Oleh BAHRUL ULUM
DESA diminta tersenyum. Meski anggarannya dipotong. Negara menyebutnya penyesuaian. Desa membacanya sebagai pengorbanan. Yang lama: dana desa (DD). Yang baru: Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Satu disunat. Satunya disuntik. Dua istilah medis yang terasa dingin, tapi perihnya nyata. ”Sakitnya tuh disini”, hehe.
Logikanya sederhana. Kalau uang negara menipis, cari pos paling aman untuk dipotong. Yang minim perlawanan. Yang tak punya suara besar. Desa jawabannya. Tak ada demonstrasi ribuan orang. Tak ada ancaman politik. Kepala desa bukan elite. Mereka tak duduk di parlemen. Tak punya mikrofon nasional. Mereka tak berani berontak. Mungkin ada noda di masa lalu. Mungkin loh ya, hehe. Maka, wajar jika dana desa kembali jadi sasaran rutin setiap kali pusat butuh ruang bernapas.
Padahal selama ini dana desa dipuja-puji. Disebut fondasi pembangunan. Disebut wujud keadilan fiskal. Disebut bukti negara hadir hingga pelosok. Tapi rupanya, fondasi boleh saja dikikis pelan-pelan. Asal bangunan di atasnya masih terlihat kokoh dari kejauhan. Soal retak di bawah, soal desa yang menahan beban, itu urusan nanti. Atau urusan kepala desa.
Koperasi Desa Merah Putih datang dengan narasi besar. Sokoguru ekonomi rakyat. Jawaban atas ketimpangan. Simbol nasionalisme ekonomi. Semua kata indah dikumpulkan jadi satu paket. Satu hal yang absen hanya soal ini: dari mana dananya. Maka, solusi paling praktis pun dipilih. Tak perlu anggaran baru. Cukup geser dari dana desa. Cepat, efisien, dan minim risiko politik.
Desa tentu tak berani menolak. Menolak berarti dicap tak mendukung program strategis. Tak sejalan dengan arah besar negara. Bahkan, bisa dicurigai kurang nasionalis. Lebih aman diam. Lebih bijak menyesuaikan. Meski konsekuensinya harus mencoret satu per satu program yang sudah dibahas panjang dengan warga. Janji ditunda. Harapan dilipat.
Ironinya, koperasi itu hidup di desa. Anggotanya warga desa. Transaksinya di desa. Keuntungannya diharapkan berputar di desa. Tapi, desa sebagai ruang hidup justru disempitkan. Seperti menggelar pesta besar, lalu menjual kursi tamu agar dekorasinya terlihat megah. Acara jalan. Tuan rumah berdiri di sudut.
Di balai desa, rapat anggaran berubah nada. Yang semula bicara rencana, kini bicara penghematan. Yang dulu optimistis, kini realistis. Kepala desa kembali jadi bumper kebijakan. Mereka yang menjelaskan kenapa jalan tak jadi diaspal. Kenapa bantuan ekonomi dikurangi. Kenapa program pemberdayaan ditunda. Warga tak peduli istilah penyesuaian fiskal atau realokasi. Yang mereka tahu sederhana: dulu ada, sekarang tidak.
Negara tampaknya lupa satu hal mendasar. Desa bukan kertas kosong. Ia punya ingatan. Ingatan tentang pidato-pidato pembangunan dari pinggiran. Ingatan tentang janji keberpihakan pada yang kecil. Ingatan tentang desa sebagai subjek, bukan objek. Setiap pemotongan menambah satu catatan. Bukan di APBN. Tapi di kepala warga. Dan, ingatan kolektif desa jarang keliru.
DD disunat, KDMP disuntik. Sebuah kebijakan yang tampak rapi di pusat, tapi berisik di bawah. Jika koperasi nanti sukses, negara akan memetik pujian. Jika koperasi tersendat, desa akan diminta berbenah. Jika desa gelisah, kepala desa yang diminta menenangkan. Negara tetap tampak bekerja. Desa diminta tetap mengerti.
Barangkali beginilah cara paling efisien membangun ekonomi rakyat. Tak perlu anggaran tambahan. Tak perlu perdebatan panjang. Cukup menggeser dari yang paling tak bisa menolak. Dari desa. Dari dana desa. Karena desa terlalu sibuk bertahan untuk sempat melawan.
Dan para kepala desa, seperti biasa, diminta tetap optimistis. Tetap melayani. Tetap menjaga stabilitas. Meski mereka tahu, dalam setiap kebijakan besar, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan hampir selalu, desa yang lebih dulu diminta membayar.
Menjadi prioritas memang terdengar indah di pidato. Tapi di anggaran, prioritas sering kali berarti giliran. Giliran disunat. Giliran diminta mengerti. Giliran berkorban.
Tak berburuk sangka kepada pemerintah pusat. Tapi kalau melihat di kolom komentar medsos. Banyak warga mendukung pemotongan DD. Mereka menilai selama ini meskipun anggaranya jumbo, tapi pembangunan infrastruktur lamban.
Tidak sedikit juga kepala desa masuk bui lantaran korupsi. ”Tidak bermaksud menggeneralisasikan semua kepala desa korupsi. Tapi, oknum kepala desa yang nakal, hehehe. Banyak juga yang baik loh. Mampu memajukan desanya.
Jika sebelumnya banyak orang berlomba-lomba untuk bisa terpilih menjadi kepala desa. Mungkin tahun-tahun berikutnya malas untuk ikut kontestasi demokrasi tingkat desa. Lantaran kuenya tinggal sepotong, hehehe. ”Tetap semangat, Abah Ebun.” (*)
*)Wartawan Jawa Pos Radar Madura