mereka memilih tinggal di Jakarta karena menjadi incaran aparat. Pemicunya, melakukan kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di saat partai penguasa saat itu juga gencar melakukan kampanye.
”Saya tinggal dengan nenek dan kakek di Madura. Kakek saya itu satu angkatan dengan Kiai Asad Syamsul Arifin, Situbondo,” katanya.
Setelah menamatkan pendidikan dasar, Islah melanjutkan ke SMPN 1 Blega. Perjalanan intelektualnya berlanjut ke SMAN 2 Bangkalan dengan sambil nyantri di Pondok Pesantren Syaikhona Muhammad Kholil, Demangan.
Kemudian, pada 1989 setelah lulus SMA, Islah menyusul orang tuanya ke Ibu Kota. Di Jakarta dia melanjutkan studi Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Nasional (Unas). Studi di Unas dilakukan dengan penuh perjuangan. Sebab, orang tuanya berasal dari kalangan menengah ke bawah. ”Orang tua saya penjual besi tua. Tapi, betul-betul kelas kecil,” ujarnya.
Keterbatasan ekonomi mengharuskan Islah bekerja untuk meringankan beban orang tua. Dia wartawan Suara Pembaruan. Pekerjaan itu dijalani sekitar 2,5 tahun untuk membiayai kuliah. Kemudian berkolaborasi dengan seorang temannya untuk mendirikan perusahaan kontraktor pameran.
Setelah kuliah ia menikah pada 1997 dan naik haji di tahun yang sama. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada 1999, bisnis yang dikembangkan gulung tukar akibat krisis moneter. Saat itu, suami Musdalifah terlilit banyak utang. ”Kurang lebih sekitar Rp 400 juta, jumlah yang sangat besar di zamannya,” katanya.
Kondisi itu mengharuskan Islah memutar otak. Akhirnya dia memilih hijah ke negeri Paman Sam untuk bekerja. Mengikuti program pemberangkatan mahasiswa ke Amerika serikat agar memperlancar untuk mendapatkan visa yang berlaku hanya satu tahun.
Status visa pelajarnya mengharuskan Islah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat. Namun ketika tiba di Virginia, lembaga yang dituju, nama Islah tidak ada. Dengan sisa uang yang dimiliki, Islah kemudian pergi ke New York.
The City That Never Sleep (julukan New York) dipilih karena dianggap sebagai kota besar. Sehingga, dia berharap bisa survive di New York meskipun tidak memiliki siapa-siapa. Namun, semua itu di luar ekspektasi. Selama tujuh bulan justru tidur di pinggir jalan.
Tidak hanya itu. Mantan aktivis HMI tersebut harus mengais sisa-sisa makanan. Sering berada di belakang restoran untuk menunggu sisa-sisa makanan yang tidak dihabiskan pemiliknya.
Saat musim dingin, Islah tidur di bawah mesin kendaraan taksi. Dengan cara seperti itu tubuhnya bisa marasakan kehangatan. ”Jadi saya benar-benar menjadi gembel saat itu. Kalau di Amerika saat musim dingin mobil itu dinaikkan ke landasan seperti alat mencuci mobil itu. Makanya, saya tidur di bawahnya agar hangat,” kenang Islah.
Setelah lebih setengah tahun menggembel di New York, Islah bekerja di salah satu restoran. Dia bertugas mencuci piring selama dua setengah bulan. Setelah memiliki cukup uang, dia memilih pindah ke California. ”Karena di situ ada salah satu warga Madura yang merupakan saudara dari ipar saya,” katanya.
Ketika visanya akan berakhir, dia mencari lembaga pendidikan. Yang dipilih lembaga baru, Zaytuna Institut. Peserta didiknya saat itu baru 9 siswa. Kala itu, Zaytuna Institut tengah gencar-gencarnya melakukan promosi. Setelah diterima di lembaga itu, visanya sebagai pelajar diperpanjang. Dia belajar sejarah dan filsafat Islam selama satu tahun (D-1).
Saat terjadi serangan bom Menara Kembar pada 2021, Islah berada di Amerika. Peristiwa itu membuat umat muslim di negeri Paman Sam kesulitan. Visanya tidak bisa diperpanjang dan diharuskan melapor setiap bulan ke Departemen Kehakiman. (*/luq) Editor : Abdul Basri