Oleh MUHAMMAD AUNUL ABIED SHAH
MENGACU pada penelitian Herbert Faith dan Lance Castle dalam Pemikiran Politik Indonesia 1945–1946 yang diterbitkan oleh LP3ES Jakarta: pada dua puluh tahun pertama pasca proklamasi kemerdekaan, ada lima aliran politik yang berkembang di Indonesia, yaitu: nasionalisme radikal, Islam, tradisionalisme Jawa, sosialisme, dan komunisme. Beranjak menjelang 10 windu Indonesia merdeka, telah terjadi metaformosis yang luar biasa dari kelima aliran tersebut yang membentuk trisula politik Indonesia: nasionalisme radikal, nasionalisme religius, dan Islam dengan dua variannya: Islam tradisional dan Islam modernis. Genre nasionalis sekarang ini diwakili oleh PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, dan Golkar. Sedangkan partai berbasis Islam adalah PKB, PKS, PAN, Gelora, PBB, dan lain-lain. Di antara mereka ada partai-partai yang mengusung semboyan nasionalisme religius seperti Partai Demokrat. Yang menarik, tidak ada satu pun kekuatan politik yang ada di Indonesia pada saat ini mengaku tidak religius. Sebagaimana juga tidak ada satu pun yang mengaku tidak nasionalis. Jadi, perbedaan antara ketiga genre yang disebutkan di atas sudah mencair dan variasinya bersifat gradialis semata. Kecuali pada kelompok-kelompok Islam pinggiran (non-mainstream): Sampai saat ini, masih ada saja yang menyuarakan penolakan terhadap ide Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem demokrasinya.
Maka tidak heran kalau kecenderungan yang berlangsung di level nasional ini juga berpengaruh pada kondisi politik di Pulau Garam, Madura. Karena Madura dan orang Madura bukanlah entitas yang mewujud di ruang hampa dan steril dari pengaruh luar. Ada relasi saling memengaruh antarkomunitas yang hidup berdampingan dalam bingkai negara Republik Indonesia, bahkan juga dalam konteks percaturan politik global.
Sebagai konsekuensinya, kalau dulu dikatakan: Madura 100 persen ikut kiai, sekarang sudah terjadi perubahan ”kreativitas” pada aspirasi politik orang Madura. Di masa lalu terasa aneh kalau ada kiai yang ikut partai nasionalis, sekarang sudah jadi fenomena biasa. Hampir di semua partai ada kiainya atau anak kiai (baca: lora). Bahkan, saat ini di tingkat daerah Madura dan tapal kuda, banyak partai berbasis Islam tidak lagi dipimpin oleh kiai atau anak kiai. Sebut saja, sekadar menyebut misal: PKB di Bangkalan dan PPP di Sampang dipimpin oleh ketua yang tidak berafiliasi langsung pada pesantren. Dan dua fenomena ini tidaklah jadi masalah selama partai dan tokohnya masih dekat dengan kalangan pesantren. Dengan bahasa lain: memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung kepada kiai atau pesantren yang menjadi ”gurunya”. Tak heran kalau di beberapa tempat, ada partai yang bukan berbasis Islam mendapatkan suara besar karena kedekatan dengan figur tokoh lokal. Padahal, tempat-tempat itu dikenal sebagai kawasan yang cukup religius. Dengan bahasa lain, kiai dan Islam sudah menjadi inspirasi, tidak lagi diposisikan secara total 100 persen sebagai aspirasi.
Dari sini kita bertolak untuk membaca politik kiai di Madura pasca keluarnya rekomendasi partai bagi calon-calon kepala daerah di empat kabupaten Madura. Mulai dari Bangkalan, sangatlah ajaib karena sekarang tidak ada kandidat yang secara genealogis termasuk dalam Bani Syaikhona Muhammad Kholil Al-Bangkalany; sebuah keluarga besar yang secara langsung telah mendominasi politik Bangkalan sejak awal reformasi.
Bangkalan sebagai Bumi Zikir dan Salawat tidak akan lagi dipimpin oleh kiai atau lora. Dalam 5 tahun ke depan penghuni Pendopo Cakraningrat sudah pasti akan diisi oleh orang lain, meskipun beberapa di antara calon bupati dan wakil bupati pernah mondok di pesantren. Lho kok bisa? Jawabannya: karena mereka dibantu bahkan diantarkan langsung untuk mendapatkan rekomendasi oleh sebagian Bani Kholil.
