Oleh Nadi Mulyadi*
“Bangunlah suatu dunia di mana semua orang dapat hidup dalam kemakmuran, bukan kemakmuran segelintir orang.”–Soekarno–
WACANA menjadikan Pulau Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kembali menggelinding di ruang-ruang publik. Pemerintah dan investor meyakini KEK mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan investasi serta mempercepat pembangunan infrastruktur. wacana ini terdengar menjanjikan serta notifikasi bagaimana keperpihakan pemerintah terhadap rakyatnya.
Dari optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar: wacana ini sebenarnya untuk siapa? Apakah benar KEK ini bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat Madura, atau justru membuat kelompok Marhaen semakin tersisih? (Marhaen merupakan istilah yang dipopulerkan oleh Bung Karno, sebagai simbol rakyat kecil yang memiliki alat produksi sendiri, namun hidup dalam keterbatasan akibat sistem ekonomi yang tidak adil.) Dalam situasi atau pertanyaan seperti ini, peran media dan partai politik dan dukungan tokoh agama menjadi sangat menentukan.
Sebagai pilar demokrasi media massa (pers) memiliki posisi yang sangat strategis. Media massa tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, melainkan membangun kesadaran publik, mengawasi jalannya kebijakan serta menjadi ruang dialog antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Sudah seharusnya media menghadirkan informasi yang utuh, tidak terjebak pada pemberitaan nilai investasi atau seremoni peletakan batu pertama pembangunan. Namun lebih jauh lagi, media harus mampu mengupas apa dampak terhadap si Marhaen dan generasi muda Madura.
Baca Juga: Radar Madura, Kampus Kehidupan yang Tak Pernah Usai
Media independen akan menjadi pengawas pembangunan. Semisal muncul persoalan mengenai pembebasan lahan, potensi kerusakan lingkungan atau ketimpangan akses ekonomi, media harus berani memberikan fakta. Begitu juga sebaliknya, ketika memberikan manfaat nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat, media massa memiliki kewajiban menyampaikan secara objektif. “Pers harus menjadi penjernih persoalan, bukan memperkeruh persoalan,” –Jakob Oetama selaku pendiri Harian Kompas– pernyataan ini memiliki makna yang masih sangat relevan terutama dalam proses Madura menuju KEK.
Sementara tanggung jawab yang lebih besar berada di pundak partai politik (parpol). Sebagai representasi rakyat, parpol tidak boleh hadir hanya saat pemilu saja. Ia harus hadir dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang mengatur KEK benar-benar berpihak kepada masyarakat. Peter Merkl di dalam bukunya Miriam Budiardjo mengungkapkan, politik dalam bentuk yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri (politics at its worst is aselfish grab for power, glory and riches).
Ruang politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat lebih baik, bukan malah menjadi ruang untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan suatu golongan saja, apalagi untuk memperkaya pribadi sendiri (individu). Ruang politik harus memastikan bahwa pembangunan KEK tidak mengorbankan Marhaen, terutama masyarakat adat yang itu telah lama menjadi fondasi ekonomi lokal.
Di sisi lain, partai politik perlu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Setiap dampak sosial harus diperjuangkan melalui mekanisme politik yang sehat. Politik hadir sebagai instrumen untuk menghadirkan solusi bukan malah memperuncing perbedaan atau menjadikan proyek strategis sebagai komoditas kepentingan jangka pendek.
Baca Juga: Koran, Jawa Pos Plus Radar Madura Tetap di Hati
Dari Ruang Redaksi Menuju Ruang Kebjakan
Saya pernah berdiri di dua tempat berbeda. Ruang pertama adalah ruang redaksi, tempat saya belajar bahwa setiap informasi yang disajikan harus berpihak pada kebenaran objektif. Ruang kedua adalah ruang politik, tempat saya mulai sadar jika gagasan yang baik tidak akan mewujud tanpa dukungan politik. Bukankah sebaik-baiknya pengetahuan adalah pengetahuan yang mampu direalisasikan dalam kenyataan. Saya pribadi sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Karl Marx, “para filsuf baru sekadar menafsirkan dunia dengan berbagai cara, padahal yang terpenting adalah mengubahnya.”
Perjalanan dari reporter menuju dunia partai politik memberikan saya satu kesimpulan sederhana: media mampu membangun kesadaran, namun politik menentukan arah kebijakan. Keduanya tidak boleh berjalan berlawanan jika kita menginginkan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
KEK akan memperoleh legitimasi publik dan kepercayaan masyarakat akan tumbuh bilamana media dan parpol bersinergi. Keduanya menjalankan fungsi secara profesional. Media mengawal melalui sajian informasi, sedangkan partai politik mengawal melalui kebijakan serta pengawasan legislatif. Begitu pula sebaliknya, apabila media kehilangan independensinya dan berubah menjadi alat propaganda, sementara partai politik lebih sibuk memburu keuntungan politik daripada kepentingan rakyat. Maka, KEK hanya akan menjadi proyek untuk kepentingan segelintir orang. Semisal ini terjadi, maka yang lahir adalah ketimpangan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan hilang.
Sebagai sekretaris di PDI Perjuangan DPC Pamekasan, saya memiliki keyakinan jika sebenarnya Madura memiliki modal besar untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia timur. Letak geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta konektivitas melalui Jembatan Suramadu menjadi nilai lebih (value added) yang tak dimiliki oleh daerah lain. Namun, potensi tersebut hanya akan bermanfaat apabila dibangun di atas transparansi, partisipasi, dan keadilan.
Baca Juga: Narasi, Vibrasi, dan Komplikasi
Pada ending-nya, KEK harus dipahami sebagai proyek pembangunan, bukan sekadar proyek investasi. Parameter keberhasilan bukan dilihat dari besarnya modal yang masuk atau banyaknya kawasan industri, melainkan dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat Madura. Di sinilah integritas media dan parpol dipertaruhkan, media sebagai mata dan telinga publik, sementara parpol menjadi suara rakyat dalam proses pengambilan kebijakan. Kesuksesan dalam menuju KEK berada pada kedua institusi ini. (*/han)
*)Mantan Kepala JPRM Biro PMK dan Bangkalan/Anggota DPRD Pamekasan
Editor : Hera Marylia Damayanti