JAKARTA, RadarMadura.id – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dinilai berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, KUR turut membuka peluang penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat hingga pelosok desa.
Ekonom Senior sekaligus Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengapresiasi konsistensi BRI dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan sektor mikro dan kecil.
Menurutnya, akses pembiayaan tersebut penting untuk memperkuat daya tahan dan kapasitas usaha masyarakat.
"KUR ini sangat dibutuhkan untuk pelaku-pelaku ekonomi yang masuk kategori skala istilahnya tuh mikro dan kecil. Karena KUR itu kan fasilitas kredit untuk dunia usaha yang range-nya itu ya paling kecil mungkin Rp10 juta, paling besar Rp500 juta," kata Ryan di Jakarta, Rabu (19/8).
Baca Juga: UMKM Sumut Quinn Kitchen Tembus Pasar Global, Dilirik Buyer Singapura dan Belanda
Secara kinerja, penyaluran KUR BRI hingga semester I 2026 mencapai Rp103,81 triliun kepada 2 juta debitur. Penyaluran tersebut didominasi sektor produktif, terutama pertanian sebesar 42,68 persen dan perdagangan sebesar 32,34 persen, sementara 487 ribu debitur tercatat berhasil naik kelas atau mengalami graduasi.
Ryan menilai peningkatan volume penyaluran KUR dari waktu ke waktu menunjukkan kemampuan BRI dalam mendukung program pemerintah di sektor ekonomi kerakyatan. Menurutnya, capaian tersebut turut ditopang jaringan BRI yang mampu menjangkau masyarakat hingga pelosok daerah.
"Secara bertahap dari waktu ke waktu, volume penyaluran Kredit Usaha Rakyat BRI ini kan terus meningkat ya, terus membesar. Itu memberikan pertanda, memberikan indikasi kuat bahwa memang BRI mampu dan berhasil untuk me-support program pemerintah dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, itu melalui penyaluran KUR," ujarnya.
KUR BRI Ciptakan Lapangan Kerja
Menurut Ryan, manfaat KUR tidak hanya terlihat dari bertambahnya modal usaha, tetapi juga dari dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal.
Ketika kapasitas usaha meningkat, pelaku usaha memiliki peluang untuk menambah pekerja guna mendukung operasional bisnis.
Baca Juga: Dua Kali Lecehkan Anak Kandung, Warga Batumarmar Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
"Dampak KUR ke lapangan kerja itu sangat riil. Anda datang minta kredit kecil KUR Rp25 juta untuk renovasi tempat jadi restoran atau kafe. Terus banyaknya orang datang dan ngelayani sendiri repot, lalu Anda mulai merekrut tukang cuci piring, bagian melayani konsumen, sampai kasir. Nah, itulah namanya job creation," jelasnya.
Pertumbuhan usaha yang didukung pembiayaan juga berpotensi menciptakan efek berganda bagi ekonomi di sekitarnya. Ketika usaha berkembang dan tenaga kerja terserap, aktivitas ekonomi masyarakat ikut bergerak melalui peningkatan transaksi maupun kebutuhan terhadap bahan baku dan jasa pendukung.
Perluas Inklusi dan Literasi Keuangan
Selain memberikan akses permodalan, keberadaan BRI hingga tingkat pedesaan dinilai turut mendorong edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Kehadiran layanan perbankan membuat masyarakat semakin mengenal mekanisme pengelolaan keuangan secara formal.
Baca Juga: 6.249 KPM Program Keluarga Harapan dan BPNT Diduga Terlibat Judol
"Prestasi BRI itu bukan sekadar menyalurkan KUR, tapi BRI itu juga langsung atau tidak langsung sudah mendorong yang namanya edukasi kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap keuangan. Orang desa, orang kampung, dulu enggak kenal bank. Begitu BRI masuk ke sana, jadi kenal. Oh, begini toh cara menyimpan duit di bank, cara mencari kredit di bank," tambahnya.
Ryan juga menilai aspek keamanan dalam penyaluran KUR perlu dijaga melalui penerapan tata kelola dan pengawasan yang ketat. Menurutnya, industri perbankan memiliki mekanisme pengawasan berlapis, baik dari internal maupun eksternal.
"Proses bank itu paling ketat. Orang yang ngawasi bank itu banyak kok, ada internal audit, ada compliance, ada risk management, ada OJK. Apalagi ini KUR, ini kan programnya pemerintah pengawasannya lebih ketat. Hampir enggak ada celah kok," pungkas mantan Staf Ahli di OJK itu. (*/dry)
Editor : Hendriyanto