BANGKALAN, RadarMadura.id – Warga Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kwanyar, akan terus mengawal kasus dugaan proyek fiktif yang diduga melibatkan kepala desa (Kades) setempat.
Warga masih menunggu respons Pemkab Bangkalan terkait persoalan tersebut.
Muafi, warga Desa Pesanggrahan, mengatakan, masyarakat tidak akan tinggal diam terkait banyaknya persoalan yang tengah terjadi di desanya.
Pasca melakukan aksi unjuk rasa (unras) di depan balai desa dan kantor kecamatan, masyarakat memang tidak melakukan aksi lanjutan.
Sebab, masih menunggu hasil musyawarah badan permusyaratan desa (BPD).
Apalagi, lanjut dia, pihak kecamatan juga sudah melayangkan surat resmi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan.
”Kami masih menunggu tindak lanjut dari DPMD Bangkalan,” katanya.
Dijelaskan, ada dua persoalan urgen yang perlu ditinjau kembali oleh DPMD Bangkalan.
Yakni berkaitan dengan realisasi pengerjaan jalan desa, serta sarana dan prasarana (sarpras) penerangan jalan umum yang tidak ada wujudnya sampai saat ini.
Anggaran dua program tersebut bersumber dari DD tahun anggaran 2025 dan semestinya rampung pada Oktober tahun lalu.
”Pemkab harus meninjau kembali dua proyek yang bersumber dari DD,” tuturnya.
Ditambahkan, pasca warga melakukan aksi unjuk rasa, ternyata Kades tidak ada iktikad untuk menemui warganya dan meminta maaf secara langsung.
Yang bersangkutan hanya melakukan klarifikasi dan permintaan maaf melalui media sosial (medsos).
”Pasca didemo sampai saat ini Kades tidak pernah ke Desa Pesanggrahan,” paparnya.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyatakan akan menindaklanjuti persoalan yang tengah terjadi di Desa Pesanggrahan tersebut.
Terutama berkaitan dengan dugaan proyek fiktif yang bersumber dari DD tahun anggaran 2025.
Dia menegaskan jika memang terbukti tidak terealisasi akan diproses lebih lanjut.
”Akan kami cek kebenarannya terkait dugaan proyek fiktif pengerjaan jalan desa dan lampu penerangan jalan umum (PJU),” janjinya. (za/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti