BANGKALAN, RadarMadura.id– Fasilitas pendidikan di Kabupaten Bangkalan masih tergolong minim. Khususnya, fasilitas laboratorium (lab) sekolah. Kondisi ini cukup memprihatinkan, terutama di jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
Indikasinya, dari 264 lembaga SMP negeri maupun swasta di Kota Salak, sebanyak 128 sekolah di antaranya belum memiliki lab. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan besar bagi dunia pendidikan di Bangkalan.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan, Moh. Yakub, mengklaim ada beragam kendala kenapa ratusan SMP belum memiliki lab.
Mulai dari keterbatasan lahan, status lahan, hingga keterbatasan anggaran. Apalagi, terdapat ruang kelas yang belum layak. ”Idealnya, lab yang harus tersedia di SMP lab IPA dan lab Multimedia,” katanya.
Yakub menuturkan, pemerintah terus berupaya untuk mendorong agar semua SMP memiliki lab. Khsusus SMP swasta akan diberikan masukan tentang pentingnya keberadaan lab.
”Sedangkan untuk SMP negeri pembangunan lab akan menjadi prioritas setelah kondisi ruang kelas layak,” tegasnya.
Dijelaskan, untuk menyiasati ketiadaan lab di sekolah, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melalui revitalisasi ruangan yang belum difungsikan.
Sehingga, dialihkan menjadi lab dengan menambahkan utilitas penunjang untuk mendukung terbentuknya lab.
”Jika tidak memiliki lab maka hal itu sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar (KBM), khususnya kegiatan praktikum,” terangnya.
Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan Rokib menyatakan, salah satu penyebab atau kendala ketersediaan fasilitas lab adalah anggaran. Lebih-lebih pada tahun 2026 anggaran untuk pendidikan berkurang hampir Rp 100 miliar.
”Komisi IV sangat mendukung semua sekolah memiliki lab. Kami selalu mengingatkan supaya dinas pendidikan dapat memaksimalkan anggaran yang ada,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan, Abdillah Rahman, tidak menampik bahwa SMP di Bangkalan banyak yang belum memiliki lab. Karena itu, dia menekankan setiap lembaga pendidikan harus punya lab.
Salah satu tujuannya, untuk peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di dalam lembaga pendidikan.
”Ini perlu diperhatikan. Kami sudah merekomendasikan kepada pemerintah daerah beberapa tahun yang lalu,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri