Nasional Madura Food & Travel Sastra & Budaya Sportainment Hiburan Features Cek Fakta Catatan Pendidikan Hukum Kriminal Ekonomi Bisnis Internasional Lifestyle Oto & Tekno Religi Ibu & Anak Kesehatan Radar Madura TV

Aktivis Tuding Dinas KB PPPA Lamban

Amin Basiri • Selasa, 3 Februari 2026 | 13:29 WIB
INTENS LALUKAN PENDAMPINGAN: Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB PPPA) Bangkalan Sudiyo (tengah) memberikan keterangan resmi di kantornya.
INTENS LALUKAN PENDAMPINGAN: Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB PPPA) Bangkalan Sudiyo (tengah) memberikan keterangan resmi di kantornya.

BANGKALAN, RadarMadura.id - Kinerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB PPPA) Bangkalan disorot.

Respons terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kota Zikir dan Salawat dinilai lamban.

Termasuk, pendampingan terhadap korban pencabulan yang diduga dilakukan oknum lora.

Ketua Umum PC PMII Bangkalan Abd. Kholik menyampaikan, Dinas KB PPPA Bangkalan tidak bergerak cepat dalam merespons kasus kekerasan seksual.

Bahkan, dalam kasus pencabulan yang diduga dilakukan oknum lora di Kecamatan Galis, instansi terkait dinilai tidak memberikan pendampingan secara maksimal.

”Dinas KB PPPA Bangkalan sebagai instansi yang melindungi dan mendampingi para korban tidak proaktif mendampingi korban", jelasnya.

Menurut Kholik, sejak awal dinas terkait semestinya hadir memberikan pendampingan dan penguatan psikologis terhadap korban dan keluarganya.

Termasuk, saat korban diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik. Namun, yang terjadi di lapangan, pendampingan justru lebih banyak dilakukan pihak swasta.

”Jangan sampai instansi pemerintah ini kalah dengan pihak swasta dalam memberikan pendampingan terhadap para korban kekerasan seksual", pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas KB PPPA Bangkalan Sudiyo mengatakan, kasus pencabulan di salah satu pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Galis tersebut merupakan kasus lama.

Peristiwa itu terjadi pada Januari 2024 dan baru terungkap pada akhir 2025. 

Dia mengeklaim pemerintah telah hadir memberikan pendampingan kepada korban.

"Kami sudah hadir memberikan pendampingan dalam rangka penguatan psikologis korban dan keluarganya", ucapnya.

Pria yang akrab disapa Yoyok itu menyebutkan, tiga hari sebelum kasus tersebut dilaporkan ke Polda Jawa Timur, sejumlah aktivis perempuan telah melaporkan ke instansinya.

Keesokan harinya, Dinas KB PPPA Bangkalan langsung mendatangi rumah korban. 

Hingga kini, pihaknya sudah lima kali melakukan kunjungan untuk pendampingan psikologis.

"Intinya kami hadir dalam rangka pemulihan psikologis korban dan itu intens kami lakukan", tandasnya. (za/han)

Editor : Amin Basiri