SURABAYA, RadarMadura.id – Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung kebijakan nasional peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Sepanjang periode 2020 hingga 2025, nilai kontrak pengadaan di sektor hulu migas tercatat mencapai sekitar Rp725 triliun.
Dari total nilai tersebut, belanja dalam negeri atau komitmen TKDN mencapai sekitar 59 persen atau setara Rp388 triliun. Capaian ini menjadi bukti konkret kontribusi industri hulu migas dalam memperkuat kemandirian industri nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat pusat dan daerah.
Vice President Bidang Dukungan Bisnis SKK Migas, Maria Kristanti, mengatakan kebijakan TKDN di industri hulu migas dirancang secara terstruktur dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi nasional.
Menurutnya, belanja dalam negeri bukan hanya menguntungkan pabrikan besar, tetapi juga membuka peluang luas bagi usaha kecil dan menengah (UKM) serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Baca Juga: Satu Hari, SKK Migas HCML Raih Tiga Penghargaan, Gelaran Festival Pesisir 4 Banjir Dukungan
“Kebijakan TKDN di industri hulu migas dirancang agar memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional. Belanja dalam negeri tidak hanya berdampak pada industri besar, tetapi juga mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah serta penyerapan tenaga kerja lokal,” ujar Maria dalam Media Briefing SKK Migas–KKKS di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (23/12/2025).
Di tingkat regional, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan kontribusi signifikan terhadap belanja industri hulu migas nasional. Selama periode 2020–2025, nilai belanja industri hulu migas di Jawa Timur mencapai sekitar Rp 9 triliun.
Menariknya, tingkat TKDN di Jawa Timur tercatat mencapai 63 persen. Angka tersebut menunjukkan besarnya efek berganda atau multiplier effect dari aktivitas hulu migas terhadap perekonomian daerah.
Maria menjelaskan, tingginya capaian TKDN tercermin dari kontribusi berbagai sektor pendukung yang terlibat langsung dalam kegiatan hulu migas. Penyerapan tenaga kerja lokal, misalnya, mencapai 94 persen.
Selain itu, sektor transportasi mencatat kontribusi sebesar 87 persen, sektor perhotelan dan akomodasi sebesar 88 persen, serta keterlibatan usaha kecil dan menengah mencapai 53 persen.
SKK miBaca Juga: SKK Migas Jabanusa Perkuat Keamanan dan Tata Kelola Handak untuk Operasi Hulu Migas 2025
“Setiap kegiatan pengadaan di industri hulu migas akan menggerakkan banyak sektor ekonomi. Ketika belanja dilakukan di dalam negeri, dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi,” jelasnya.
Untuk memperluas partisipasi pelaku usaha daerah, SKK Migas menerapkan kebijakan afirmatif dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satunya melalui pengaturan paket tender bernilai hingga Rp 50 miliar.
Paket tender tersebut diwajibkan memprioritaskan pelaku usaha kecil dan menengah yang berada di wilayah provinsi daerah operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja, kualitas, serta risiko pekerjaan.
Maria menambahkan, fluktuasi capaian TKDN dari tahun ke tahun merupakan hal yang wajar dan tidak terpisahkan dari karakteristik proyek hulu migas yang beragam.
Menurutnya, perubahan jenis pekerjaan serta kebutuhan teknologi tertentu dapat memengaruhi persentase TKDN pada periode tertentu. Meski demikian, secara tren kontribusi industri hulu migas terhadap TKDN terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.
“Namun secara umum, komitmen industri hulu migas terhadap peningkatan TKDN terus menguat dan konsisten,” tegasnya.
Ke depan, SKK Migas berkomitmen memperkuat koordinasi dengan KKKS, pemerintah daerah, serta pelaku usaha nasional agar kebijakan TKDN dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menjaga ketahanan industri migas nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat di daerah. (*/dry)
Editor : Hendriyanto