BANGKALAN, RadarMadura.id – Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan diberhentikan sementara.
Berdasarkan data yang dikantongi koran ini, tercatat ada 11 dapur makan bergizi gratis (MBG) yang di-suspend karena beberapa persoalan.
Di antaranya karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika membenarkan adanya pemberhentian sementara sejumlah dapur MBG tersebut.
Dia memprediksi jumlah SPPG yang di-suspend bertambah. Namun untuk jumlah pastinya, dia belum bisa memastikan, sebab masih belum update.
”Data awal memang 11 dapur, tapi ada tambahan lagi, hanya saja data pastinya kami belum tahu,” terangnya.
Belasan SPPG yang di-suspend karena beberapa persoalan.
Yakni, dua dapur MBG tengah melakukan renovasi major, dua dapur karena virtual account (VA) tidak cair, kemudian empat karena proses administrasi.
Lalu, dua dapur di-suspend karena ada temuan BPK dan satu dapur berhenti operasional karena tidak mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).
”Sejumlah dapur yang di-suspend itu karena beberapa persoalan, termasuk ada temuan BPK RI,” sambungnya.
Bambang juga menambahkan, beberapa dapur yang di-suspend baru-baru ini karena VA-nya tidak cair.
Banyak dapur MBG dananya tidak cair meski sudah mengajukan ke Badan Gizi Nasional (BGN).
”Dapur yang di-suspend baru-baru ini karena VA-nya tidak cair,” ucapnya.
Sementara untuk dua dapur MBG yang menjadi temuan BPK RI belum bisa Bambang pastikan secara spesifik.
Apakah dapur mengembalikan kelebihan biaya yang dicairkan oleh BGN, atau ada kelebihan dana lain yang mesti dikembalikan.
Pemeriksaan juga dilakukan secara random dan tanpa melibatkan satgas.
”Saya tidak tahu pasti sebab dilakukan secara acak, dan kami tidak diberi tahu soal temuan BPK itu,” katanya.
Koordinator SPPG Bangkalan Ivan Mahardika Yusuf tidak merespons saat dihubungi koran ini untuk mengonfirmasi soal pemberhentian sejumlah dapur MBG di Kota Salak tersebut. (za/han)
Editor : Hera Marylia