BANGKALAN, RadarMadura.id – Kinerja badan usaha milik desa (BUMDes) di Kabupaten Bangkalan belum sepenuhnya optimal.
Indikasinya, tidak ada satu pun BUMDes yang menangkap peluang program makan bergizi gratis (MBG).
Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan Hery Lianto Putra mengatakan, jika dilihat dari penyertaan modal ketahanan pangan, semestinya semua BUMDes bisa beroperasi secara optimal.
”Namun faktanya, banyak BUMDes di Kota Salak yang belum aktif. Jika melihat dari penyertaan modal di sektor pangan, semestinya semua BUMDes sudah aktif,” katanya.
Pria yang akrab disapa Erick itu tidak menampik jika keberadaan BUMDes di Bangkalan belum bisa memanfaatkan peluang program MBG.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada satu pun BUMDes yang bekerja sama dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
”Alasannya, BUMDes belum memiliki stok bahan pokok yang memadai. Oleh karena itu, belum ada yang bekerja sama dengan SPPG,” ucapnya.
Kendati demikian, Erick mengeklaim ada sebagian BUMDes yang bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyedia kebutuhan SPPG, terutama BUMDes yang bergerak di sektor usaha ayam petelur.
”Kalau bekerja sama dengan pihak ketiga mungkin masih memungkinkan,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fadhurrosi mengaku pesimistis BUMDes bisa bekerja sama dengan SPPG.
Kenyataannya, pengelolaan MBG tidak seperti yang diinginkan pemerintah.
”Pembelian bahan pokok terkesan dimonopoli, pengelolaannya tertutup,” tandasnya. (za/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti