BANGKALAN, RadarMadura.id – Gedung baru Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kabupaten Bangkalan kini bisa dikunjungi warga.
Gedung yang dibangun dengan anggaran Rp10,7 miliar tersebut kini tampak megah dan kokoh.
Meski pembangunan gedung baru perpustakaan umum di Kabupaten Bangkalan tersebut telah rampung dan mulai dioperasikan, tetapi belum dibuka secara resmi oleh pemerintah daerah.
Pasalnya, hingga saat ini sejumlah fasilitas pendukung lainnya terpantau masih belum lengkap.
Namun, meski baru dibangun, saat ini terdapat beberapa bagian dari gedung tersebut yang mulai retak.
Baca Juga: Toko Skotlet Dibobol Maling, Kerugian Ditaksir Mencapai Puluhan Juta
Kondisi tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan. Sebab, anggaran untuk biaya pembangunan gedung tersebut tidak sedikit.
Ditambah lagi, belakangan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjun langsung ke Bangkalan.
Konon, kedatangan KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan gedung baru Perpustakaan Umum Bangkalan tersebut.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Bangkalan Ainul Ghufron membenarkan bahwa KPK melakukan pemeriksaan terhadap proyek pembangunan gedung baru Perpusda Bangkalan tersebut.
“Memang betul KPK datang ke sini, sekitar dua minggu yang lalu,” ujar Ainul.
Dia juga menyebutkan bahwa pihaknya saat ini belum bisa memberikan keterangan atau penjelasan yang lebih terperinci terkait hasil pemeriksaan tersebut.
“Untuk keterangan lebih lanjut, silakan ke inspektorat,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Kabupaten Bangkalan Ahmat Hafid menyatakan bahwa kedatangan KPK bukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan gedung baru Perpustakaan Umum Bangkalan tersebut.
Sebab, yang turun adalah tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah).
“Mereka adalah unit yang melakukan kegiatan monitoring dalam mencegah adanya korupsi di daerah melalui pendampingan dan pengawasan pemerintahan. Sifatnya melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, bukan pemeriksaan,” tegasnya. (c1/yan)
Editor : Amin Basiri