BANGKALAN, RadarMadura.id – Kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan patut dievaluasi.
Sebab, pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum tidak maskimal. Bahkan capaiannya berpotensi tidak sesuai target.
Ketua Komisi I DPRD Bangkalan Fadhurrosi menyatakan target penadpatan yang sudah disepakati dengan legislatih harus terpenuhi.
Pihaknya berkali-kali mempersoalkan rendah capaian retribusi parkir yang dikeola oleh dishub.
Tapi, hal itu dianggap angin berlalu. Sebab, capaian retribusi parkir kini sangat rendah.
Dia menuding dishub tidak becus mengelola potensi pendapatan. ”Beberapa kali sudah kami ingatkan tapi tidak ada hasilnya, bisa dibilang tidak becus bekerja,” tegasnya.
Tahun ini, target retribusi parkir yang dikelola dishub hanya Rp 1,7 miliar. Sementara realiasinya mulai dari Januari – Oktober hanya Rp 148 juta. Dengan demikian, masih minus Rp 1 miliar lebih.
Kepala Dishub Bangkalan Akhmad Roniyun Hamid mengaku capaian asli daerah (PAD) yang dikelola lembaganya rendah.
Dia berdalih, karena pemerintah merupah sistem penarikan retribusi dari berlanggnakan menjadi konvensional.
Sementara dalam penerapan penerapan parkir konvensional banyak kebocoran.
"Capaian Retribusi parkir masih di angka Rp 148 juta, sangat jauh dari target yang telah disepakati," ujarnya.
Mantan sekretaris DPRD Bangkalan itu menambahkan, target retribusi parkir awalnya Rp 6,3 miliar. Namun setelah pungutan retribusi dari berlangganan dirubah menjadi konvensional, targetnya diturunkan menjadi Rp 1,7 miliar.
Pihaknya pesimis target tersebut dapat terpenuhi. ”Sejak awal sudah kami sampaikan kepada Pj bupati saat itu bahwa parkir konvensional ini tidak akan efektif karena rawan bocor,” kilahnya.
Salah satu penyebab rendahnya capaian retribusi parkir banyaknya jukir yang bekerja tidak profesional.
Bahkan tidak melakukan pembelian karcis ke dishub. Kalaupun membeli tidak memberikan karcis kepada pengendara sepeda motor.
”Kadang jukir beli itupun lama habisnya karena mereka tidak memberikan karcis ke pengendara,” katanya.
Maka target pedapatan jumbo terhadap instansinya tidak terapai.
Dirinya memprediksi retribusi yang mampu disumbankan hanya hanya sekitar Rp 200 juta.
”Paling tidak bulan depan nambah Rp 50 juta, sehingga capaian nya bisa di angka Rp 200 juta,” paparnya. (za/jup)
Editor : Abdul Basri