Mungkin sebagian tokoh Bani Kholil tersebut merasa sudah waktunya Bangkalan ”berganti menu masakan kepemimpinan”. Sebagian yang lain ingin fokus pada gerakan spiritual, intelektual, dan pendidikan. Memang munculnya tokoh-tokoh spiritual seperti almarhum Kiai Fakhrillah Aschol dan juga tokoh-tokoh intelektual –seperti Kiai Makki Nashir, Ra Ismail Kholily, Ra Ismail Ascholy, dan Ra Utsman Hasan– tampaknya membuat para politikus Bani Kholil tidak lagi duduk di panggung terdepan. Meskipun, pengaruh permainan politik dari faktor eksternal (dari luar Bangkalan) juga tidak bisa dimungkiri adanya. Pertanyaannya: kenapa sebegitu rapuh tak mampu bertahan? Jawabannya: sudah menjadi rahasia umum bagi banyak orang.
Berbeda keadaannya di tiga kabupaten lain. Kontestasi politik Sampang, Pamekasan, dan Sumenep dalam Pilkada 2024 tidak meninggalkan figur kiai atau lora. Di sini, cukuplah kita membahas Sampang sebagai sampel pembahasan karena keterbatasan ruang dan waktu. Pada Pilkada Sampang 2024, ada calon bupati keturunan langsung Bujuk ’Abdul ’Allam Prajjan, yaitu Kiai Muhammad (Mamak) Muafi Zaini, didampingi oleh Raden Abdullah Hidayat yang diklaim sebagai keturunan langsung Cakraningrat IV.
Ra Mamak adalah perpaduan yang unik antara genealogis pesantren berbasis dakwah, pendidikan, dan tarekat, ditambah dengan gerbong partai nasionalis (Partai Golkar) yang diwarisinya juga dari almarhum ayahandanya. Dia sudah malang melintang di politik regional selama bertahun-tahun sebagai ketua Golkar Sampang dan anggota DPRD Jatim. Sedangkan wakilnya adalah mantan ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Sampang yang dianggap menguasai 75 persen kepala desa dan mantan kepala desa se-Kabupaten Sampang.
Calon kedua adalah figur politik yang dianggap terkuat di Sampang, yaitu Slamet Junaidi (Haji Idi), bupati petahana, sekaligus tokoh utama Partai Nasdem yang menduduki kursi mayoritas di DPRD Sampang dengan 15 kursi terpilih pada pemilihan legislatif 2024. Sedangkan pendampingnya adalah Kiai Raden Haji Mahfudz Abdul Qadir, seorang lora karismatis dari Sampang utara. Beliau juga politikus PPP yang sudah banyak makan asam garam dalam konsolidasi kekuatan di level pilpres, pilkada, maupun pemilihan legislatif. Jadi, kekuatan kedua pasangan ini relatif berimbang.
Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana politik para kiai di Sampang menghadapi pilkada ini? Kalau dilihat dari deklarasi calon dan pendaftaran mereka di KPU Sampang beberapa waktu lalu, terlihat jelas bahwa paslon ”Jimad Sakteh” Haji Idi dan Lora Mahfudz lebih banyak didampingi oleh para kiai berserban dan berjubah. Setelah lima tahun menjabat, Haji Idi dianggap lebih ”ramah” terhadap para kiai dan lebih dari itu berhasil merangkul para mantan rivalnya, yaitu pendukung pihak lawan pada Pilkada 2019. Kiai-kiai yang dulunya mendukung ”Mantab” sekarang banyak yang bersama ”Jimad”. Sementara barisan pendukung lama dari paslon ”Jihad” kini banyak yang bersama mantan wakil bupatinya, Haji Abdullah, untuk mendampingi Ra Mamak. Tidak heran kalau mereka menamakan diri sebagai ”Mandat Rakyat” yang lebih profan, dibandingkan istilah ”Jimad” atau ”Jihad” yang terdengar sakral.
Pertanyaan yang kedua: sejauh mana dukungan para kiai tersebut bisa signifikan bagi kemenangan salah satu paslon di Sampang? Masyarakat kini sudah semakin cerdas dan masa keemasan politik kiai pasca reformasi juga sudah berlalu. Dukungan para kiai tersebut baru bisa dikatakan signifikan kalau mampu memengaruhi pengambilan kebijakan di tingkat eksekutif dan legislatif ke depan sehingga kebijakan dan politik para bupati menjadi lebih ”ramah” agama dan moral, bukan hanya ”ramah pada kiai”. Kepemimpinan politik secara par excellence haruslah dilihat sebagai amanah untuk menyejahterakan rakyat dan di sisi lain: pesantren dan madrasah sebagai pilar utama pendidikan di Kabupaten Sampang menjadi lebih diperhatikan. Sehingga kehidupan beragama di Sampang tidak lagi ”ramai” secara simbolik-ritual saja, melainkan terjaga juga secara substansial: kerusakan moral dieliminasi, narkoba dan judi online diberantas habis-habisan. Kalau ini terwujud, maka siapa pun bupati yang terpilih nanti, semuanya akan menjadi rahmat bagi seluruh rakyat, dunia dan akhirat! (*)
*)Alumnus Al-Azhar Mesir dan Pengasuh PP Darus Salam Torjun, Sampang
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti