SUMENEP – Wacana provinsi Madura tidak hanya menjadi perhatian tokoh masyarakat Pulau Garam. Muhammad Farhat Abbas, pengacara yang sering muncul di layar kaca itu termasuk yang setuju dengan gagasan tersebut.
Museum Keraton Sumenep kedatangan tamu istimewa siang Rabu (25/4). Rombongan keluarga mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Abbas Said berkunjung ke tempat bersejarah tersebut. Dia mengajak putra keduanya, Muhammad Farhat Abbas, untuk menyusuri berbagai peninggalan kerajaan Arya Wiraraja itu.
Bagi penonton televisi, terutama info-info selebriti, tentu sudah akrab dengan Muhammad Farhat Abbas. Pria yang kerap berhadapan dengan isu-isu kontroversial itu memang kerap muncul di layar kaca. Apalagi profesinya sebagai pengacara yang selalu tampil flamboyan, membuatnya digandrungi kamera televisi.
Di sela-sela kunjungan ke Sumenep, Jawa Pos Radar Madura (JPRM) sempat mewawancarainya di museum. Tanpa ragu dia mengaku terkesan di Pulau Madura. Apalagi masyarakat Madura, khususnya Sumenep, sangat memegang teguh ajaran-ajaran agama dan budaya.
Selain membahas soal budaya, dia mengaku tertarik dengan wacana provinsi Madura. ”Saya doakan suatu saat Madura jadi provinsi sendiri. Provinsi Madura. Keren itu,” katanya penuh semangat.
Ada beberapa alasan mengapa Madura harus menjadi provinsi. Pertama, menurutnya, Madura sangat luas. Bahkan, dia harus naik pesawat untuk tiba di kabupaten paling timur Pulau Garam tersebut. ”Karena luas sekali. Saya ke sini harus naik pesawat sekitar setengah jam,” tegas pria kelahiran Tembilahan, Indragiri Hilir pada 22 Juni 1976 itu.
Alasan kedua, jumlah penduduk Madura cukup besar. Saat ini warga yang tinggal di Pulau Garam sekitar empat juta orang. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibanding dengan provinsi-provinsi baru melakukan pemekaran.
”Penduduk Gorontalo satu juta, Bangka Belitung satu juta. Sedangkan di Madura ini penduduknya satu pulau empat juta, empat kali Gorontalo. Harusnya jadi empat provinsi. Tapi itu belum terjadi,” paparnya.
Dia juga menilai Madura memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Banyak tokoh nasional yang lahir dari Pulau Garam. Karena itulah dia berharap agar masyarakat Madura terus berjuang mewujudkan terbentuknya provinsi.
Perjuangan itu bisa dilakukan secara formal dan nonformal. Secara formal bisa melalui wakil rakyat di DPRD Jawa Timur. ”Harus ada usulan dari DPRD dan gubernur Jawa Timur ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI,” tegasnya.
”Memang Kemendagri dan Komisi II sedang menghentikan pemekaran. Pemekaran dianggap tidak membawa dampak positif terhadap kemajuan daerah. Tapi untuk Madura harusnya diprioritaskan,” tambahnya.
Secara nonformal, organisasi-organisasi atau gerakan kultural pembentukan provinsi Madura harus terus digalakkan. Jika gerakan itu terus dilakukan, suatu saat nanti akan berhasil. Syarat formal harus dipenuhi. Salah satunya yaitu membentuk satu kabupaten/kota lagi. Sebab, syarat untuk menjadi provinsi harus terdiri dari lima kabupaten/kota. ”Dan seharusnya berjuang lo. Sulawesi Barat bisa. Gorontalo bisa, Bangka Belitung bisa. Masa Madura tidak bisa?” sindirnya.
Dia juga menyindir Pemprov Jawa Timur yang tidak segera melepas Madura sebagai provinsi. Dia membandingkan dengan Jawa Barat yang sudah membentuk Provinsi Banten. Semestinya Madura juga bisa lepas dari Jawa Timur sebagaimana Banten lepas dari Jawa Barat.
”Memang kalau hitungan matematis, bisa saja alasan rugi. Tapi kalau menurut saya, dengan tenaga ahli SDM Madura yang intelektual pasti bisa terkejar,” tegas pria yang hobi olahraga golf tersebut.
Yang tak kalah penting menurut dia, jika ingin maju, ibu kota Madura diletakkan di Sumenep. Alasannya, Sumenep merupakan kabupaten paling ujung di Madura. Secara geografis, Sumenep juga paling jauh dari ibu kota Provinsi Jawa Timur. ”Kalau terfokus di Pamekasan, otomatis yang besar kan hanya di sebelah sana, di sini kurang,” sarannya.
Tetapi secara geografis Sumenep lebih luas daripada kabupaten lain. Terutama karena ada 126 pulau. Bahkan, pada pertemuan dengan jaringan pengusaha nasional (Japnas) beberapa waktu lalu, Bupati A. Busyro Karim menyebut, seandainya Sumenep berpisah dari Jawa Timur, maka luasnya sama dengan Jawa Timur.
Saat dimintai komentar, Busyro menyatakan, wacana provinsi Madura butuh waktu yang panjang. ”Mungkin tidak perlu ditanggapi karena sampai sekarang masih koma yang namanya provinsi. Bukan titik, tapi masih koma,” katanya sembari tersenyum.
Editor : Abdul Basri