BANGKALAN, RadarMadura.id – Warga Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, masih kesulitan mendapatkan gas elpiji subsidi. Selain langka, harga di tingkat pengecer juga melambung jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Kondisi tersebut kian membebani masyarakat kalangan bawah, terutama ibu rumah tangga (IRT) dan pelaku usaha kecil seperti warung makan.
Salah seorang warga Kecamatan Burneh, Badriyah, 53, mengaku kesulitan mendapatkan elpiji subsidi. Bahkan, jika ada, harganya sudah melampaui ketentuan pemerintah. ”Sekarang ada yang jual Rp 25 ribu. Kaget, tapi tetap saya beli karena sudah tidak ada persediaan untuk memasak,” ujarnya Senin (20/4).
Menurut dia, tingginya harga di tingkat pengecer diduga dipicu oleh mahalnya harga dari distributor. Karena itu, dia meminta pemerintah daerah segera bertindak tegas. ”Pemerintah tidak boleh diam. Ini sangat membebani masyarakat kecil. Keluhan seperti ini harus segera ditangani,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Jumiati, 48, warga Desa Langkap, Kecamatan Burneh. Dia mengaku terpaksa membeli elpiji dengan harga Rp 22 ribu. Padahal, sebelumnya harganya di bawah 20 ribu. ”Memang mahal, tapi mau bagaimana lagi. Sekarang susah dicari, jadi tetap dibeli karena kebutuhan,” ucapnya.
Sementara itu, Ainiyah, 30, pemilik warung makan di Desa Junok, Kecamatan Burneh, menyebut harga elpiji di wilayahnya berkisar Rp 25 ribu per tabung. Bahkan, di Kecamatan Sepulu sempat menembus Rp 35 ribu. ”Padahal HET hanya Rp 16 ribu. Tapi karena langka, masyarakat terpaksa membeli dengan harga tinggi,” keluhnya.
Baca Juga: Siapkan Sentra Kuliner Malam di Kawasan Pecinan, Optimalkan Pusat Kota, Dorong PKL dan Tambah PAD
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop Umdag) Bangkalan Moh. Rasuli menyatakan, hasil inspeksi mendadak (sidak) menunjukkan distribusi elpiji subsidi sebenarnya berjalan normal di tingkat agen dan pangkalan. ”Secara distribusi aman. Tapi, memang ada pangkalan yang menjual di atas HET, itu jelas pelanggaran,” ujarnya.
Pihaknya mengaku telah melakukan langkah antisipasi, termasuk penambahan pasokan dari Pertamina untuk menghadapi momen Idul Adha dan libur nasional. ”Untuk wilayah tertentu seperti Kokop, suplai sudah kami tambah. Misalnya, ada pengiriman 600 tabung, meski distribusinya berkala,” jelasnya.
Menurut Rasuli, tingginya harga di masyarakat diduga karena rantai distribusi yang tidak sesuai, seperti pengecer membeli dari sesama pengecer. ”Kalau sudah seperti itu, harga pasti naik dan tidak terkendali,” terangnya.
Diskop Umdag juga telah mengirimkan surat edaran kepada agen dan pangkalan agar mematuhi HET serta memastikan distribusi sesuai aturan. ”Kami minta pangkalan patuh. Masyarakat juga bisa melapor jika menemukan penjualan di atas HET,” pungkasnya. (c1/han)
Editor : Amin Basiri