BANGKALAN, RadarMadura.id – Ada gula, ada semut. Peribahasa itu cocok untuk menggambarkan problem realisasi bantuan pangan (banpang) berupa beras kepada kelompok masyarakat prasejahtera di Bangkalan.
Salah satu persoalan realisasi banpang mencuat dari Desa Genting, Kecamatan Konang, Bangkalan. Bantuan beras yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) diduga disunat. Seharusnya setiap KPM mendapat 20 kilogram (kg) beras untuk periode Juni dan Juli.
Namun ternyata, bantuan dari pemerintah pusat tersebut hanya diserahkan setengahnya kepada KPM. Dengan demikian, masing-masing KPM hanya menerima bantuan 10 kilogram beras.
”Benar, memang adanya seperti itu. Warga hanya menerima 10 kg beras. Sebagai warga kami kecewa dan miris, karena yang punya hak cuma menerima 10 kg dari yang seharusnya 20 kg,” ujar sumber koran ini Senin (4/8).
Ironisnya, saat bantuan penyerahan, para KPM diminta berfoto bersama pemdes dengan dua karung beras seberat 20 kg. Namun, yang diterima hanya separo dari jumlah yang ditampilkan. Pemotongan bantuan tersebut kini viral di media sosial.
Dalam video yang beredar, warga memperlihatkan kekecewaan warga atas pemotongan bantuan itu. ”Sekarang informasi terkait bantuan sudah terbuka, banyak yang tahu. Tidak bisa pemerintah desa main-main lagi,” tuturnya.
Kepala Desa Genting Rofi mengakui menyunat bantuan yang diserahkan kepada KPM. Dia berdalih, pemotongan bantuan tersebut untuk pemerataan. Sebab, banyak penerima warga yang jauh lebih layak mendapat bantuan, tetapi tidak masuk sebagai penerima banpang.
Bahkan, dia menyebut bahwa penyunatan bantuan beras dengan dalih pemerataan tidak hanya terjadi di desanya. Tetapi, juga terjadi di desa yang lain. Tetapi, Rofi tidak menyebutkan secara spesifik lokasinya.
”Kalau secara aturan saya mengakui saya salah. Tapi, saya sebagai Kades punya hati nurani dan pertimbangan lain. Makanya dibuatlah kebijakan seperti itu, sehingga warga yang benar-benar tidak mampu dan tidak ada di data juga bisa merasakan,” tuturnya.
Rofi menyatakan, jika kebijakan yang diambil dianggap sebagai kesalahan yang fatal, maka seharusnya data penerima bantuan harus dievaluasi dan dirombak ulang. Berdasarkan temuannya, banyak penerima bantuan di desanya yang tidak tepat sasaran.
Baginya, pemerintah tidak hanya sekadar menyalurkan bantuan dengan data yang dikantongi. Tetapi, perlu proses verifikasi dan validasi (verval) ke lapangan dengan pendampingan dari pemdes.
Sehingga, bantuan yang disalurkan melalui Bulog itu terealisasi tepat sasaran. ”Yang menerima bantuan kebanyakan orang-orang yang sudah mampu dan punya penghasilan sehari-hari. Sementara orang yang betul-betul layak tidak mendapat bantuan karena tidak ada di data, kan kasihan,” kelitnya.
Rofi mengeklaim, penyunatan separo bantuan banpang telah disosialisasikan kepada KPM melalui kepala dusun (Kadus). Pihaknya tidak tahu secara pasti mengapa penyunatan bantuan yang dilakukan masih dipersoalkan.
Jumlah penerima banpang beras di Desa Genting tahun ini menyusut sangat signifikan. Tahun lalu, warga Desa Genting tercatat sebagai penerima bantuan beras lebih dari seribu orang. Sementara tahun ini hanya berkisar di angka 800 penerima.
”Karena ada yang sudah dapat uang, dapat bantuan beras lagi. Di satu sisi, ada warga yang benar-benar layak tidak bantuan dapat apa-apa. Makanya biar sama-sama merasakan, tidak dapat bantuan uang, minimal dapat beras. Ini kesepakatan” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti