BANGKALAN, RadarMadura.id – Aroma tak sedap menyeruak dari program pengadaan buku di UPTD SDN Durin Timur 1, Kecamatan Konang, Bangkalan.
Sebab, pengadaan yang bersumber dari dan bantuan operasional sekolah (BOS) tersebut diduga fiktif.
Indikasinya, buku yang dibelanjakan tidak pernah disalurkan ke siswa.
Fakta itu mencuat setelah beberapa siswa mengaku tak pernah menerima buku paket selama bersekolah di SDN tersebut.
Kondisi itu ditengarai berlangsung bertahun-tahun. Yakni, sekjak Rosidah menjabat sebagai kepala sekolah di lembaga itu mulai 2021.
Berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), sejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) Kamis (12/3). Namun, siswa hanya mengandalkan buku tulis. Tidak ada satu pun buku paket di meja mereka.
Siswa juga kompak mengaku tidak memiliki buku pegangan resmi.
Proses KBM hanya mengandalkan penjelasan guru dan catatan di papan tulis.
Ironisnya, kondisi itu terjadi bertahun-tahun. Yakni, mulai Rosidah menjabat kepala sekolah pada 2021 hingga 2026.
”Tidak pernah dapat buku paket. Kalau ada pelajaran ya dengar penjelasan guru, lalu menulis di buku tulis,” ujar seorang siswa kelas VI saat ditemui di halaman sekolahnya Kamis (12/3).
Keluhan serupa disampaikan siswa lainnya. Tanpa buku paket, mereka kesulitan mengulang pelajaran saat di rumah. ”Kalau mau belajar di rumah bingung. Paling cuma baca catatan sendiri,” katanya.
Padahal, buku paket merupakan sarana utama penunjang pembelajaran di sekolah dasar. Ketiadaan buku dalam kurun waktu lama memantik tanda tanya terkait realisasi anggaran pengadaan yang seharusnya rutin dilakukan setiap tahun.
Sementara Kepala SDN Durin Timur 1 Rosidah membantah adanya dugaan pengadaan buku fiktif. Namun dia mengakui, setiap tahun selalu melakukan pengadaan buku menggunakan dana BOS. Sementara bukunya berada di lembaga yang dipimpin.
”Buku kita berikan kepada semua siswa. Mulai dari kelas I hingga kelas VI. Jadi tidak benar kalau tidak ada buku. Buku ada. Semua siswa dapat,” dalihnya.
Perempuan yang juga menjabat Kepala SMPN 3 Satu Atap itu pun mempertegas setiap penggunaan dana BOS sudah dijalankan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku.
”Karena aturannya 10 persen dari total dana BOS, ya kita beli, kita juga sesuaikan dengan arkas,” kilahnya.
Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan Ali Yusri Purwanto tidak berkomentar banyak tentang dugaan penggunaan BOS fiktif tersebut. Saat dihubungi melalui nomor telepon yang biasa digunakan tidak merespons.
”Maaf, masih rapat,” ucapnya melalui pesan WhatsApp. (gik/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti