BANGKALAN, RadarMadura.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan sedang rajin-rajinnya menyisir dan melakukan pendataan tempat usaha yang berpotensi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Bahkan, usaha kelas teri pun terancam dikenakan pajak.
Wacana penarikan pajak kepada semua pelaku usaha tersebut dibenarkan oleh Kabid Pajak Retribusi II Bappenda Bangkalan Lukman Hakim.
”Saat ini memang gencar-gencarnya melakukan pendataan pelaku usaha. Kami melakukan update, utamanya bagi pelaku usaha yang belum terdata,” ujarnya.
Menurut Lukman, setelah dimasukkan dalam data, maka semua pemilik usaha tersebut akan dikenakan pajak.
Sebab, tergolong dalam pajak hiburan. Seperti tempat biliar dan rental playstation (PS).
Sementara pajak yang dibebankan sebesar 10 persen dari omzet bulanan.
”10 persen itu berdasarkan asesmen dan keterangan dari WP (wajib pajak) atau pelaku usaha,” ucapnya.
Kendati demikian, Lukman mengaku belum bisa memastikan batas minimum pendapatan pelaku usaha yang bisa dipungut pajak.
Dia masih akan mempelajari peraturan daerah (perda) yang sudah direvisi.
”Kami masih akan mempelajari revisi perda yang baru, khawatir ada penyesuaian besaran pajak,” ucapnya.
Lukman minta WP atau pelaku usaha terbuka soal omzet yang diperoleh setiap bulan.
Sehingga, institusinya bisa mengklasifikasi berapa potensi pajak yang akan dipungut.
”Kami tidak langsung ujug-ujug menagih pajak, kan sekarang baru melakukan pendataan,” sambungnya.
Herwanto, pemilik rental PS di Kelurahan Mlajah, Kecamatan Kota Bangkalan, mengaku keberatan dengan wacana penarikan pajak tersebut.
Apalagi omzet bulanannya hanya berkisar Rp 2,7 juta. Itu pun masih dikurangi gaji karnyawan dan biaya operasional.
”Belum dikurangi biaya perawatan. Kalau masih dipungut pajak, itu membebani kami,” tuturnya.
Dia berpendapat, semestinya pemerintah tidak fokus pada penarikan pajak saja.
Namun, juga memberikan fasilitas atau dukungan kepada para pelaku usaha. Apalagi, bagi mereka yang baru merintis usaha.
”Saya sudah tiga tahun membuka usaha rental PS. Baru kali ini didata untuk dibebani pajak,” paparnya. (za/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti