BANGKALAN, RadarMadura.id – Pengurangan dana transfer daerah (TKD) berdampak besar terhadap ketersediaan fiskal Kabupaten Bangkalan. Sehingga, tidak semua program dapat diakomodasi.
Salah satunya berkenaan dengan pengadaan armada pemadam kebakaran (damkar).
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fadhurrosi mengatakan, keterbatasan anggaran mengharuskan pemerintah selektif dalam menyusun rencana dan program kerja. Yakni, dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Juga, harus memberikan dampak nyata terhadap masyarakat. Salah satu yang seharusnya dipertimbangkan pemerintah adalah pengadaan damkar yang rutin diajukan mitra kerjanya. Yakni, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangkalan.
”Semestinya pengadaan damkar perlu pertimbangan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),” terangnya.
Tim Damkar Satpol PP memiliki tanggung jawab pelayanan cukup berat. Oleh sebab itu, dia berharap penyediaan fasilitas harus dipenuhi.
”Kami ingin satpol PP memberikan fasilitas yang memadai,” katanya.
Armada damkar yang dimiliki Satpol PP Bangkalan kondisinya memperihatinkan. Beberapa kali mogok saat menangani insiden kebakaran.
Jika kondisi itu dibiarkan, bisa berakibat buruk terhadap pelayanan yang dilakukan.
Kepala Satpol PP Bangkalan Mohamamd Hasbullah mengaku telah mengajukan penambahan satu unit armada damkar dengan kapasitas kecil.
Sebab, armada yang dimiliki tidak memungkinkan untuk meng-cover pelayanan di 18 kecamatan.
”Setiap tahun kami usulkan, tapi belum disetujui. Sedangkan tahun ini kembali kami ajukan lagi,” paparnya.
Tiga unit armada yang dimiliki saat ini masih layak digunakan karena perawatan yang dilakukan cukup intens.
Namun, pihaknya juga memerlukan penambahan karena luasan dan kondisi geografis Bangkalan cukup luas. (za/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti