KOTA BATU, RadarMadura.id – SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Offshore Jabanusa menggelar Rapat Kerja Stakeholder Daerah di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (18/6).
Forum tersebut membahas penguatan sinergi antara tata kelola energi nasional dan kebijakan fiskal bagi daerah pesisir.
Rapat kerja mengusung tema "Tata Kelola Energi dan Keseimbangan Fiskal Kabupaten/Kota Pesisir".
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan tantangan operasional hulu migas lepas pantai dengan percepatan pembangunan di wilayah pesisir.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Pamekasan, Wakil Bupati Sumenep, Wakil Bupati Bangkalan, Plt Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, serta Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sampang.
Hadir pula perwakilan KKKS, yakni Kangean Energy Indonesia, Petronas Carigali Ketapang II Ltd., Searah Ketapang Ltd., Husky-CNOOC Madura Ltd., Medco Energi Madura Offshore Pty. Ltd., Medco Energi Sampang Pty. Ltd., SAKA Indonesia Pangkah Ltd., Pertamina EP Field Poleng, Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, Posco International ENP Indonesia, dan Prima Energi Bawean.
Forum membahas pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara keberlanjutan operasi hulu migas lepas pantai dengan dukungan sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pemerintah kabupaten di wilayah pesisir. Para peserta juga menekankan perlunya penguatan formulasi distribusi nilai ekonomi agar mencerminkan kontribusi dan daya dukung daerah pesisir dalam menjaga stabilitas wilayah serta kelancaran operasi migas.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, mengatakan industri hulu migas berkomitmen memberikan efek berganda (multiplier effect) yang optimal bagi daerah. Komitmen tersebut terutama ditujukan bagi wilayah yang memiliki keterkaitan geografis dan operasional dengan kegiatan hulu migas lepas pantai.
"Kontribusi hulu migas tidak hanya diwujudkan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM), tetapi juga melalui penciptaan nilai ekonomi yang mendukung pembangunan daerah. Sinergi dan komunikasi yang konstruktif antara regulator, KKKS, dan pemerintah daerah adalah kunci utama agar manfaat kegiatan hulu migas dapat dirasakan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan," ujarnya.
Baca Juga: Khawatir Kegiatan PPM Tumpang Tindih, Pemkab-SKK Migas Lakukan Sinkronisasi
Sebagai bentuk kontribusi nyata, rapat kerja tersebut menyepakati sejumlah rekomendasi kebijakan strategis yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi itu diharapkan menjadi solusi untuk memperkuat pembangunan daerah pesisir yang menjadi penyangga kegiatan hulu migas.
Rekomendasi pertama ditujukan kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Forum meminta percepatan kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap kabupaten/kota pesisir yang berada di sekitar koordinat sumur produksi migas di Jawa Timur.
Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi dasar pemberian tambahan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas bagi daerah pesisir. Apabila regulasi DBH Migas belum memungkinkan perubahan, forum mengusulkan optimalisasi instrumen transfer ke daerah (TKD) lainnya, seperti dana alokasi khusus (DAK) atau instrumen fiskal alternatif untuk mempercepat pembangunan wilayah pesisir yang terdampak operasi hulu migas lepas pantai.
Baca Juga: Pemkab Pamekasan Dukung Pengembangan SDA, Siap Bersinergi dan Berkolaborasi dengan SKK Migas
Rekomendasi kedua ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Forum mendorong Kementerian ESDM berperan sebagai penghubung penyedia data terintegrasi mengenai koordinat sumur, volume lifting, dan pemetaan dampak sosial-ekonomi di wilayah pesisir.
Data tersebut dinilai penting sebagai instrumen pengelolaan risiko (risk management) bagi investor maupun calon investor. Selain itu, forum juga mendorong penerbitan indeks eksternalitas negatif bagi kabupaten/kota yang berada di sekitar sumur produksi agar Kementerian Keuangan dapat mengalokasikan DBH Migas secara lebih akurat, proporsional, dan inklusif.
Melalui rekomendasi tersebut, SKK Migas dan KKKS Offshore Jabanusa berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin kuat. Keselarasan kebijakan tata kelola energi dan kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir sekaligus menjaga keberlangsungan operasi hulu migas. (*/dry)
Editor : Hendriyanto