SD negeri di Kabupaten Bangkalan berjumlah 618 lembaga. Sebanyak 536 lembaga rusak sedang dan berat sehingga membutuhkan program rehabilitasi dan pembangunan dari pemerintah.
Kasi Sarpras Bidang Pembinaan SD Dispendik Bangkalan Adi Purnomo menerangkan, kerusakan sarana pendidikan dibagi menjadi tiga kategori. Yakni, ringan, sedang, dan berat. Sekolah yang tingkat kerusakannya ringan dapat direhabilitasi melalui dana bantuan operasional (BOS).
Sementara itu, sekolah yang masuk kategori rusak sedang dapat direhabilitasi melalui APBD atau dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sedangkan sekolah yang kondisinya rusak berat menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Penentuan lembaga yang akan mendapat program rehabilitasi dan revitalisasi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yaitu, mengacu pada data pokok pendidikan (dapodik) lembaga. ”Sekarang bergantung dapodik sekolah masing-masing,” terang Adi mewakili Kabid Pembinaan SD Dispendik Bangkalan Dewi Ega Oktavianti.
Adi tidak memungkiri, sebelumnya banyak sekolah yang memanipulasi kondisi sekolah di dapodik demi mendapat akreditasi bagus. Akibatnya, sekoah tersebut luput dari program peningkatan infrastruktur sarana pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pusat.
”Makanya, November 2021 kami turun ke lapangan di 18 kecamatan untuk meminta kepala sekolah menginput (kondisi sekolah di dapodik) sesuai kondisi yang nyata,” ujarnya.
Selama ini, sebagian besar sekolah melapor bahwa membutuhkan rehabilitasi pembangunan ruang kelas baru (RKB) di dapodik. Sementara sarana lainnya tidak diajukan seperti ruang guru, perpustakaan, UKS, dan jamban. Karena itu, dispendik meminta sekolah melaporkan kondisi fisik lembaganya.
Adi menambahkan, saat ini ada 82 SD negeri yang kondisinya baik. Puluhan lembaga tersebut merupakan penerima program rehabilitasi dan revitalisasi dari APBD dan DAK dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (lihat grafis). Sementara sisanya, 536 lembaga, rusak sedang dan berat.
Pihaknya tidak memungkiri kerusakan sedang dan berat di ratusan sekolah berpengaruh terhadap efektivitas pendidikan. Sebab, untuk meningkatkan mutu pendidikan, harus ada kesinambungan. Mulai dari sarpras hingga tenaga pendidik. ”Sarpras menjadi tolok ukur utama bagaimana siswa bisa sekolah dengan baik,” imbuhnya.
Menurut Adi, dispendik tidak tinggal diam dengan banyaknya sekolah yang membutuhkan sentuhan. Tahun ini anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk peningkatan sarpras pendidikan mencapai Rp 40 miliar. Sebanyak Rp 6,2 miliar bersumber dari DAK dan sisanya dari dana alokasi umum (DAU).
Anggaran yang berumber dari DAK akan menyasar lima lembaga. Sedangkan yang berasal dari DAU dialokasikan untuk 59 lembaga. Jenis kegiatan berupa rehabilitasi dan pembangunan RKB, jamban, perpustakaan, dan ruang guru. ”Yang dari DAK swakelola oleh sekolah. Kalau yang dari DAU kontraktual,” sambungnya.
Selain itu, lanjut Adi, 64 lembaga saat ini masuk database dan akan direvitalisasi Kementerian PUPR. Namun, hingga saat ini pihaknya tidak tahu kapan akan dilakukan. Sebba, itu menjadi ranah pemerintah pusat.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menyatakan, pendidikan menjadi prioritas selain kesehatan dan infrastruktur tahun ini. Dengan demikian, alokasi anggaran untuk bidang pendidikan, khususnya peningkatan sapras, naik signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya.
”Di momen Hardiknas ini, kami berharap sapras pendidikan dilirik untuk terus ditingkatkan karena itu masuk belanja wajib. Kepala daerah harus memiliki grand design untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan,” ujarnya.
Nur Hasan mendesak anggaran yang dialokasikan segera direalisasikan. Sebab, peningkatan infrastruktur pendidikan tidak bisa disamakan dengan jalan. Mengingat, pengerjaannya lebih lama. Apalagi, lokasi untuk satu lembaga sangat besar. ”Kalau waktunya terlalu mepet, kasihan pelaksananya,” imbuhnya. (jup/luq)
Editor : Abdul Basri